Kementerian PUPR Lakukan Pembersihan Internal di Berbagai Wilayah, Termasuk Sumatera Utara
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah gencar melakukan upaya “pembersihan” di internal organisasinya. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan kasus korupsi yang mencuat, khususnya terkait pembangunan gedung di lingkungan Cipta Karya, DKI Jakarta. Namun, upaya penindakan ini tidak hanya terbatas di ibu kota, melainkan juga merambah ke wilayah lain, termasuk Sumatera Utara.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam setiap proyek yang dijalankan oleh kementeriannya. “Arahan Pak Presiden dari awal adalah saya diminta tegas untuk bersih-bersih. Itu arahan beliau yang pertama, bukan hanya soal membangun, tapi harus tegas,” ujar Dody saat ditemui di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, pada Senin (9/3/206).
Fokus Pembersihan Internal di Berbagai Wilayah
Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan investigasi mendalam terhadap dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung Cipta Karya di DKI Jakarta. Namun, Dody mengonfirmasi bahwa proses serupa juga sedang berjalan di proyek Cipta Karya yang berlokasi di wilayah Sumatera Utara.
Meskipun belum dapat memberikan rincian spesifik mengenai kasus di Sumatera Utara, Dody menyatakan bahwa proses hukum di wilayah tersebut telah dimulai dan didukung penuh oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara. “Kita support lah, prosesnya di Kejati Sumut,” tegasnya.
Dody menjelaskan bahwa ia secara rutin memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk menjunjung tinggi integritas dan tidak melakukan korupsi atau mengambil keuntungan pribadi dari pekerjaan yang diemban. “Kalau itu sudah tiap saat saya memberikan arahan kepada jajaran saya, saya selalu mengatakan hadirkanlah Tuhan di dalam hati kalian semua, karena kita ini bekerja untuk rakyat, jadi jangan sampai kita mengambil keuntungan pribadi atas pekerjaan tersebut,” tuturnya.
Dukungan Penuh terhadap Proses Hukum
Menteri Dody Hanggodo menyatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap setiap proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ia menekankan bahwa penindakan terhadap praktik korupsi merupakan instruksi langsung dari Presiden.
Meskipun demikian, Dody mengaku belum memiliki agenda pertemuan spesifik dengan pihak Kejati Sumut terkait kasus yang sedang berjalan di wilayah tersebut. “Saya malah nggak tahu spill-spillannya (kasus dan lain-lainnya) dan belum ada agenda bertemu Kejati Sumut,” akunya.
Penanganan Kasus di DKI Jakarta
Terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Cipta Karya di DKI Jakarta, Dody menjelaskan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penanganan di internal Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.
“Ya kalau itu, sedang berproses di inspektorat jenderal, kalau sudah masuk ke aparat penegak hukum, biarlah prosesnya di aparat penegak hukum,” jelasnya.
Dody menambahkan bahwa setiap tindakannya dalam menangani kasus-kasus ini selalu dilaporkan kepada Presiden. “Tapi apapun yang saya kerjakan, pasti harus lapor ke Pak Presiden, jadi sebelum saya limpahkan ke Pak Presiden saya berkonsultasi secara resmi dengan Pak Presiden,” tegasnya.
Imbauan untuk Seluruh Jajaran
Lebih lanjut, Menteri Dody Hanggodo mengimbau seluruh jajarannya untuk senantiasa menjaga integritas dan profesionalisme dalam bekerja. Ia mengingatkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah demi melayani rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi.
“Saya selalu mengatakan, hadirkanlah Tuhan di dalam hati kalian semua, karena kita ini bekerja untuk rakyat, jadi jangan sampai kita mengambil keuntungan pribadi atas pekerjaan tersebut,” pungkasnya.
Upaya “pembersihan” yang dilakukan oleh Kementerian PUPR ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
