Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengambil langkah proaktif dengan menggelar koordinasi lintas sektor yang komprehensif guna menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan laju inflasi. Fokus utama dari upaya ini adalah untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan dan potensi gejolak harga yang kerap terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Idulfitri 1447 Hijriah.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kaltim telah melaksanakan pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting – HLM) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Acara ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan strategi pengendalian harga pangan sekaligus mempercepat transformasi keuangan digital di seluruh wilayah Kaltim.
Fokus Pengendalian Inflasi Menjelang Idulfitri
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltim, Jajang Hermawan, menekankan bahwa penguatan TPID akan difokuskan secara khusus pada komoditas-komoditas yang secara historis kerap menjadi pemicu inflasi selama periode Idulfitri. Strategi pengendalian inflasi ini akan mengacu pada pendekatan yang dikenal sebagai 4K, yaitu:
- Keterjangkauan Harga: Memastikan harga barang-barang kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
- Ketersediaan Pasokan: Menjamin pasokan bahan pangan mencukupi untuk memenuhi permintaan yang meningkat.
- Kelancaran Distribusi: Memastikan rantai pasok berjalan lancar tanpa hambatan, dari produsen hingga konsumen.
- Komunikasi Efektif: Menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada masyarakat mengenai ketersediaan dan harga barang.
Untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih presisi dan responsif, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Mandau Kaltim (Mekanisme Pengendalian Komoditas Utama). Aplikasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) ini dirancang untuk memantau harga komoditas secara real-time dan terintegrasi antar instansi.
“Mandau Kaltim juga dioptimalkan sebagai instrumen pemantauan dan perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang berbasis AI secara lebih responsif dan terintegrasi lintas instansi,” ujar Jajang dalam keterangan resminya. Dengan demikian, pemerintah dapat mendeteksi potensi lonjakan harga lebih dini dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.
Akselerasi Transformasi Keuangan Digital
Di sisi lain, TP2DD Provinsi Kaltim mengemban tugas penting untuk mempercepat digitalisasi keuangan di daerah. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan daerah melalui perluasan penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Tren positif digitalisasi di Kaltim saat ini terlihat dari lonjakan transaksi non-tunai yang signifikan. Peningkatan ini diharapkan tidak hanya mendorong efisiensi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik. Penggunaan metode pembayaran digital meminimalkan potensi penyelewengan dan mempermudah pelacakan setiap transaksi.
Komitmen Jangka Panjang dan Pengawasan Ketat
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, secara tegas mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar setiap langkah kebijakan yang diambil tetap berpegang teguh pada Roadmap TPID 2025–2027. Hal ini penting agar upaya pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi dapat menjawab tantangan struktural daerah secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang juga menjabat sebagai Ketua TPID, menekankan urgensi intervensi pasar yang tepat sasaran dan pengawasan ketat terhadap segala potensi gangguan pada rantai distribusi.
“Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kita perlu memperkuat koordinasi lintas daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan menahan gejolak harga agar tetap terkendali,” tegas Seno Aji. Koordinasi antar daerah menjadi kunci untuk menciptakan sinergi dalam menghadapi lonjakan permintaan dan memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil di seluruh wilayah Kaltim.
Pertemuan strategis ini diakhiri dengan penegasan komitmen kolektif dari seluruh perwakilan pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Komitmen tersebut mencakup upaya bersama untuk memastikan ketersediaan bahan pokok yang memadai serta memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah-langkah ini merupakan bagian integral dari visi untuk mewujudkan ekonomi Kaltim yang lebih tangguh, stabil, dan berkelanjutan di masa depan.
