Evaluasi Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Tanah Laut: Tantangan dan Realisasi Program Awal 2026
Pelaihari – Memasuki triwulan pertama tahun 2026, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut (Tala) menggelar rapat kerja mendalam bersama Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian (Disnakerind) Tala. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi secara komprehensif kinerja dinas serta memantau realisasi berbagai program yang telah direncanakan.
Anggota Komisi III DPRD Tala, H Arkani SPd MSi, menekankan krusialnya rapat kerja ini. “Kami perlu memastikan bahwa setiap program yang dijalankan oleh Disnakerind berjalan sesuai dengan koridor rencana yang telah ditetapkan. Lebih dari itu, kami juga mengukur seberapa efektif anggaran yang telah dialokasikan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat yang telah mengabdi empat periode di DPRD Tala ini merinci, pagu anggaran yang dikelola oleh Disnakerind Tala pada tahun 2026 ini mencapai angka fantastis Rp 20.784.996.489,18. Angka ini belum termasuk anggaran yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) sebesar Rp 3.086.307.032,57. Dengan demikian, total anggaran yang digelontorkan untuk sektor ketenagakerjaan dan perindustrian di Tanah Laut mencapai Rp 23.871.303.521,75.
Arkani menjelaskan bahwa anggaran sebesar itu dialokasikan untuk berbagai bidang krusial di dalam Disnakerind, mencakup:
* Kesekretariatan: Mendukung operasional dan administrasi dinas.
* Bidang Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja (P2TK): Bertanggung jawab atas upaya penciptaan lapangan kerja dan penempatan tenaga kerja.
* Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (HIJSTK): Menangani isu-isu hubungan industrial dan memastikan jaminan sosial bagi para pekerja.
* Bidang Perindustrian: Fokus pada pengembangan sektor industri daerah.
* UPT BLK: Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja.
Meskipun anggaran yang tersedia terbilang besar, Arkani mengungkapkan bahwa realisasi serapan anggaran hingga awal tahun 2026 masih berada di kisaran 5 persen. Hal ini wajar mengingat sebagian besar program masih dalam tahap perencanaan dan persiapan pelaksanaan, yang merupakan siklus lumrah dalam pengelolaan program pemerintah.
Jaminan Sosial Menjadi Sorotan Utama
Salah satu program yang menunjukkan geliat signifikan dan menjadi pencapaian awal yang patut diapresiasi adalah program jaminan sosial tenaga kerja. Program ini berada di bawah naungan Bidang HIJSTK. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.229.169.945, Bidang HIJSTK telah berhasil merealisasikan dana sekitar Rp 5.155.322.430. Dana ini secara konkret telah dimanfaatkan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada sekitar 25.000 pekerja di seluruh wilayah Tanah Laut. Ini merupakan bukti nyata komitmen dinas dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi para pekerja.
Tantangan di Sektor Perindustrian dan Balai Latihan Kerja
Berbeda dengan sektor jaminan sosial, Bidang Perindustrian yang memiliki mandat untuk mendorong pengembangan industri daerah, termasuk program unggulan bupati, masih menghadapi kendala yang cukup berarti. Keterbatasan anggaran menjadi isu utama, yang diperparah oleh kebijakan efisiensi yang diterapkan.
Akibat keterbatasan ini, pembinaan terhadap Usaha Kecil Menengah (IKM) masih terbatas pada aspek pelatihan. Bantuan berupa peralatan atau mesin produksi yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku IKM belum dapat diberikan secara optimal. Arkani menyoroti bahwa masih banyak kelompok IKM yang belum memenuhi persyaratan administratif yang ketat, seperti belum memiliki akta pendirian kelompok yang resmi.
“Oleh karena itu, kami sangat menyarankan agar ada alokasi anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi dan pendampingan. Tujuannya adalah agar para pelaku IKM ini dapat dibantu dalam memenuhi persyaratan administratif yang diperlukan untuk dapat mengajukan dan menerima hibah daerah,” jelas Arkani. Dengan dukungan ini, diharapkan IKM di Tanah Laut dapat lebih berkembang dan berdaya saing.
Perkembangan Kawasan Industri Jorong dan Kebutuhan Dasar
Dalam rapat kerja tersebut, turut dibahas pula perkembangan terbaru mengenai Kawasan Industri Jorong yang saat ini dikelola oleh PT WPR. Kawasan industri yang membentang di lahan seluas hampir 1.000 hektare ini mulai menunjukkan geliat aktivitas positif. Beberapa tenant atau perusahaan telah mulai mendirikan berbagai unit usaha di area tersebut.
Namun demikian, Arkani menggarisbawahi bahwa masih ada sejumlah kendala yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu kendala mendasar yang diidentifikasi adalah ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang mutlak diperlukan untuk menunjang keberlanjutan dan pengembangan kawasan industri yang lebih luas lagi. Tanpa pasokan air yang memadai, potensi kawasan industri Jorong akan sulit untuk dimaksimalkan.
Kondisi yang dihadapi oleh UPT BLK juga menunjukkan kesamaan dengan tantangan di bidang perindustrian. Pada tahun 2026 ini, BLK belum dapat memberikan hibah peralatan kepada para peserta pelatihan setelah mereka menyelesaikan program keterampilan yang diikuti.
Lebih lanjut, target jumlah peserta pelatihan yang ditetapkan sebanyak 496 orang diperkirakan belum akan tercapai secara optimal. Menyadari situasi ini, Komisi III DPRD Tala mendesak agar kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2026.
“Kami memberikan rekomendasi agar dalam penyusunan perencanaan program ke depan, harus dilakukan secara lebih cermat, terukur, realistis, dan sistematis. Penting juga untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas agar target-target pembangunan yang telah dicanangkan dapat tercapai secara maksimal,” tegas Arkani.
Sektor Pendapatan dan Harapan ke Depan
Di sisi lain, dari aspek pendapatan, Disnakerind Tala menunjukkan performa yang cukup baik. Hingga saat ini, realisasi pendapatan dinas telah mencapai sekitar 40 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 73.250.000. Sumber pendapatan ini utamanya berasal dari retribusi sewa aula BLK serta retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang beroperasi di wilayah Tanah Laut.
Komisi III DPRD Tala menyampaikan harapan besar bahwa melalui evaluasi yang rutin dilakukan ini, seluruh program yang berada di bawah naungan Disnakerind dapat berjalan dengan lebih optimal. Diharapkan pula, setiap program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak langsung dan positif terhadap peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat Tanah Laut, serta mendorong pertumbuhan dan pengembangan sektor industri di daerah ini secara berkelanjutan.
