Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengadakan rapat dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Rapat ini bertujuan untuk membahas dua isu utama, yaitu gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Ketua Komisi I Utut Adianto menyatakan bahwa saat ini DPR sedang menyesuaikan jadwal Menteri Pertahanan. Ia berharap rapat tersebut dapat mengungkap fakta-fakta penting yang berkaitan dengan kedua peristiwa tersebut.
“Yang paling penting adalah rapat ini bisa benar-benar apa adanya dan mampu mengungkap fakta sehingga kami tidak salah dalam mengambil kebijakan,” ujar Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/4).
Sebelumnya, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghentikan penugasan UNIFIL di Lebanon karena gugurnya tiga personel TNI. Dalam pernyataannya, SBY menegaskan bahwa PBB harus segera mengambil keputusan dan langkah tegas untuk menghentikan misi UNIFIL.
Berikut beberapa poin penting dari pernyataan SBY usai gugurnya 3 TNI:
– Desak PBB menghentikan misi UNIFIL di Lebanon.
– Menuntut PBB untuk segera mengambil keputusan yang tegas.
Selain itu, YLBHI juga meminta DPR membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) setelah polisi melimpahkan kasus Andrie Yunus ke TNI.
Kasus Andrie Yunus
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus disiram oleh dua orang pada Kamis (12/3). Atas kasus tersebut, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menahan empat orang personel TNI atas dugaan keterlibatan mereka. Keempat pelaku itu berinisial NDP, SL, BWH, dan ES. Keempat orang yang ditahan adalah anggota TNI aktif dan berdinas di Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (Denma BAIS) TNI.
Aksi Kamisan ke-902 di Surabaya (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/nz)
Presiden Prabowo Subianto juga berjanji akan mengusut hingga mengejar pelaku penyiraman air keras Andrie Yunus. Tak hanya itu ia menjamin tidak akan melindungi dan impunitas terhadap pelaku penyerangan aktivis HAM.
“Ini terorisme. Tindakan biadab, harus kita kejar, harus kita usut. Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas, tidak akan,” kata Prabowo dalam diskusi bersama jurnalis dan pengamat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/3), dikutip secara virtual pada Kamis (19/3).
