Dapur Makan Bergizi Gratis Dituding Jadi Ladang Bisnis: Badan Gizi Nasional Ambil Tindakan Tegas
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah, yang seharusnya menjadi wujud kepedulian sosial dan investasi kesehatan bangsa, kini menghadapi tantangan serius. Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan adanya praktik penyalahgunaan program ini oleh segelintir pengelola dapur MBG, yang justru menjadikannya sebagai ajang meraup keuntungan pribadi. Temuan ini menggugah BGN untuk segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah tegas demi mengembalikan program pada khitah aslinya.
Indikasi Penyalahgunaan dan Orientasi Bisnis
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mengungkapkan keprihatinan atas fenomena yang muncul. Ia menjelaskan bahwa beberapa pihak memanfaatkan yayasan yang terlibat dalam program MBG hanya sebagai kedok untuk mengelola dapur. Lebih parah lagi, ada oknum pengelola yang bahkan mengoperasikan beberapa dapur sekaligus, mengubah program mulia ini menjadi lahan bisnis yang menggiurkan.
“Target (MBG) sangat tinggi sekali, muncul lah ternak-ternak yayasan. Banyak orang memiliki lebih dari satu dapur,” ujar Nanik.
Dalam praktiknya, orientasi keuntungan seringkali mengalahkan prioritas pemenuhan standar operasional dan fasilitas yang seharusnya disediakan. Kondisi ini terlihat dari minimnya perhatian terhadap kenyamanan ruangan, kesulitan dalam penyediaan fasilitas pendukung seperti AC, bahkan keengganan untuk mengganti peralatan yang rusak karena perhitungan bisnis yang ketat.
“Yang muncul adalah pengusaha-pengusaha berkedok yayasan, karena orientasinya bisnis tadi. Makanya, kamar pun enggak dipikirin, diminta AC susah, kalau peralatan rusak enggak mau ganti karena hitung-hitungannya bisnis,” tambah Nanik.
Menanggapi hal ini, BGN menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam terhadap praktik-praktik semacam ini. Evaluasi berkala terhadap seluruh mitra dan yayasan yang terlibat akan terus dilakukan.
Penangguhan Operasional 49 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
Sebagai langkah awal penindakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengumumkan bahwa sebanyak 49 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah ditangguhkan operasionalnya sementara waktu atau di-suspend. Penangguhan ini merupakan bagian dari upaya pembenahan dan pengawasan yang terus dilakukan BGN.
“Total SPPG yang saat ini kami suspend sebanyak 49 unit. Ini merupakan bagian dari proses pembenahan dan pengawasan yang terus kami lakukan,” kata Dadan.
Proses penangguhan sementara dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek operasional, kualitas bahan baku, maupun prosedur keamanan pangan. Selama masa suspend, SPPG tersebut diwajibkan melakukan perbaikan menyeluruh sebelum diizinkan kembali beroperasi.
“Prinsipnya bukan semata-mata menghentikan, tetapi memastikan kualitas dan keamanan layanan. Kalau sudah memenuhi standar kembali, tentu kami izinkan beroperasi lagi,” tegas Dadan.
Keamanan Pangan dan Kualitas Menu Menjadi Sorotan
Evaluasi menyeluruh terhadap standar higienitas, keamanan pangan, serta kepatuhan prosedur operasional menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program MBG. BGN mencatat adanya sejumlah kejadian menonjol yang mengindikasikan adanya masalah dalam pelaksanaan program.
Kasus Kejadian Menonjol di Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah menjadi sorotan utama dengan 22 kasus kejadian menonjol yang tercatat sepanjang Januari hingga Februari 2026. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Wilayah II, seperti Banten dan Jakarta yang masing-masing hanya mencatat satu kasus.
“Sebanyak 22 kasus terjadi di Jawa Tengah. Jadi sementara lebih tinggi dari provinsi lain. (Penyebabnya) SPPG yang mengalami kejadian menonjol itu masakannya menimbulkan sakit bagi anak,” jelas Dadan Hindayana.
Secara nasional, terdapat 96 kasus kejadian menonjol, dengan 47 kasus terkonsentrasi di Wilayah II. Salah satu poin evaluasi utama adalah kualitas masakan di SPPG yang memicu gangguan kesehatan pada anak.
Menindaklanjuti temuan ini, BGN meminta satgas MBG dan pimpinan daerah di Jawa Tengah untuk memperketat monitoring terhadap setiap SPPG, termasuk penyajian menu kering selama bulan Ramadan.
Tantangan Menu Khas Lokal dan Aspek Teknis
Dadan mengakui bahwa masih banyak pengelola SPPG yang kesulitan dalam menentukan menu khas lokal yang memiliki daya tahan lama, terutama untuk penyajian kering. Hal ini menjadi perhatian mengingat harapan agar makanan yang disajikan berkualitas, memiliki kearifan lokal, dan tahan lama.
“Nah, rupanya masih banyak SPPG yang masih kesulitan menentukan menu yang khas lokal yang bisa tahan lama. Jadi masih kadang-kadang ada yang masih menggunakan yang mudah ya,” ungkap Dadan.
Selain urusan menu, aspek teknis lainnya seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang belum memadai dan pengelola yang belum mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga menjadi faktor krusial dalam menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Akibat rentetan kasus ini, BGN mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan sementara operasional sejumlah SPPG yang terbukti bermasalah, terutama yang memicu kejadian keracunan massal. Beberapa SPPG yang dimaksud antara lain SPPG Giyanti di Temanggung, SPPG Tanon Gading di Sragen, dan SPPG Banjarharjo Cikakak di Brebes.
Pemulihan dan Perbaikan: Empat SPPG Kembali Beroperasi
Meskipun ada penangguhan, BGN juga memberikan kesempatan bagi SPPG yang melakukan perbaikan. Dari 49 SPPG yang ditangguhkan, empat di antaranya telah diizinkan kembali beroperasi setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan memenuhi standar yang ditetapkan BGN. Keempat SPPG ini berlokasi di Provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, dan Papua.
“Dari yang kami suspend, ada empat SPPG yang sudah kami izinkan beroperasi kembali karena telah memenuhi seluruh perbaikan yang kami minta,” ujar Dadan.
BGN memastikan proses pengawasan akan terus diperketat guna menekan potensi insiden dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah dalam pemenuhan gizi nasional.
Perkembangan Program MBG dan Target Jangka Panjang
Di tengah tantangan tersebut, program Makan Bergizi Gratis terus menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam jangkauannya. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari melaporkan bahwa hingga saat ini, program MBG telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat, meliputi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
“Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 61.239.037 penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” kata Qodari.
Program ini didukung oleh 24.443 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di berbagai daerah, serta didukung oleh 32.869 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang bertugas memastikan operasional berjalan sesuai standar.
Pemerintah menargetkan peningkatan capaian MBG hingga memenuhi target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Jumlah SPPG juga akan ditingkatkan menjadi 32.000 unit untuk memperluas cakupan.
Sertifikasi Higiene Sanitasi dan Pemberdayaan UMKM
Aspek penting lain yang terus digalakkan adalah sertifikasi laik higiene sanitasi. Hingga kini, tercatat sebanyak 8.700 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Sebanyak 8.700 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi,” ungkap Qodari.
Program MBG juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dengan melibatkan puluhan ribu UMKM sebagai pemasok. Terdapat 94.056 pemasok yang terlibat, termasuk 38.938 UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi, tetapi juga turut menggerakkan ekonomi desa.
Setiap implementasi program MBG terus diperkuat melalui pengawasan kualitas dan tata kelola yang ketat, demi memastikan program ini berjalan sesuai tujuan awal sebagai bentuk kepedulian sosial dan investasi jangka panjang bagi kesehatan masyarakat Indonesia.
