JAYAPURA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, baru-baru ini melakukan kunjungan ke kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) untuk mengadakan audiensi dan menandatangani MoU. Namun, kunjungan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan sebagian besar mahasiswa. Hal ini memicu perbincangan hangat dan banyak pertanyaan dari kalangan aktivis mahasiswa.
Menurut mereka, kehadiran Menteri HAM di Papua seharusnya menjadi kesempatan emas untuk bertemu langsung dengan mahasiswa. Namun, nyatanya tidak terjadi. Bahkan, kedatangan dan kepulangan Menteri Pigai juga tidak diketahui oleh masyarakat kampus. Perilaku yang dianggap seperti “kucing-kucingan” membuat banyak orang bertanya-tanya. Bahkan kabarnya, ia masuk melalui jalur belakang tanpa pengawalan.
Bagi sejumlah mahasiswa, Natalius Pigai termasuk bagian dari pelaku pelanggaran HAM di Tanah Papua. Hal ini disampaikan oleh Arius Siep, seorang mahasiswa, kepada Cenderawasih Pos di Abepura, Rabu (21/1). Ia mengaku tidak tahu tentang jadwal kunjungan Menteri HAM ke Uncen.
Ia menduga bahwa kunjungan tersebut sengaja dirahasiakan oleh pihak kampus agar tidak diketahui oleh mahasiswa. “Kehadiran Natalius Pigai, Menteri HAM Republik Indonesia, yang datang mengunjungi kampus Universitas Cenderawasih tanpa sepengetahuan mahasiswa merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM secara tidak langsung,” ujar Siep dalam menyampaikan pendapatnya.
Lebih lanjut, penanggung jawab Solidaritas Mahasiswa Papua itu menyatakan kekecewaannya karena kehadiran Pigai di Papua justru tidak diketahui oleh masyarakat Papua yang hidup di bawah penindasan.
Di satu sisi, pelanggaran HAM berat di Papua hingga kini masih tak kunjung selesai bahkan terus meningkat setiap tahunnya. “Sebenarnya kami ingin menyampaikan ke Pigai apa yang terjadi di Papua ini sebenarnya? Yang harus diperbaiki oleh Menteri HAM adalah persoalan di Papua. Dimana pelanggaran HAM dari tahun 1961 hingga sekarang ini (2026) belum juga selesai,” jelasnya.
Tanggapan dari Aktivis Mahasiswa
Aktivis mahasiswa merasa bahwa kunjungan Menteri HAM ke kampus Uncen tidak hanya membawa ketidakpuasan, tetapi juga memberi kesan bahwa pihak kampus tidak transparan dalam menjalankan proses komunikasi dengan mahasiswa. Hal ini memicu diskusi lebih lanjut tentang pentingnya partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam upaya menyelesaikan isu-isu HAM yang terus berlangsung.
- Banyak mahasiswa merasa bahwa kunjungan tersebut tidak memiliki makna apapun jika tidak melibatkan mereka secara langsung.
- Mereka menuntut agar pihak kampus lebih terbuka dalam menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan tokoh nasional.
- Diskusi ini juga memperkuat pemahaman bahwa HAM bukan hanya sekadar istilah, tetapi sesuatu yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
Tantangan HAM di Papua
Papua masih menjadi wilayah yang menghadapi tantangan besar dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Pelanggaran HAM yang terjadi sejak lama hingga saat ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan dalam sistem yang berlaku.
- Masalah seperti pembatasan kebebasan berpendapat, penganiayaan terhadap aktivis, serta kurangnya akses layanan dasar masih menjadi isu utama.
- Keterlibatan pemerintah dan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh warga Papua.
- Mahasiswa dan aktivis percaya bahwa solusi jangka panjang hanya bisa dicapai melalui dialog yang terbuka dan transparan.
Kesimpulan
Kunjungan Menteri HAM ke kampus Uncen menjadi momen penting yang seharusnya bisa menjadi awal dari perubahan positif. Namun, kurangnya partisipasi mahasiswa dan informasi yang tidak jelas justru memperkuat skeptisisme terhadap langkah-langkah yang diambil. Diperlukan komitmen kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa hak asasi manusia benar-benar dihormati dan dilindungi di Tanah Papua.
