Diskusi Intensif Para Ekonom dengan Jusuf Kalla: Menelaah Dampak Konflik Global terhadap Perekonomian Indonesia
Jakarta Selatan, 8 Maret 2026 – Suasana khidmat menyelimuti kediaman mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, di Jakarta Selatan pada Minggu malam. Sebuah pertemuan penting diselenggarakan, mempertemukan sejumlah ekonom terkemuka dengan tokoh bangsa tersebut. Fokus utama diskusi adalah menganalisis secara mendalam dampak potensi konflik antara Amerika Serikat dan Iran terhadap stabilitas perekonomian Indonesia. Kehadiran para akademisi dan pakar ekonomi ini menunjukkan keseriusan dalam merespons dinamika global yang kian kompleks dan berpotensi memengaruhi hajat hidup masyarakat Indonesia.
Beberapa nama besar yang turut hadir dalam forum diskusi tersebut antara lain:
- Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina.
- Vid Adrison, ekonom dari Universitas Indonesia.
- Rizki Nauli, ekonom dari Universitas Indonesia.
- Awalil Rizky, ekonom dari Bright Institute.
- Nailul Huda, ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
- Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies.
Wijayanto Samirin, salah satu penggagas pertemuan, menjelaskan bahwa tujuan utama digelarnya diskusi ini adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran para ekonom. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu merumuskan masukan kebijakan yang lebih tajam, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan mendesak bangsa. “Kami berkesempatan untuk diterima oleh Pak Jusuf Kalla karena kami melihat situasi ekonomi yang sangat dinamis. Oleh karena itu, kami perlu belajar dari sosok yang memiliki pengalaman luas untuk mendapatkan pandangan yang holistik mengenai situasi Indonesia saat ini,” ujar Wijayanto kepada awak media seusai pertemuan.
Lebih lanjut, Wijayanto mengungkapkan bahwa para ekonom menitipkan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada Jusuf Kalla. Rekomendasi ini diharapkan dapat disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto apabila Jusuf Kalla memiliki kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Hal ini menggarisbawahi harapan agar masukan dari para ahli dapat tersalurkan ke tingkat pengambil keputusan tertinggi.
Analisis Dampak Ekonomi dan Ruang Fiskal yang Menyempit
Vid Adrison, seorang ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), memaparkan salah satu isu krusial yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut, yaitu semakin menyempitnya ruang fiskal negara. Ia menguraikan bahwa konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah dapat menimbulkan dua dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.
Pertama, kenaikan harga energi. Ketegangan geopolitik di wilayah produsen minyak utama dunia kerap kali memicu volatilitas harga minyak mentah. Kenaikan harga energi ini akan berdampak langsung pada biaya produksi berbagai sektor, inflasi, dan daya beli masyarakat.
Kedua, perlambatan ekonomi global. Konflik bersenjata dapat mengganggu rantai pasok global, menurunkan kepercayaan investor, dan mengurangi permintaan internasional. Akibatnya, ekspor Indonesia bisa tertekan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan melambat.
Menghadapi dua tantangan utama ini, Vid Adrison menekankan pentingnya respons pemerintah yang strategis melalui realokasi anggaran ke arah yang lebih produktif. Salah satu poin yang mengemuka dalam diskusi adalah pertimbangan ulang terhadap program “Makan Bergizi Gratis” (MBG).
Vid Adrison merinci bahwa program MBG diprediksi membutuhkan alokasi anggaran yang sangat besar, mencapai sekitar 8 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan bahwa hanya sekitar 15 persen masyarakat yang secara eksplisit menyatakan kekhawatiran tidak memiliki kecukupan makanan. Implikasinya, pemerintah berpotensi menghemat anggaran secara signifikan dengan memfokuskan program MBG hanya kepada 15 persen masyarakat yang benar-benar membutuhkan, alih-alih mengimplementasikannya secara luas.
Perspektif Jusuf Kalla: Prioritas Anggaran dan Solusi Defisit
Menanggapi dinamika ekonomi yang dibahas, Jusuf Kalla memberikan pandangannya bahwa kondisi ekonomi saat ini merupakan buah dari perpaduan antara situasi global, kebijakan-kebijakan masa lalu, dan kebijakan yang tengah berjalan. Namun, ia menekankan bahwa yang paling mungkin diintervensi dan dikendalikan adalah kebijakan saat ini.
Jusuf Kalla mengidentifikasi bahwa ketika APBN mengalami defisit dalam jumlah yang signifikan, solusi utamanya terletak pada dua hal: memilih sumber pembiayaan yang mampu mendorong kemajuan negara dan meningkatkan penerimaan negara. Ia menegaskan pentingnya pemerintah untuk secara cermat memprioritaskan anggaran bagi program-program yang bersifat produktif dan memiliki potensi kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Program Makan Bergizi Gratis itu penting, pembelian alat utama sistem pertahanan (alutsista) itu penting, koperasi juga penting. Namun, ada hal-hal lain yang memiliki urgensi lebih tinggi,” ujar Jusuf Kalla, menyiratkan perlunya penajaman prioritas dalam alokasi anggaran.
Upaya Penghematan Pemerintah di Tengah Gejolak Geopolitik
Dalam konteks yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah mengindikasikan bahwa pemerintah akan mengambil langkah-langkah penghematan anggaran. Tujuannya adalah untuk memastikan defisit fiskal tidak melebihi ambang batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), terutama di tengah situasi geopolitik global yang sedang bergejolak.
Purbaya memperkirakan bahwa defisit APBN berpotensi mencapai 3,6 persen jika harga minyak mentah dunia menembus angka US$ 92 per barel. Skenario terburuk ini, menurutnya, hanya akan terjadi apabila pemerintah tidak melakukan intervensi atau langkah mitigasi. Oleh karena itu, pemerintah secara aktif membuka opsi penghematan di berbagai pos belanja, termasuk program makan bergizi gratis.
“Jika itu terjadi, kami akan mengambil langkah-langkah agar hal tersebut tidak terwujud. Penghematan bisa dilakukan di mana? Misalnya, penghematan pada program MBG,” ungkap Purbaya pada Jumat, 6 Maret 2026, di kantornya.
Purbaya menjelaskan lebih lanjut bahwa penghematan ini akan difokuskan pada belanja-belanja yang tidak memberikan dukungan langsung terhadap distribusi makanan. Sebagai contoh, ia menyoroti potensi penghematan dari pos pengadaan barang seperti motor atau komputer untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dinilai kurang memberikan kontribusi langsung pada tujuan utama program tersebut. Langkah-langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian dan manajemen fiskal yang responsif terhadap tantangan ekonomi global.
