Kadin Mendesak Pemerintah Tinjau Ulang Impor Kendaraan Niaga, Khawatir Melemahkan Industri Otomotif Nasional
Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyuarakan keprihatinan mendalam terkait rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga dari India. Kadin mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera meninjau ulang kebijakan tersebut, yang diperkirakan bernilai Rp 24,66 triliun dan ditujukan untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Kadin, kebijakan impor kendaraan dalam bentuk completely built up (CBU) ini berpotensi besar melemahkan industri otomotif nasional yang selama ini telah berkembang pesat dengan investasi besar dan dukungan rantai pasok domestik. Kadin berargumen bahwa kebutuhan kendaraan operasional untuk KDKMP seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat industri otomotif lokal, bukan malah membuka keran impor dalam skala masif.
Saleh Husin, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, menekankan bahwa sejumlah perusahaan otomotif nasional telah menyatakan kesiapan mereka untuk memenuhi kebutuhan kendaraan tersebut. “Jika kebutuhan ini bisa diproduksi di dalam negeri, dampaknya akan jauh lebih besar terhadap pertumbuhan industri, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya.
Ancaman Terhadap Rantai Pasok Industri Komponen
Kadin secara khusus menyoroti potensi dampak negatif impor CBU terhadap industri komponen otomotif nasional. Industri komponen ini mencakup berbagai sektor vital, mulai dari produksi mesin, bodi, sasis, ban, aki, kursi, hingga perangkat elektronik yang menjadi tulang punggung perakitan kendaraan di Indonesia.
Saleh menjelaskan bahwa industri komponen merupakan backward linkage yang sangat krusial bagi keberlanjutan industri otomotif nasional. Jika pasar domestik dibanjiri oleh kendaraan impor utuh, maka permintaan terhadap komponen-komponen lokal akan mengalami penurunan drastis. Hal ini berpotensi menekan volume produksi dan mengancam keberlangsungan para pelaku usaha komponen otomotif.
Lebih lanjut, Saleh menegaskan bahwa semakin tinggi kandungan lokal dalam produksi kendaraan, semakin besar pula efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dampak positif ini mencakup penyerapan tenaga kerja yang lebih luas hingga pertumbuhan industri-industri turunan yang mendukung ekosistem otomotif. Sebaliknya, dominasi kendaraan impor dikhawatirkan akan menghambat agenda hilirisasi dan industrialisasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah.
Detail Rencana Impor dari India
Rencana impor kendaraan niaga ini diketahui dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendukung operasional KDKMP. Berdasarkan rencana yang ada, sebanyak 105.000 unit kendaraan akan didatangkan dari India. Rinciannya meliputi:
- 35.000 unit pikap 4×4 yang diproduksi oleh Mahindra & Mahindra.
- 35.000 unit pikap 4×4 yang diproduksi oleh Tata Motors.
- 35.000 unit truk roda enam yang juga berasal dari produsen yang sama.
Proses pengiriman direncanakan akan dilakukan secara bertahap sepanjang tahun 2026. Hingga saat ini, dilaporkan bahwa sekitar 200 unit pikap Mahindra telah tiba di Indonesia sebagai bagian dari gelombang awal pengiriman.
Dorongan untuk Evaluasi Kebijakan yang Menyeluruh
Kadin berpandangan bahwa keputusan untuk melakukan impor dalam jumlah sebesar ini memerlukan kajian ulang yang komprehensif. Hal ini terutama relevan dalam konteks komitmen pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk impor.
Saleh Husin menyarankan bahwa pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mendorong skema produksi dalam negeri. Opsi yang bisa diambil antara lain melalui kerja sama perakitan lokal (CKD – Completely Knocked Down) atau peningkatan kapasitas produksi pabrikan nasional yang sudah ada. Dengan demikian, kebutuhan kendaraan untuk KDKMP tetap dapat terpenuhi tanpa harus mengorbankan industri otomotif dalam negeri yang telah mapan.
“Kami berharap pemerintah mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Industri otomotif nasional sudah dibangun puluhan tahun. Jangan sampai kebijakan jangka pendek justru melemahkan fondasi yang sudah ada,” tegas Saleh.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait kemungkinan dilakukannya evaluasi atas rencana impor kendaraan niaga dari India tersebut.
