Menteri Keuangan Buka Suara Soal Rencana Pemotongan Gaji Menteri
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan respons terkait rencana pemotongan gaji para menteri di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai hal tersebut sudah berlangsung. Meski begitu, hingga saat ini belum ada keputusan final yang pasti mengenai kebijakan tersebut.
Purbaya menegaskan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan ini akan disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dalam wawancaranya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4/2026), ia menyampaikan bahwa pembicaraan masih dalam proses dan belum ada keputusan yang tetap.
“Ada pembicaraan seperti itu tapi keputusan terakhirnya masih belum jelas ya,” ujarnya.
Prediksi Pemotongan Gaji Mencapai 25 Persen
Berdasarkan informasi yang diperoleh, Purbaya memperkirakan besaran pemotongan gaji menteri kemungkinan mencapai 25 persen. Ia mengaku tidak keberatan jika gajinya harus dipangkas. Namun, ia juga menekankan bahwa angka tersebut hanya sebatas perkiraan dan belum menjadi hasil keputusan resmi dari pembicaraan internal pemerintah.
“Belum, belum (ada pembicaraan), tebak. Kalian nebak saya, saya tebak kira-kira 25 persen,” ujar mantan pejabat negara itu.
Tidak Ada Penyebutan Gaji DPR dalam Pembicaraan
Terkait kebijakan pemotongan gaji untuk anggota DPR, Purbaya menyatakan bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut. Fokus pembicaraan saat ini hanya pada lingkup menteri. Menurutnya, tidak menjadi masalah jika penghasilan menteri harus mengalami penyesuaian.
“Kalau DPR saya nggak tahu. Kalau menteri sih nggak apa-apa kali. Nanti kita lihat kebijakan Pak Presiden seperti apa,” kata dia.
Prabowo Minta Menteri Kaji Efisiensi Anggaran
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menginstruksikan jajaran menteri untuk merumuskan langkah efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna menghadapi ketidakpastian geopolitik global. Mengacu pada kebijakan yang diterapkan di Pakistan, Prabowo mempertimbangkan pemotongan gaji anggota kabinet dan DPR RI, serta penghentian belanja barang non-prioritas seperti kendaraan dan mebel.
Prabowo optimis Indonesia mampu melakukan efisiensi serupa seperti yang berhasil dilakukan selama penanganan pandemi COVID-19 melalui penghematan BBM dan sistem kerja yang lebih fleksibel.
“Ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko-Menko nanti, berapa hari ini kita lihat, kita pikirkan, dulu kita atasi COVID berhasil kita dan kita mampu, banyak bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” ujarnya dikutip IDN Times, Senin (16/3/2026).
Harga BBM Subsidi Tak Naik hingga Akhir 2026
Purbaya juga menyampaikan bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Ia menegaskan bahwa uang yang dialokasikan untuk subsidi BBM cukup besar dan akan digunakan secara optimal.
Dengan adanya rencana efisiensi anggaran, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Purbaya menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil akan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan transparan.
