Mochtar Riady Sumbang Rp 6,2 Triliun untuk Hunian MBR di Meikarta
Sebuah langkah monumental diwujudkan oleh pendiri Lippo Group, Mochtar Riady, melalui hibah lahan seluas 31,3 hektare di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat. Nilai hibah ini diperkirakan mencapai Rp 6,2 triliun, yang seluruhnya didedikasikan untuk pengembangan rumah susun bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyerahan surat hibah secara resmi dilakukan pada Minggu, 8 Maret 2026, kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Acara bersejarah ini disaksikan oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Satgas Perumahan dan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Kehadiran mereka menegaskan dukungan pemerintah terhadap inisiatif vital ini.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut adalah Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie; CEO PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR), John Riady; Founder dan Ketua Yayasan Pelita Harapan, James Riady; Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, yang mewakili Gubernur Jawa Barat; Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi; Plt. Bupati Bekasi; Wali Kota Depok; serta berbagai pejabat dari Danantara, Kementerian PKP, dan Pemerintah Daerah Jawa Barat.
Rencana Pengembangan Hunian Subsidi
Pengembangan rumah susun bersubsidi ini akan dikelola oleh Grup Danantara. Acara peletakan batu pertama (ground breaking) telah dilaksanakan pada hari yang sama, menandai dimulainya proyek ambisius ini. Targetnya, sebanyak 52 tower yang akan menampung 126.000 unit hunian akan selesai dibangun sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2028.
Menurut Rosan Roeslani, pembangunan apartemen untuk MBR ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama sendiri diperkirakan menelan biaya antara Rp 14 triliun hingga Rp 16 triliun.
Rosan menjelaskan bahwa pembangunan hunian bagi MBR ini merupakan bagian integral dari program perumahan nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah. Danantara menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah ini dan memulai langkah awal melalui proyek di Meikarta.
Dampak Ekonomi Ganda Proyek Perumahan
Proyek properti, terutama yang berskala besar seperti ini, memiliki dampak ekonomi yang sangat luas. Selain menyediakan hunian layak, pembangunan 126.000 unit akan menciptakan lapangan kerja secara masif dan menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor terkait.
“Dampak pembangunan ini tidak hanya akan dirasakan para penghuni rusun, tetapi juga oleh perekonomian daerah, bahkan nasional,” ujar Rosan, menekankan efek berganda yang diharapkan dari proyek ini.
Danantara sendiri siap mendukung pembiayaan pembangunan 18 tower rusun subsidi pada tahap pertama di kawasan Meikarta. Potensi kebutuhan pasar yang sangat besar menjadi salah satu faktor utama yang menarik minat investor.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta untuk Kesejahteraan Rakyat
Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, merinci bahwa luas lahan yang dihibahkan mencapai sekitar 31,3 hektare. Dengan estimasi nilai tanah sekitar Rp 20 juta per meter persegi, total nilai hibah ini diperkirakan mencapai Rp 6,2 triliun.
Ara menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam proyek ini. Ia meyakini bahwa sinergi semacam ini adalah kunci agar program perumahan nasional dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kami berharap pembangunan apartemen subsidi di Meikarta dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan program besar pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi rakyat Indonesia,” paparnya.
Program 3 Juta Rumah: Strategi Ekonomi Nasional
Hashim Djojohadikusumo menambahkan bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar proyek perumahan biasa. Program ini merupakan strategi besar yang dirancang untuk menggerakkan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Ini benar-benar contoh Indonesia Incorporated ketika pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pihak bergerak bersama untuk kepentingan bangsa,” tegas Hashim.
Ia juga mengungkapkan data penting mengenai kebutuhan perumahan di Indonesia. Saat ini, diperkirakan ada sekitar 9 juta hingga 15 juta keluarga yang membutuhkan rumah tinggal. Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 27 juta keluarga Indonesia masih menetap di rumah yang tidak layak huni. Untuk mengejar ketertinggalan ini, pembangunan rumah seharusnya dapat mencapai lebih dari 3 juta unit per tahun.
Lebih lanjut, Hashim menekankan dampak ekonomi luar biasa dari pembangunan perumahan. Setiap pembangunan rumah berkontribusi pada 180 sektor yang berbeda. “Karena itu, program perumahan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekitar 2% setahun. Ditambah pembangunan sektor industri dan lainnya, target pertumbuhan ekonomi 8% bisa terlampaui,” pungkas Hashim, menunjukkan potensi besar sektor perumahan dalam mendorong perekonomian nasional.
