Jusuf Kalla Kritik Efektivitas Board of Peace, Desak Indonesia Ambil Sikap Tegas
Suara kritis dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kembali terdengar, kali ini menyasar efektivitas organisasi internasional Board of Peace (BoP) dalam menghadapi eskalasi konflik global. Dalam pandangan JK, sapaan akrabnya, keanggotaan Indonesia dalam forum yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut seharusnya tidak hanya bersifat simbolis, melainkan harus dimanfaatkan untuk menagih komitmen perdamaian yang sesungguhnya. Terutama, ketika ketegangan antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan Israel semakin memanas.
“Indonesia adalah anggota daripada board of peace untuk perdamaian di bawah Trump. Jadi harus ditagih (ke) Trump, untuk mengatasi kericuhan ini semua perang ini,” tegas JK, menggarisbawahi pentingnya peran aktif Indonesia dalam BoP.
Kritik Terhadap Keanggotaan Pasif
Bagi Jusuf Kalla, keberadaan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace tidak boleh hanya menjadi pajangan diplomatik. Ia berpendapat bahwa organisasi yang mengusung misi perdamaian seharusnya memiliki kemampuan dan kemauan untuk bertindak nyata dalam meredam konflik yang berkecamuk di dunia.
“Kalau tidak bisa ya buat apa Indonesia di anggota, kalau ini tidak bisa diatasi oleh Board of Peace itu,” ujarnya, menyiratkan kekecewaan terhadap potensi ketidakmampuan BoP dalam menjalankan fungsinya.
Dalam perspektifnya, Indonesia harus secara aktif menggunakan posisinya untuk memberikan tekanan kepada forum tersebut agar benar-benar bekerja keras dalam meredakan konflik yang kian memanas. Lebih jauh, JK menekankan pentingnya Indonesia untuk menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap negara-negara yang menjadi korban serangan.
“Kita harus ada keberpihakan sebagai negara yang diserang, negara yang di teraniaya,” katanya.
Sikap yang cenderung ambigu atau tidak tegas, menurut JK, justru dapat merusak citra dan posisi diplomasi Indonesia, baik di kawasan Asia maupun di dunia Islam. “Kalau tidak punya sikap, kita kehilangan diplomasi, kerja sama dengan negara-negara Asia, negara-negara Islam sebagai penduduk Islam terbesar,” jelas JK.
Mengapa Isu Iran Begitu Sensitif di Tahun 2026?
Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel pada tahun 2026 menjadi salah satu isu geopolitik yang paling krusial dan sensitif di panggung internasional. Eskalasi ketegangan ini tidak hanya berpotensi memicu meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang sudah rawan, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi global. Fluktuasi jalur energi dan harga minyak dunia menjadi salah satu indikator paling jelas dari kerentanan ini.
Bagi Indonesia, situasi ini memiliki implikasi strategis yang mendalam. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki ikatan historis dan diplomatik yang kuat dengan banyak negara di Asia dan dunia Islam, termasuk dengan Iran. Oleh karena itu, sikap Indonesia dalam konflik ini tidak hanya dipandang sebagai manifestasi politik luar negeri, tetapi juga sebagai cerminan kepemimpinan moral Indonesia di komunitas Muslim global.
Untung-Rugi Indonesia sebagai Anggota BoP
Keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace sejatinya menawarkan potensi strategis yang signifikan. Di satu sisi, forum ini dapat menjadi platform diplomasi yang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan nasionalnya dalam isu-isu perdamaian global. Dengan berpartisipasi aktif, Indonesia memiliki peluang untuk turut serta dalam pembentukan kebijakan atau inisiatif resolusi konflik internasional.
Namun, di sisi lain, jika organisasi seperti BoP terbukti tidak mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dalam meredakan konflik berskala besar seperti perang yang melibatkan Iran, maka keberadaan Indonesia di dalamnya berisiko hanya menjadi sekadar formalitas tanpa pengaruh yang berarti. Inilah yang menjadi akar dari kritik keras yang dilontarkan oleh Jusuf Kalla.
Rekam Jejak Jusuf Kalla sebagai Juru Damai
Pernyataan Jusuf Kalla mengenai pentingnya perdamaian dan efektivitas forum internasional bukanlah tanpa dasar yang kuat. Sepanjang karier politiknya, JK dikenal sebagai salah satu tokoh Indonesia yang memiliki rekam jejak mumpuni dalam upaya diplomasi penyelesaian konflik.
Salah satu pencapaian terbesarnya adalah perannya yang krusial dalam Perjanjian Helsinki tahun 2005, yang berhasil mengakhiri konflik berkepanjangan antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain itu, JK juga pernah terlibat aktif dalam proses rekonsiliasi konflik di Poso dan berbagai upaya diplomasi informal lainnya di kawasan Asia. Pengalaman luas ini memberikan bobot dan kredibilitas pada pandangannya mengenai peran dan efektivitas forum perdamaian internasional.
Haruskah Indonesia Lebih Tegas dalam Sikapnya?
Bagi Jusuf Kalla, konflik internasional tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa adanya upaya diplomasi yang nyata dan efektif. “Kalau tidak bisa diselesaikan melalui forum perdamaian, buat apa kita menjadi bagian dari itu,” tegasnya.
Ia kembali menekankan bahwa Indonesia harus berani menyuarakan sikapnya secara tegas. “Artinya Indonesia harus menyuarakan sikap secara tegas,” ujar JK usai acara buka puasa dan salat tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam di kediamannya di Jakarta Selatan, pada Jumat (6/3/2026).
JK kembali menegaskan bahwa secara moral, Indonesia memiliki kewajiban untuk berpihak kepada negara yang menjadi korban serangan. “Sebagai negara yang diserang dan teraniaya, kita harus punya sikap. Logikanya kita harus berpihak kepada negara yang diserang,” katanya. Meskipun diplomasi adalah seni kemungkinan, bagi JK, hasil akhirnya haruslah nyata dan membawa dampak positif.
Pemerintah Tagguhkan Pembahasan BoP, Fokus pada Keselamatan WNI
Menyikapi perkembangan situasi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menangguhkan pembahasan di Board of Peace. Keputusan ini diambil dengan prioritas utama untuk memastikan keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak konflik.
Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), mengonfirmasi bahwa seluruh agenda pembahasan di BoP saat ini berada dalam status on hold atau ditangguhkan. Fokus utama diplomasi Indonesia kini sepenuhnya dialihkan pada langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi potensi ledakan konflik di kawasan tersebut.
“Fokus diplomasi kita saat ini adalah memastikan keselamatan WNI di wilayah terdampak serta menyiapkan langkah deeskalasi,” ujar Yvonne dalam keterangan pers di Jakarta pada Jumat (6/3/2026).
Meskipun pembahasan teknis BoP ditangguhkan, Indonesia tetap menegaskan komitmennya untuk mendukung kemerdekaan Palestina sebagai prioritas utama kebijakan luar negerinya. Pemerintah akan terus berupaya mencari celah diplomasi yang paling efektif melalui berbagai forum internasional untuk mendorong terciptanya perdamaian yang adil bagi rakyat Palestina.
Di tengah tarik-menarik kepentingan global yang kompleks, Indonesia menegaskan posisinya sebagai honest broker atau penengah yang jujur. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu, Santo Darmosumarto, menjelaskan bahwa netralitas Indonesia merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dunia.
“Indonesia memilih berperan sebagai penengah yang jujur, bukan sebagai aktor yang mengambil posisi terhadap salah satu pihak,” tegas Santo.
Sebagai wujud nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, Indonesia telah mengambil tiga langkah konkret:
- Desakan Gencatan Senjata: Indonesia secara resmi telah menyerukan kepada seluruh pihak yang bertikai untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan sejak konflik pecah pada akhir Februari lalu.
- Diplomasi Maraton: Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono secara intensif melakukan komunikasi telepon dengan para pemimpin negara kunci di kawasan, termasuk Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Yordania, guna mendorong dialog damai.
- Siaga Evakuasi WNI: Perlindungan terhadap warga negara Indonesia menjadi prioritas mutlak. Kementerian Luar Negeri terus memetakan langkah-langkah perlindungan lanjutan, termasuk menyiapkan skenario evakuasi jika situasi memburuk.
“Kami terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di wilayah terdampak. Perlindungan WNI tetap menjadi prioritas utama kami saat ini,” pungkas Santo.
