Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan perpajakan yang saat ini berlaku bagi para agen asuransi. PAAI menilai bahwa regulasi yang ada tidak adil, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan tidak mencerminkan realitas profesi agen asuransi di lapangan.
Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap beberapa perkembangan regulasi, termasuk pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168/PMK.03/2023, implementasi Sistem Administrasi Perpajakan Inti (Core Tax Administration System), dan adanya penafsiran keliru terkait PMK Nomor 81 Tahun 2024. Penafsiran yang keliru ini beredar di kalangan agen asuransi, yang menyatakan bahwa agen asuransi diwajibkan untuk mengajukan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
Ketua Umum PAAI, H. Muhammad Idaham, menekankan bahwa agen asuransi pada dasarnya selalu patuh terhadap kewajiban perpajakan. Namun, ia berpendapat bahwa kebijakan yang diterapkan saat ini tidak sesuai dengan kondisi riil yang dihadapi oleh para agen.
“Kami sangat membutuhkan kejelasan mengenai kedudukan hukum agen asuransi sebagai Wajib Pajak. Tujuannya adalah agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dan kebingungan dalam pelaksanaannya di lapangan,” ujar Muhammad Idaham dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 12 Januari 2026.
Dampak Kebijakan Perpajakan Saat Ini
PAAI mengidentifikasi beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebijakan perpajakan yang berlaku saat ini:
- Status SPT Kurang Bayar yang Signifikan: Mayoritas agen asuransi melaporkan mengalami status Surat Pemberitahuan (SPT) yang kurang bayar dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini tentu memberatkan secara finansial bagi para agen.
- Kehilangan Akses NPPN: Agen asuransi yang memiliki penghasilan di atas Rp 4,8 miliar per tahun dilaporkan kehilangan akses terhadap Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN). Konsekuensinya, mereka dipaksa untuk melakukan pembukuan penuh layaknya badan usaha, yang memerlukan sumber daya dan keahlian administrasi yang mungkin tidak dimiliki oleh agen individual.
Ketidaksinkronan Regulasi dan Praktik Lapangan
Wakil Ketua Umum PAAI, Wong Sandy Surya, menyoroti adanya ketidaksinkronan antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan aturan, agen asuransi seharusnya hanya diperbolehkan bekerja untuk satu perusahaan asuransi. Namun, dalam praktiknya, mereka justru diperlakukan sebagai pelaku usaha jasa, seolah-olah mereka memiliki struktur bisnis yang kompleks.
“Masalah ini bukan semata-mata tentang besaran angka pajak yang harus dibayar. Ini adalah isu fundamental mengenai kepastian hukum, konsistensi aturan yang diterapkan, dan prinsip keadilan bagi profesi kami,” tegas Wong Sandy Surya.
Ketua Bidang Pajak dan Investasi PAAI, Henny Dondocambey, turut menambahkan pandangannya. Ia menyatakan bahwa agen asuransi pada hakikatnya bukanlah seorang pengusaha dalam pengertian formal dan tidak memiliki struktur usaha yang terorganisir. Namun, saat ini mereka dihadapkan pada kewajiban administrasi yang penuh, seolah-olah mereka adalah badan usaha.
PAAI juga secara khusus menyoroti ketentuan dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024. Menurut PAAI, pendekatan logika yang digunakan dalam peraturan tersebut lebih cocok diterapkan pada broker atau pialang asuransi, yang memang bergerak sebagai perantara jasa keuangan dengan skala usaha yang berbeda. Pendekatan ini dinilai kurang sesuai jika diterapkan pada agen asuransi individual.
Langkah Konkret PAAI
Menghadapi situasi ini, PAAI tidak tinggal diam. Organisasi ini telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memperjuangkan hak-hak para anggotanya.
- Surat Resmi kepada Pemerintah: PAAI telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak. Surat ini berisi permohonan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan perpajakan yang ada.
- Permohonan Kejelasan Status: PAAI meminta adanya kejelasan status perpajakan yang definitif bagi para agen asuransi. Hal ini penting untuk menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman di kemudian hari.
- Pembukaan Kembali Akses NPPN: Organisasi ini juga mendesak agar akses terhadap NPPN dibuka kembali bagi agen asuransi, terutama bagi mereka yang sebelumnya dapat memanfaatkannya.
- Penyesuaian Sistem Core Tax: PAAI meminta adanya penyesuaian pada sistem Core Tax Administration System agar dapat mengakomodasi karakteristik profesi agen asuransi dengan lebih baik.
- Diskusi Resmi dengan Pemerintah: PAAI mengusulkan agar pemerintah mengadakan diskusi resmi dengan perwakilan agen asuransi. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk bertukar pikiran, menjelaskan kendala di lapangan, dan mencari solusi bersama.
PAAI menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung penerimaan negara. Namun, di sisi lain, organisasi ini juga bertekad untuk terus mendorong terciptanya kebijakan perpajakan yang adil, proporsional, dan konsisten bagi seluruh agen asuransi di Indonesia.
