Memperkuat Profesionalisme Polri: Suara Mahasiswa dalam Reformasi Institusi Penegak Hukum
JAKARTA SELATAN – Upaya pembenahan dan penguatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus menjadi sorotan publik. Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis), Sholahudin Hasan, turut angkat bicara mengenai hal ini. Menurutnya, reformasi yang digulirkan oleh Polri merupakan langkah krusial dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks di era modern.
Pernyataan Sholahudin ini disampaikan dalam rangkaian kegiatan Madrasah Instruktur I PP HIMA PERSIS yang diselenggarakan di BGTK DKI Jakarta, kawasan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia menekankan bahwa dukungan terhadap reformasi kelembagaan Polri tidak hanya berasal dari internal institusi itu sendiri, melainkan juga datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa.
Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan
Sholahudin Hasan menegaskan bahwa mahasiswa, sebagai kelompok intelektual muda, memikul tanggung jawab moral yang besar dalam mengawal pembangunan nasional. Salah satu aspek krusial dari tanggung jawab ini adalah mendorong perbaikan institusi penegak hukum.
“Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal proses pembangunan nasional, termasuk dalam mendorong perbaikan institusi penegak hukum,” ungkap Sholahudin dalam sebuah keterangannya.
Pandangan ini muncul di tengah berbagai dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk isu-isu terkait tindakan represif yang mungkin dilakukan oleh oknum aparat kepolisian. Sholahudin berpendapat bahwa persoalan semacam ini harus disikapi secara objektif. Ia melihatnya sebagai bahan evaluasi penting bagi Polri untuk terus memperkuat proses pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh personelnya.
Aspek Kunci Penguatan Profesionalisme Polri
Lebih lanjut, Sholahudin menguraikan beberapa aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan profesionalisme Polri:
Penguatan Sistem Pengawasan Internal: Peningkatan profesionalitas aparat kepolisian tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini harus selaras dengan penguatan sistem pengawasan internal yang efektif. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap personel bertindak sesuai dengan aturan, etika, dan hukum yang berlaku. Pengawasan yang ketat akan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik.
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas SDM di lingkungan kepolisian menjadi fondasi utama profesionalisme. Ini mencakup tidak hanya aspek teknis dan keterampilan, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai hak asasi manusia, etika pelayanan publik, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan metode penegakan hukum. Program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan sangat esensial untuk mencapai tujuan ini.
Objektivitas dalam Menanggapi Isu Publik: Dinamika masyarakat seringkali memunculkan berbagai isu terkait kinerja kepolisian. Sholahudin menekankan pentingnya objektivitas dalam menyikapi setiap isu. Setiap keluhan atau kritik harus dijadikan sebagai bahan introspeksi dan perbaikan, bukan sebagai serangan yang harus ditolak mentah-mentah. Evaluasi yang transparan dan akuntabel akan membangun kepercayaan publik.
Dukungan Terhadap Posisi Polri di Bawah Presiden
Dalam kesempatan yang sama, Sholahudin Hasan juga menyatakan dukungannya agar Polri tetap berada di bawah kendali Presiden. Ia berpandangan bahwa posisi strategis ini memiliki beberapa keunggulan signifikan:
Kejelasan Garis Komando: Penempatan Polri di bawah Presiden dinilai penting untuk menjaga kejelasan garis komando dalam penyelenggaraan fungsi keamanan dan penegakan hukum. Struktur komando yang jelas memastikan efektivitas operasional dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait dalam menjaga stabilitas negara.
Akuntabilitas Institusional: Selain itu, posisi ini juga dinilai vital untuk menjaga akuntabilitas institusi kepolisian dalam kerangka pemerintahan yang sah. Dengan berada di bawah pengawasan langsung eksekutif, kinerja Polri dapat lebih mudah diawasi dan dievaluasi, memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan kepolisian sejalan dengan kebijakan negara dan kepentingan publik.
Sholahudin menambahkan bahwa reformasi Polri adalah sebuah proses berkelanjutan yang membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat. Mahasiswa, sebagai generasi penerus, memiliki peran strategis untuk terus memberikan masukan konstruktif dan mengawal setiap tahapan reformasi demi terwujudnya institusi kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya di mata rakyat.
