Program Bedah Rumah 2026: Menyediakan Hunian Layak untuk Masyarakat
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengungkapkan pentingnya percepatan realisasi program bedah rumah dengan target sebanyak 400 ribu unit pada tahun 2026. Ia menilai peningkatan jumlah tersebut harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan.
“Program ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kecil,” ujar Andi Iwan. Ia menekankan bahwa target renovasi tersebut mencerminkan arah kebijakan perumahan nasional yang lebih fokus pada kualitas hunian.
Ia menegaskan bahwa pencapaian target harus diiringi dampak nyata bagi masyarakat. “Yang paling penting bukan hanya sekadar targetnya terpenuhi, tapi bagaimana program ini benar-benar bisa memperbaiki kualitas hidup rakyat, khususnya yang saat ini tempat tinggalnya belum layak.”
Program bedah rumah 2026 akan dilaksanakan melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 400 ribu unit secara nasional. Iwan menilai program tersebut sangat penting untuk menyediakan hunian layak.
“Program ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Iwan juga menyoroti pentingnya implementasi yang baik di lapangan. “Gebrakan Presiden Prabowo Subianto dengan meningkatkan jumlah rumah yang akan direnovasi harus dibarengi dengan implementasi yang baik di lapangan,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya pemetaan penerima manfaat secara akurat oleh Kementerian PKP. “Ketepatan membaca rumah mana yang paling membutuhkan intervensi sangat penting. Selain berpijak pada data dan laporan dari Pemda, juga perlu memastikan kondisi di lapangan.”
Ia mendorong evaluasi jika ditemukan ketidaktepatan dalam penerima bantuan. “Apabila di lapangan ditemukan ketidaktepatan penerima manfaat, Kementerian PKP dapat melakukan penyesuaian. Ini juga sekaligus bentuk kerja sama dan kolaborasi,” jelasnya.
Harapan besar disampaikan agar masyarakat yang menjadi sasaran program bedah rumah namun tidak ikut terdata dapat memperoleh haknya. “Tujuan dari program ini adalah meningkatkan taraf hidup rakyat kecil,” tambahnya.
Selain itu, ia menilai kolaborasi dengan berbagai pihak penting untuk mendukung pelaksanaan program. “Kami mendorong Kementerian PKP berkolaborasi dengan stakeholder terkait, termasuk BUMN dan swasta sebagai bagian dari CSR mereka,” ujarnya.
Politikus Gerindra ini menyoroti peran pemerintah daerah dalam pemerataan program. “Pemerataan manfaat dan kualitas pelaksanaan sangat bergantung pada kapasitas teknis daerah. Maka peran Pemda sangat krusial,” ucap Iwan.
Ia menilai program bedah rumah dapat menggerakkan ekonomi lokal. “Pemenuhan bahan material diambil dari toko atau usaha lokal, dan tukang bangunan juga dari warga setempat. Ini sekaligus menyerap tenaga kerja di seluruh wilayah Tanah Air.”
Menurutnya, program ini juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Sejalan dengan program kerakyatan lain seperti MBG, yang sasarannya langsung menyentuh rakyat.”
Dengan tempat tinggal yang layak, maka hidup masyarakat menjadi lebih sehat, anak-anak terbebas dari stunting, dan tentunya upaya pemerintah mengurangi kemiskinan.
Ia menegaskan pentingnya dampak langsung bagi ketahanan keluarga. “Rumah yang lebih layak berarti pengeluaran kesehatan dapat ditekan, risiko kerusakan saat musim hujan berkurang, dan ruang hidup anak menjadi lebih aman untuk tumbuh.”
Komisi V DPR akan mengawal pelaksanaan program tersebut. “Kami memberikan support agar Kementerian PKP dapat melaksanakan program ini secara maksimal,” tegasnya.
Iwan juga mengapresiasi upaya peningkatan kinerja Kementerian PKP. “Kami melihat ada peningkatan grafik pencapaian dibandingkan sebelumnya. Dan Komisi V DPR berharap pencapaian dan kinerja dari Kementerian PKP bisa terus on the track.”
“Ukuran keberhasilan program bedah rumah terletak pada seberapa jauh rumah yang diperbaiki benar-benar mengubah kondisi hidup keluarga yang selama ini tinggal dalam keterbatasan,” pungkasnya.
