Kawakibi: Cermin Kritik Politik Modern Indonesia

Gema Pemikiran Al-Kawakibi: Menyongsong Era Reformasi Islam Melawan Tirani

Pemikiran reformis Islam klasik, khususnya yang digagas oleh Abdurrahman Al-Kawakibi, kembali menggema dan menjadi sorotan utama dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan di sela-sela acara buka puasa bersama insan perbukuan Jakarta. Acara yang berlangsung di Resto Maestro Resort, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 7 Maret 2026, ini menjadi saksi bisu bangkitnya kembali relevansi gagasan Al-Kawakibi dalam menghadapi dinamika politik kontemporer di Indonesia.

Gagasan Al-Kawakibi yang secara tajam mengulas bahaya tirani dan menekankan urgensi kesadaran kolektif masyarakat, dinilai masih sangat relevan untuk diinternalisasi dan dijadikan pijakan dalam membaca lanskap politik modern. Para akademisi, aktivis, dan pegiat literasi yang hadir dalam diskusi tersebut sepakat bahwa pemikiran Al-Kawakibi mampu berfungsi sebagai cermin kritis yang ampuh untuk mengoreksi berbagai praktik kekuasaan yang telah menyimpang dari prinsip keadilan dan demokrasi.

Al-Kawakibi: Khazanah Intelektual Islam yang Jarang Disentuh

Feri Amsari, seorang pakar hukum tata negara terkemuka, membuka pandangannya dengan menyoroti karya-karya Al-Kawakibi sebagai sebuah khazanah intelektual Islam yang kaya namun sayangnya masih jarang dikaji secara mendalam. Keterbatasan akses dan minimnya kajian terhadap kitab-kitab klasik seperti karya Al-Kawakibi, menurut Feri, menjadi salah satu penyebab mengapa gagasan-gagasan brilian dari masa lalu ini belum banyak mewarnai diskursus publik yang ada saat ini.

“Saya pribadi jarang sekali menemukan pemikir Muslim yang memiliki kemampuan untuk menerawang jauh ke depan mengenai persoalan ketatanegaraan, sebagaimana yang dimiliki oleh Al-Kawakibi,” ujar Feri Amsari dalam sesi diskusi yang juga menandai peluncuran buku “Panduan Melawan Tirani” yang diterbitkan oleh ReneTuros Group. Ia menambahkan bahwa minimnya penerjemahan dan penerbitan karya-karya fundamental dalam bahasa yang mudah diakses oleh masyarakat luas menjadi hambatan utama.

Meskipun demikian, Feri Amsari melihat adanya kesamaan prinsip antara sebagian ide Al-Kawakibi dengan sistem ketatanegaraan modern yang diterapkan di Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa implementasi sistem tersebut seringkali terganjal oleh permasalahan mendasar, yaitu lemahnya mekanisme pengawasan politik.

“Permasalahan krusial ini tidak hanya terbatas pada peran presiden semata. Kita seringkali melihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun kerap kali tidak menjalankan fungsi pengawasan mereka secara optimal dan serius. Di sinilah kita bisa melihat adanya semacam kerusakan fungsional yang terjadi dalam sistem pemerintahan kita,” jelas Feri Amsari lebih lanjut.

Tiyo Ardianto: Memicu Imajinasi Politik Melawan Tirani

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, turut memberikan pandangannya, menilai karya-karya Al-Kawakibi memiliki sifat provokatif yang sangat positif. Menurutnya, buku-buku dan pemikiran Al-Kawakibi mampu membuka cakrawala imajinasi politik bagi masyarakat, membekali mereka dengan pemahaman yang lebih baik untuk mengenali dan melawan segala bentuk tirani.

“Tirani seringkali dapat bertahan dan berkuasa karena dua faktor utama yang saling terkait: ketakutan dan kebodohan. Ketika masyarakat dikuasai oleh rasa takut dan kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, maka tirani akan terus hidup dan bahkan semakin mengakar kuat,” ungkap Tiyo Ardianto.

Lebih lanjut, Tiyo menambahkan bahwa karya-karya Al-Kawakibi juga memiliki kekuatan untuk memotivasi masyarakat agar berani membayangkan kemungkinan-kemungkinan reformasi di masa depan. Bahkan, jika momentum reformasi tersebut terasa terlambat, kesadaran politik publik yang dibangun melalui pemikiran seperti ini tetap memiliki nilai yang sangat penting.

Luqman Hakim Arifin: Literasi sebagai Senjata Melawan Kekuasaan

Luqman Hakim Arifin, CEO dari ReneTuros Group, menekankan betapa krusialnya peran literasi perbukuan sebagai salah satu alat paling efektif untuk membangun kesadaran publik. Ia berpendapat bahwa literasi buku haruslah menjadi garda terdepan dalam menghadapi praktik-praktik kekuasaan yang cenderung menyimpang.

“Buku seharusnya tidak boleh hanya tersimpan rapi di menara gading, terasing dari realitas kehidupan masyarakat. Buku haruslah relevan dan dapat beresonansi dengan kondisi serta kebutuhan para pembacanya. Karya Al-Kawakibi, misalnya, mengingatkan kita secara gamblang tentang bahaya tirani dan bagaimana cara yang tepat untuk menyikapinya,” ujar Luqman Hakim Arifin.

Ia juga menegaskan bahwa momentum acara buka puasa bersama insan perbukuan Jakarta ini memiliki makna strategis. Acara ini menjadi sebuah ajang penting untuk mempertemukan para pegiat literasi, memperdalam pemahaman kritis mereka terhadap isu-isu demokrasi dan keadilan, serta menyinergikan langkah-langkah konkrit untuk kemajuan bangsa. Melalui diskusi dan pertukaran gagasan semacam inilah, fondasi masyarakat yang cerdas dan kritis dapat terus diperkuat, siap menghadapi tantangan zaman.

Pos terkait