Kebijakan Iran Terhadap Selat Hormuz
“Tidak pernah.” Itu adalah jawaban seorang anggota parlemen senior Iran ketika ditanya kapan mereka siap menyerahkan kendali atas Selat Hormuz. Ebrahim Azizi, mantan komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), menjelaskan bahwa “ini adalah hak kami yang tidak dapat dicabut” saat berbicara kepada BBC di Teheran.
Azizi menekankan bahwa Iran akan menentukan hak lintasan, termasuk pemberian izin bagi kapal untuk melintas di Selat tersebut. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini akan segera dijadikan undang-undang. “Kami sedang mengajukan rancangan undang-undang di parlemen, berdasarkan Pasal 110 konstitusi, yang mencakup lingkungan, keselamatan maritim, dan keamanan nasional. Angkatan bersenjata akan melaksanakan undang-undang tersebut,” kata Azizi, yang memimpin Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di parlemen Iran.
Isu Ekonomi dan Keamanan
Seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa penutupan Selat Hormuz akan menyebabkan guncangan ekonomi yang kian besar di seluruh dunia, semakin jelas bahwa masalah tersebut bukan krisis jangka pendek yang bisa diselesaikan dalam sehari. Perang melawan AS dan Israel telah memberi Teheran senjata baru. Azizi menggambarkan selat yang sangat strategis ini, yang menurutnya berhasil dipersenjatai Iran selama konflik, merupakan “salah satu aset kami untuk menghadapi musuh”.
Azizi adalah tokoh kunci di parlemen yang didominasi kelompok garis keras. Dia juga mencerminkan pemikiran di kalangan sejumlah petinggi senior Iran, yang makin termiliterisasi setelah AS dan Israel melancarkan serangkaian pembunuhan terhadap pejabat-pejabat Iran. Teheran kini memandang kemampuannya mengendalikan Selat Hormuz, termasuk lalu lintas kapal tanker minyak dan gas, bukan hanya sebagai alat tawar dalam negosiasi saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang.
Pandangan Ahli dan Reaksi Internasional
“Prioritas pertama Iran setelah perang adalah memulihkan daya gentar dan Selat Hormuz termasuk salah satu alat tawar strategis utama Iran,” jelas Mohammad Eslami, peneliti di Universitas Teheran. “Teheran terbuka untuk membahas bagaimana negara lain dapat memperoleh manfaat dari kerangka baru Iran untuk selat tersebut, tetapi kendali [atas Selat Hormuz] adalah intinya.”
Namun gambaran masa depan itu ditolak mentah-mentah oleh sebagian negara tetangga Iran yang marah atas serangan Iran terhadap negara mereka selama lima minggu perang. “Suatu tindakan pembajakan yang bermusuhan,” demikian kata Dr Anwar Gargash, penasihat diplomatik presiden Uni Emirat Arab, dalam wawancara baru-baru ini. Dia memperingatkan bahwa jika Iran menolak melepaskan kendali atas perairan internasional ini, hal itu akan menciptakan “preseden berbahaya” bagi jalur maritim lainnya di dunia.
Perspektif Internal dan Konflik Dalam Elit Iran
Ada pula tanda-tanda perbedaan pandangan—meski tidak jelas seberapa kuat—di dalam tubuh elite militer dan politik Iran. Hal ini terlihat dalam kritik keras terhadap Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, setelah ia mengunggah pernyataan di media sosial yang menyebut Selat Hormuz “sepenuhnya terbuka”. Presiden AS, Donald Trump, segera merespons dengan tulisan huruf kapital “THANK YOU” dalam unggahan di media sosial.
Dalam hitungan menit, media yang berafiliasi dengan IRGC mengecam Araghchi. Kantor berita milik negara, Mehr, menyatakan bahwa unggahan menteri luar negeri itu telah “memberi kesempatan terbaik bagi Trump untuk melampaui kenyataan, menyatakan dirinya sebagai pemenang perang, dan merayakan kemenangan”. Kantor berita lain, Tasnim, menyebutnya sebagai “cuitan yang buruk dan tidak lengkap yang menciptakan ambiguitas menyesatkan tentang pembukaan kembali Selat Hormuz”.
Pemadaman Digital dan Penangkapan Demonstran
Para pejabat Iran sejauh ini bungkam soal perundingan putaran kedua dan apakah delegasi mereka, yang sebelumnya dipimpin Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, akan kembali ke Pakistan. Media lokal melaporkan bahwa Iran tidak akan hadir selama blokade AS terhadap pelabuhan Iran masih diberlakukan.
Trump telah berulang kali memerintahkan Iran untuk membuka koridor maritim ini, termasuk dalam unggahan media sosial bernada makian pada 5 April. Saat itu, Trump memperingatkan Iran akan “hidup dalam neraka” jika gagal mematuhi perintahnya. Kini ia menuduh Teheran berupaya “memeras” AS.
Sementara itu, Azizi, yang portofolio parlemenya juga mencakup keamanan nasional, tidak mau menyebutkan kapan pemadaman itu akan dicabut. Dia hanya menegaskan bahwa “ketika aman dan terjamin kami akan mencabut larangan tersebut agar musuh tidak mengambil keuntungan”.
