Menyelaraskan Kesejahteraan Dosen dengan Mutu Pendidikan Tinggi: Sebuah Tantangan Reformasi
Indonesia menghadapi paradoks yang signifikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Di satu sisi, negara mendorong standar akreditasi yang unggul, peningkatan publikasi internasional, dan penguatan reputasi global. Namun, di sisi lain, kesejahteraan tenaga pendidik, yaitu para dosen, masih tertinggal jauh. Fondasi kesejahteraan akademik ini belum sepenuhnya kokoh, menciptakan ketidakseimbangan yang membayangi setiap reformasi pendidikan tinggi.
Dalam konteks ini, pemerintah sedang merancang reformasi sistem penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema single salary, yang direncanakan mulai berlaku pada tahun 2026. Bersamaan dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, telah menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen. Regulasi ini patut diapresiasi karena berupaya menyatukan berbagai kebijakan terkait dosen yang selama ini terfragmentasi. Peraturan tersebut menjanjikan kepastian hukum atas profesi, karier, dan penghasilan dosen dalam satu kerangka yang terpadu. Secara normatif, negara menegaskan komitmennya untuk memperkuat profesionalisme dosen sebagai tulang punggung mutu pendidikan tinggi.
Namun, pertanyaan fundamental tetap mengemuka: Apakah kebijakan ini benar-benar memperkuat fondasi mutu pendidikan tinggi, atau sekadar merapikan aspek administratif semata?
Ketergantungan Mutu Pendidikan pada Kesejahteraan Dosen
Selama ini, mutu pendidikan tinggi sering kali diukur melalui indikator tata kelola, akreditasi, dan capaian institusi. Padahal, semua indikator tersebut pada akhirnya bertumpu pada kerja akademik para dosen, yang meliputi kegiatan mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat. Ketika beban Tridharma Perguruan Tinggi terus meningkat, sementara sistem kesejahteraan dosen berjalan timpang dan tidak sinkron, peningkatan mutu pendidikan berisiko dibangun di atas fondasi yang rapuh.
Masalah utama terletak pada desain kesejahteraan dosen yang belum selaras secara nasional. Dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) satuan kerja (satker) saat ini memperoleh tunjangan kinerja. Sementara itu, dosen di PTN badan layanan umum (BLU) dan PTN badan hukum (BH) menerima remunerasi yang berbasis kinerja institusi. Di luar itu, terdapat pula tunjangan jabatan fungsional yang nilainya relatif kecil dan stagnan. Meskipun Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 telah menegaskan hak dosen atas berbagai bentuk penghasilan, regulasi ini belum sepenuhnya menjawab ketimpangan yang ada antar status PTN. Ketimpangan ini bukanlah persoalan kinerja individu dosen, melainkan konsekuensi dari desain kebijakan yang ada. Dosen dengan beban Tridharma dan jabatan fungsional yang setara dapat menerima penghasilan yang berbeda secara signifikan hanya karena perbedaan status kelembagaan perguruan tinggi tempat mereka bernaung.
Ketimpangan Penghasilan Dosen: Realitas yang Memprihatinkan
Dalam praktik, seorang dosen PNS yang memulai karier di PTN satker dapat memperoleh tunjangan kinerja yang besarnya bisa mencapai sekitar Rp3 juta per bulan. Sebaliknya, di beberapa PTN BLU, remunerasi yang diterima oleh dosen dengan beban kerja serupa hanya berkisar ratusan ribu rupiah. Ketidakselarasan ini mencerminkan belum adanya standar nasional yang jelas mengenai kesejahteraan dosen.
Situasi ini semakin diperparah oleh masih berlakunya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dosen. Nominal tunjangan untuk jenjang Asisten Ahli hingga Guru Besar hampir tidak mengalami perubahan selama hampir dua dekade terakhir. Sementara itu, biaya hidup terus meningkat dan tuntutan profesionalisme dosen semakin tinggi. Akibatnya, jabatan akademik yang seharusnya menjadi inti dari profesi dosen belum sepenuhnya dijadikan basis utama dalam perhitungan kesejahteraan.
Ketimpangan ini menjadi semakin nyata ketika tunjangan fungsional dosen dibandingkan dengan profesi ASN lain yang berbasis keilmuan. Pada jenjang tertinggi, seorang Guru Besar hanya menerima tunjangan sebesar Rp1.350.000 per bulan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan widyaiswara ahli utama yang menerima Rp2.040.000, dan peneliti ahli utama yang mencapai Rp5.200.000. Padahal, dosen memikul mandat Tridharma sekaligus: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam konteks regional Asia Tenggara, posisi dosen Indonesia juga terlihat kurang kompetitif. Berbagai kompilasi data ketenagakerjaan menunjukkan bahwa rata-rata gaji dosen di Indonesia berada di kisaran Rp3 juta per bulan, menjadikannya yang terendah di kawasan tersebut. Sebagai perbandingan, dosen di Malaysia dapat memperoleh sekitar Rp18 juta per bulan, di Thailand sekitar Rp21 juta, sementara di Singapura penghasilan mereka bisa mencapai lebih dari Rp80 juta per bulan. Ketertinggalan yang signifikan ini menimbulkan risiko jangka panjang bagi daya tarik profesi akademik di Indonesia dan kemampuan negara untuk mempertahankan sumber daya manusia unggul di bidang ini.
Reformasi Gaji ASN dan Tantangan bagi Dosen
Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 juga mendorong percepatan layanan melalui pendelegasian kewenangan pengangkatan jabatan fungsional. Dari sisi tata kelola, langkah ini patut diapresiasi karena dapat menyederhanakan birokrasi. Namun, percepatan administratif ini tidak serta merta menghadirkan keadilan kesejahteraan jika tidak disertai dengan penyelarasan desain penghasilan yang mencakup seluruh status PTN.
Di sisi lain, agenda single salary bagi ASN menuntut kehati-hatian dalam implementasinya. Penyederhanaan struktur gaji berpotensi berbenturan dengan realitas penghasilan dosen yang saat ini terdiri dari berbagai komponen tunjangan. Tanpa desain yang sensitif terhadap karakter unik profesi akademik, reformasi gaji ASN justru berisiko melemahkan posisi jabatan fungsional dosen.
Kesejahteraan dosen bukanlah tentang kemewahan. Ia berkaitan erat dengan kepastian hidup dan rasa aman profesional, yang memungkinkan dosen untuk mengajar dengan fokus, melakukan penelitian secara serius, dan membimbing mahasiswa secara bermakna. Tanpa kepastian tersebut, akan sulit untuk mengharapkan adanya lompatan mutu yang signifikan dalam pendidikan tinggi.
Oleh karena itu, implementasi Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2025 perlu disertai dengan langkah-langkah lanjutan yang lebih berani. Langkah-langkah tersebut meliputi:
- Penyelarasan nasional skema kesejahteraan dosen di seluruh jenis perguruan tinggi.
- Revisi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 untuk menyesuaikan nilai tunjangan fungsional dengan perkembangan zaman dan biaya hidup.
- Penegasan jabatan fungsional sebagai basis utama penghasilan dosen, yang mencerminkan pengakuan terhadap keahlian dan kontribusi akademik mereka.
Negara tidak dapat menuntut mutu akademik kelas dunia dari para dosen yang hidup dalam ketidakpastian kesejahteraan. Jika fondasi kesejahteraan ini diabaikan, mutu pendidikan tinggi nasional akan terus berdiri di atas pijakan yang rapuh dan rentan terhadap berbagai tantangan.
