Tekanan Pengangguran Tinggi di Jawa Barat: Desakan Kebijakan Konkret dari Organisasi Pemuda
Permasalahan pengangguran terus menjadi isu krusial yang menghambat laju pembangunan ekonomi di Jawa Barat. Organisasi kepemudaan setempat menilai bahwa tingginya angka masyarakat yang belum terserap ke pasar kerja menuntut adanya solusi kebijakan yang lebih terarah dan implementatif.
Sorotan terhadap kondisi ini mengemuka dalam forum Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) II Gerakan Pemuda Ansor (GP) Jawa Barat yang diselenggarakan pada Sabtu, 7 Maret 2026, di Gedung PWNU Jawa Barat. Dalam pertemuan tersebut, para kader dan pengurus organisasi secara tegas menggarisbawahi urgensi langkah-langkah nyata dari pemerintah daerah untuk memperluas cakupan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Barat, Subhan Fahmi, secara eksplisit menyatakan bahwa isu ketenagakerjaan seharusnya menempati posisi teratas dalam agenda prioritas pemerintah provinsi. Ia menekankan bahwa Jawa Barat, sebagai provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia, menghadapi kompleksitas tantangan yang unik dalam penyediaan lapangan kerja. Fahmi mengamati bahwa menjelang satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, belum ada kebijakan yang secara signifikan terbukti mampu menekan angka pengangguran. Padahal, masyarakat sangat menantikan terobosan yang dapat membuka lebih banyak pintu rezeki.
“Pengangguran adalah persoalan mendasar yang harus menjadi prioritas utama pemerintah. Hingga saat ini, kami belum melihat adanya upaya serius yang mampu membuka lapangan pekerjaan secara masif bagi masyarakat,” ungkap Fahmi di hadapan para peserta forum. Ia menambahkan bahwa tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak terserap, baik di sektor formal maupun informal, berpotensi memicu berbagai permasalahan sosial baru yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berfokus pada pemberdayaan potensi tenaga kerja lokal.
Data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025 menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Barat mencapai 6,77 persen. Angka ini menempatkan Jawa Barat pada posisi ketiga sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Situasi ini mengindikasikan bahwa jutaan penduduk usia produktif di provinsi ini masih berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan, menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fahmi mengingatkan bahwa berbagai program pembangunan yang digalakkan pemerintah, meskipun penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi daerah, tidak boleh hanya terpaku pada aspek fisik semata. “Pembangunan infrastruktur memang krusial, namun jangan sampai kita melupakan kebutuhan mendasar masyarakat, yaitu kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan bermartabat,” tuturnya.
GP Ansor Jawa Barat juga menyoroti pentingnya penguatan sektor ekonomi produktif sebagai perhatian utama pemerintah. Salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah mendorong pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM telah terbukti secara historis mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan.
Selain itu, organisasi kepemudaan ini mendorong pemerintah untuk lebih memperkuat program pelatihan kerja dan peningkatan keterampilan, khususnya bagi generasi muda. Dengan bekal keterampilan yang relevan dan memadai, diharapkan para pencari kerja akan memiliki daya saing yang lebih tinggi di pasar tenaga kerja yang kompetitif. Fahmi meyakini bahwa generasi muda Jawa Barat memiliki potensi luar biasa untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah, namun potensi tersebut harus didukung oleh kebijakan yang membuka ruang lebar bagi mereka untuk berkembang dan berinovasi.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, sektor dunia usaha, dan berbagai elemen organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi persoalan pengangguran. Tanpa kolaborasi yang solid dan terintegrasi, upaya untuk menekan angka pengangguran akan menemui hambatan yang signifikan.
Dalam forum Muskerwil tersebut, GP Ansor Jawa Barat juga menyatakan kesiapannya untuk turut berkontribusi aktif dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dengan jaringan kader yang tersebar luas di berbagai wilayah di Jawa Barat, organisasi ini berharap dapat memainkan peran penting dalam mendorong peningkatan keterampilan masyarakat serta memperkuat ekonomi berbasis komunitas.
Fahmi berpandangan bahwa upaya penciptaan lapangan kerja tidak seharusnya menjadi beban tunggal pemerintah. Seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kepemudaan, perlu mengambil inisiatif dan peran aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, ia menekankan bahwa tanggung jawab utama dalam merumuskan kebijakan strategis yang mampu memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat tetap berada di pundak pemerintah.
“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang benar-benar menyentuh akar kebutuhan masyarakat. Lapangan kerja harus menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar lagi,” tegasnya. GP Ansor Jawa Barat menaruh harapan besar agar pemerintah provinsi dapat menunjukkan keseriusan yang lebih tinggi dalam menangani persoalan pengangguran, demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemanfaatan optimal potensi sumber daya manusia muda di Jawa Barat.
