Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah signifikan untuk merapikan industri pergadaian di Indonesia dengan memberikan periode relaksasi pengajuan izin usaha. Kebijakan ini ditujukan bagi para pelaku usaha pergadaian yang beroperasi tanpa izin resmi, memberikan mereka kesempatan untuk melegalkan status operasionalnya. Periode pengajuan izin ini dibuka mulai 1 Desember 2025 hingga 12 Januari 2026.
Langkah ini disambut baik oleh para pelaku industri yang sudah beroperasi secara legal. Salah satu perusahaan yang menyuarakan apresiasinya adalah PT Budi Gadai Indonesia, sebuah perusahaan gadai swasta yang berbasis di Sumatra Utara. Direktur PT Budi Gadai Indonesia, Budiarto Sembiring, menilai bahwa penambahan jumlah perusahaan gadai yang berizin akan membawa dampak positif bagi keseluruhan industri.
Peningkatan Kualitas Industri Melalui Persaingan Sehat
Menurut Budiarto, bertambahnya perusahaan gadai yang resmi beroperasi bukan berarti persaingan akan semakin ketat dalam artian negatif. Sebaliknya, ia berpendapat bahwa hal ini justru akan menciptakan iklim persaingan yang lebih sehat.
“Justru akan lebih baik karena mereka bisa mengikuti juga regulasi yang ada di industri pergadaian, sehingga bisa bersaing secara sehat,” ungkap Budiarto. Ia menambahkan bahwa dengan adanya regulasi yang sama, semua pemain akan berada di bawah payung hukum yang serupa, memungkinkan persaingan yang lebih adil dan terstruktur.
Budiarto tidak melihat adanya potensi pasar gadai menjadi terlalu jenuh. Ia meyakini bahwa dengan regulasi yang sama, persaingan akan lebih berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi operasional, bukan sekadar perang harga atau praktik-praktik yang merugikan konsumen. “Terkait pasar akan makin ketat, saya rasa tidak, justru sama-sama bersaing secara sehat dan mengikuti aturan,” tegasnya.
Strategi PT Budi Gadai Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Industri
Menyikapi potensi peningkatan jumlah pemain di pasar gadai, PT Budi Gadai Indonesia telah menyiapkan serangkaian strategi untuk menjaga dan bahkan meningkatkan kinerja bisnisnya. Fokus utama perusahaan adalah pada peningkatan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
“Sebab, persaingan saat ini lebih ke aspek pelayanan yang baik buat pelanggan-pelanggan. Namun, secara bunga dan biaya admin itu relatif sama, hampir semua perusahaan gadai yang ada,” ujar Budiarto. Ini menunjukkan bahwa diferensiasi layanan menjadi kunci utama dalam menarik dan mempertahankan pelanggan di tengah persaingan yang semakin dinamis. Layanan yang prima, proses yang cepat, dan pendekatan yang humanis menjadi prioritas.
Selain aspek pelayanan, PT Budi Gadai Indonesia juga berencana untuk mengoptimalkan peran kantor cabangnya dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun, perusahaan menargetkan untuk membuka enam kantor cabang baru hingga akhir tahun 2026. Saat ini, PT Budi Gadai Indonesia telah memiliki jaringan 34 kantor cabang yang tersebar di wilayah Sumatra Utara.
Perluasan jaringan ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas jangkauan layanan dan mendekatkan diri dengan pelanggan di berbagai area.
Target Pertumbuhan Bisnis yang Ambisius
Dengan berbagai strategi yang telah disiapkan, PT Budi Gadai Indonesia memproyeksikan pertumbuhan bisnis gadai sebesar 20% pada tahun 2026. Proyeksi ini didukung oleh kinerja positif yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, di mana perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan bisnis gadai dalam angka dua digit pada tahun 2025.
Latar Belakang Aturan Perizinan dari OJK
Pemberian relaksasi pengajuan izin usaha pergadaian ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan atas POJK Nomor 39 Tahun 2024 mengenai Pergadaian. Aturan ini bertujuan untuk menyederhanakan persyaratan perizinan usaha pergadaian, sehingga lebih banyak pelaku usaha yang dapat beroperasi secara legal dan terawasi.
OJK memberikan kesempatan bagi pihak perorangan, perusahaan, maupun badan usaha yang telah menjalankan usaha pergadaian di tingkat kabupaten/kota namun belum memiliki izin resmi untuk mengajukan permohonan izin pada periode yang telah ditentukan. Salah satu persyaratan penting yang ditetapkan adalah modal awal sebesar Rp 500 juta bagi setiap entitas yang ingin mendapatkan izin usaha pergadaian.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan industri pergadaian di Indonesia dapat tumbuh lebih terstruktur, transparan, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen.
Jumlah Perusahaan Pergadaian Berizin Hingga Januari 2026
OJK mencatat bahwa sebanyak 165 pelaku usaha telah memanfaatkan periode relaksasi untuk mengajukan izin usaha pergadaian mereka. Dengan penambahan jumlah tersebut, total perusahaan pergadaian yang berizin di Indonesia diproyeksikan mencapai 223 perusahaan hingga akhir Januari 2026. Angka ini menunjukkan komitmen OJK dalam menata ulang dan memperkuat sektor jasa keuangan, termasuk industri pergadaian, demi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
