Indonesia dan Dilema Dewan Perdamaian AS: Menimbang Keluar dari Cengkeraman Tekanan
Di tengah gejolak geopolitik global, Indonesia dihadapkan pada pilihan krusial terkait keanggotaannya dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Desakan dari berbagai elemen masyarakat sipil agar Indonesia menarik diri dari forum tersebut semakin menguat, terutama pasca serangan aliansi militer AS-Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai strategi dan kepentingan nasional Indonesia dalam kancah internasional.
Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI), Broto Wardoyo, memberikan pandangan strategis mengenai dinamika ini. Ia mengakui bahwa keputusan Indonesia untuk keluar dari BoP kemungkinan besar akan memicu reaksi dari AS. Tekanan tersebut dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberlakuan tarif impor yang merugikan hingga manuver diplomatik dan keamanan yang lebih kompleks. “Tekanan dari AS tentu akan ada. Bisa menggunakan tarif, bisa juga menggunakan mekanisme yang lain, seperti tekanan diplomatik atau keamanan,” jelas Broto, seorang associate professor di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UI.
Namun, Broto menekankan bahwa fokus utama seharusnya tidak hanya pada keputusan untuk keluar atau bertahan. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah merancang dan mengkomunikasikan sebuah strategi keluar (exit plan) yang matang. Strategi ini seharusnya mencakup penetapan syarat-syarat keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). Aspek krusial dalam exit plan ini adalah perumusan rules of engagement (RoE) atau pedoman yang jelas mengenai kapan, di mana, dan bagaimana kekuatan militer dapat digunakan dalam sebuah konflik.
Perumusan RoE secara rinci, menurut Broto, sangat vital untuk menjamin dua hal mendasar: perlindungan kepentingan Palestina dan keselamatan prajurit Indonesia yang terlibat dalam misi tersebut. Ini menunjukkan bahwa partisipasi Indonesia, jika tetap dilanjutkan, harus didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan personel yang tegas.
Master Plan Jared Kushner untuk Gaza seperti disampaikan di Davos pada 22 Januari 2026. – (X)
Mengajukan Kontra-Proposal: Solusi Konkret untuk Palestina
Selain merumuskan strategi keluar yang kuat, Indonesia juga memiliki peluang untuk mengajukan kontra-proposal terhadap gagasan yang ditawarkan oleh Jared Kushner, menantu Trump. Dalam sebuah acara penandatanganan Piagam BoP di Davos, Swiss, pada Januari lalu, Kushner mempresentasikan sebuah masterplan untuk “Gaza Baru” pasca-konflik. Presentasinya menampilkan visi pembangunan permukiman mewah dengan apartemen dan gedung pencakar langit di Jalur Gaza, yang ia yakini akan mendatangkan “kesuksesan besar”.
Broto berpendapat bahwa Indonesia seharusnya menawarkan konsep pembangunan permukiman yang lebih beradab bagi warga Palestina di Gaza. Konsep ini harus mencakup penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan umum yang memadai. Dengan mengajukan proposal semacam ini, Indonesia dapat menunjukkan bahwa keterlibatannya dalam BoP bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah upaya nyata untuk membantu rakyat Palestina yang telah menderita akibat konflik berkepanjangan. “Yang harus diingat, kondisi warga Palestina di Gaza sudah sangat menderita akibat konflik berkepanjangan. Jadi, kita harus punya usulan kita untuk mereka. Jangan hanya keluar, tapi tidak memberikan solusi,” tegas Ketua Departemen Hubungan Internasional UI tersebut.
Momen Refleksi untuk Ketahanan Energi Nasional
Di sisi lain, kekhawatiran bahwa Indonesia akan tetap berada dalam BoP demi menjaga pasokan energi dari AS perlu disikapi dengan pendekatan yang lebih strategis. Broto melihat bahwa perang antara aliansi AS-Israel dan Iran seharusnya menjadi momentum refleksi bagi seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
“Kita harus menjadikan perang ini sebagai titik refleksi. Kita harus membangun mekanisme mitigasi,” ujarnya. Ia menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam membangun mekanisme mitigasi untuk menghadapi potensi gangguan pada rantai pasokan energi global. Dalam jangka pendek, Indonesia dapat memperluas kerja sama dengan negara-negara produsen minyak alternatif di luar AS. Negara-negara anggota OPEC di Afrika Barat, misalnya, dapat dipertimbangkan sebagai mitra energi baru, terutama jika opsi dari kawasan lain dinilai terlalu jauh secara geografis. “AS bukan satu-satunya pemasok alternatif. Jadi kita harus bangun kerja sama yang lebih erat dengan produsen alternatif,” jelasnya.
Dalam jangka panjang, Broto menilai, Indonesia harus semakin serius mendorong diversifikasi energi nasional. Selain energi terbarukan, opsi pengembangan energi nuklir juga perlu dipertimbangkan secara lebih terbuka. “Tentu harus ada kajian yang lebih serius. Kendala kita salah satunya ada pada teknologi,” tukas Broto, menyoroti tantangan teknologi yang perlu diatasi.
Penangguhan Agenda: Evaluasi Berkelanjutan
Menyikapi situasi yang berkembang, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menangguhkan semua pembicaraan terkait BoP, menyusul eskalasi konflik antara aliansi AS-Israel dan Iran. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum secara resmi menarik partisipasi Indonesia dari BoP.
Pemerintah, lanjut Yvonne, masih terus melakukan penilaian menyeluruh terhadap implikasi keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian untuk Jalur Gaza, Palestina, terutama dalam konteks dampak meluas dari serangan AS-Israel terhadap Iran. “Kami sampaikan, kita terus melakukan penilaian menyeluruh terhadap berbagai perkembangan di kawasan, khususnya yang terjadi di Timur Tengah,” ujar Yvonne di Kemenlu, Jakarta, pada Jumat (6/3/2026).
Atas dasar situasi tersebut, Indonesia menangguhkan seluruh agenda yang berkaitan dengan BoP di luar negeri. “Bahwa segala pembahasan tentang Board of Peace ditangguhkan, atau istilahnya di-on hold,” jelas Yvonne. Ia menambahkan bahwa tidak ada pertemuan atau pembahasan khusus terkait BoP dalam sepekan terakhir, dan semua diskusi terkait forum tersebut saat ini masih dalam status on hold.
Meskipun demikian, Yvonne menegaskan bahwa Indonesia masih tetap menjadi anggota BoP. Keputusan final mengenai penarikan partisipasi Indonesia dari Dewan Perdamaian untuk Gaza, Palestina, belum diambil setelah melalui proses evaluasi internal di lingkungan kepresidenan. “Partisipasi kita di Board of Peace, tetap konsisten untuk mendukung stabilitas dan rekonstruksi di Palestina,” tutup Yvonne, menegaskan komitmen Indonesia terhadap tujuan kemanusiaan tersebut.
