KPK Melakukan OTT terhadap Enam Kepala Daerah di Tahun 2026
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah kepala daerah sepanjang tahun 2026. OTT adalah tindakan penangkapan langsung terhadap pejabat atau pihak tertentu saat diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sejauh ini, tercatat enam kepala daerah dari berbagai partai politik di era pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang terjerat kasus tersebut.
Mereka adalah Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, serta Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Dari catatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Bupati Pekalongan Fadia Arafiq memiliki harta kekayaan paling besar di antara mereka, yakni Rp 85,6 miliar. Kekayaan tersebut terdiri dari tanah, bangunan, harta bergerak, hingga kendaraan.
Sementara itu, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman tercatat memiliki harta terendah, yakni Rp 12 miliar. Angka ini jauh di bawah beberapa kepala daerah lain yang memiliki kekayaan hingga Rp 16 miliar.
Harta Kekayaan 6 Kepala Daerah yang Kena OTT KPK 2026
1. Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026): Rp 16,9 Miliar
Maidi selaku Wali Kota Madiun, Jawa Timur terjerat kasus korupsi fee proyek dan dana CSR. Ia terjerat OTT KPK pada 19 Januari 2026 lalu. Selanjutnya, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Mengenai harta kekayaannya, Maidi tercatat memiliki harta Rp 16,9 miliar. Sementara itu, ia juga memiliki hutang sebesar 1.207.223.726.
Harta tersebut, dilaporkan ke KPK pada 16 Maret 2026/Periodik 2025. Berikut rincian harta Maidi:
A. TANAH DAN BANGUNAN: Rp. 15.985.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN: Rp. 667.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp. 95.825.000
D. SURAT BERHARGA: Rp. —-
E. KAS DAN SETARA KAS: Rp. 1.432.257.000
F. HARTA LAINNYA: Rp. —-
Sub Total: Rp. 18.180.082.000
III. HUTANG: Rp. 1.207.223.726
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III): Rp. 16.972.858.274
2. Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026): Rp 31,5 miliar
Pada Pilkada 2024, Sudewo terpilih menjadi Bupati Pati untuk masa jabatan 2025–2030. Namun, ia terjerat kasus tindak pidana korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa. Sepanjang kariernya, Sudewo memiliki harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK pada 11 April 2025. Sudewo melaporkan total kekayaan Rp31.519.711.746. Adapun rincian aset yang dimiliki Sudewo meliputi tanah dan bangunan yang tersebar di Kota Surakarta, Yogyakarta, Bogor, Depok, Pacitan, dan Tuban.
Selain itu, ada aset lainnya mencakup kendaraan, serta harta bergerak senilai Rp795 juta, surat berharga Rp5,39 miliar, serta kas. Dalam laporan tersebut, Sudewo menyatakan tidak memiliki utang.
3. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (3 Maret 2026): Rp 85,6 miliar
Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan yang juga dikenal sebagai penyanyi dangdut dan anak dari pedangdut senior Indonesia, A. Rafiq. Melalui kendaraan politik Golkar, Fadia Arafiq berhasil melenggang menjabat Bupati Pekalongan pada pemilihan kepala daerah 2024. Namun, ia harus menghadapi kasus hukum lantaran terjerat dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di sejumlah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.
Terkait harta yang dimiliki, Fadia Arafiq mempunyai harta berjumlah Rp 85,6 miliar. Harta tersebut, meliputi harta bergerak, kas dan bangunan, serta kendaraan bermotor. Hal itu, diketahui dari laporan yang disampaikan pada 30 Maret 2025/Periodik – 2024. Berikut rinciannya:
A. TANAH DAN BANGUNAN: Rp. 74.290.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN: Rp. 1.180.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp. 3.020.000.000
D. SURAT BERHARGA: Rp. —-
E. KAS DAN SETARA KAS: Rp. 10.333.500.000
Sub Total: Rp. 88.823.500.000
III. HUTANG: Rp. 3.200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III): Rp. 85.623.500.000
4. Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari (9 Maret 2026): Rp 19,5 miliar
Muhammad Fikri Thobari adalah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong masa jabatan 2025–2030. Di organisasi politik, Fikri Thobari juga menjabat Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Rejang Lebong. Namun, terjerat kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tersebut.
Imbas perbuatannya, Fikri Thobari dipecat dari jabatan struktural partai sebagai Ketua DPD PAN Rejang Lebong. Terkait hartanya, Fikri Thobari memiliki kekayaan sebesar Rp 19,5 miliar per 7 Agustus 2024. Dari LHKPN diketahui, Fikri memiliki 14 bidang tanah dan bangunan yang berada di sejumlah daerah di Bengkulu dengan nilai Rp 14,6 miliar. Di garasinya, terparkir dua mobil senilai Rp 900 juta. Aset lain yang dipunyai Fikri adalah harta bergerak lainnya serta kas dan setara kas, masing-masing Rp 45 juta dan Rp 7,2 miliar. Namun, ia memiliki utang sebesar Rp 12,9 miliar.
5. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman (13 Maret 2026): Rp 12 miliar
Syamsul Auliya Rachman adalah kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang terjerat kasus dugaan pemerasan saat menjabat sebagai Bupati Cilacap. Penelusuran Tribunnews, Syamsul Auliya memiliki harta kekayaan Rp 12 miliar. Harta tersebut, berasal dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, dan kas. Syamsul Auliya melaporkan harta kekayaannya pada 19 Januari 2026/Periodik – 2025.
6. Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026): Rp 20,3 miliar
Gatut Sunu Wibowo terjerat kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Tulungagung. Ia turut dicokok KPK dalam kegiatan operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Jumat (10/4/2026). Dalam operasi senyap KPK itu, 18 orang diamankan. Namun, setelah pemeriksaan awal di Polres Sidoarjo dan Polres Tulungagung, 13 orang diterbangkan ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Selanjutnya, Bupati Tulungagung ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Mengenai hartanya, ia memiliki kekayaan sebesar Rp 20,3 miliar. Harta tersebut, disampaikan ke KPK pada 3 Maret 2026/Khusus – Awal Menjabat. Berikut rincian harta Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo:
A. TANAH DAN BANGUNAN: Rp. 14.532.711.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN: Rp. 3.470.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp. 1.740.000.000
D. KAS DAN SETARA KAS: Rp. 592.000.000
Sub Total: Rp. 20.335.211.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III): Rp. 20.335.211.000
