Peran Pendidikan dalam Memperkuat Kemandirian Perempuan NTT
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Unipa, Intan Mustafa, menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi perempuan di Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah keberadaan budaya patriarki yang masih kuat. Budaya ini membatasi ruang gerak perempuan di sektor publik dan menghambat perkembangan mereka secara keseluruhan.
Desak Made Anggreni, dosen Pendidikan Fisika Unipa, menekankan pentingnya pengembangan kemampuan berpikir kritis bagi siswi sejak dini. Menurutnya, pendidikan harus mampu membekali perempuan dengan keterampilan untuk membedah informasi sehingga tidak mudah tertipu oleh janji-janji palsu bekerja di luar negeri secara nonprosedural.
Diskusi ini berlangsung dalam talkshow “Flores Bicara” TRIBUN FLORES yang dipandu Kristina Adal di Maumere, Kabupaten Sikka, Jumat (10/4/2026). Tema utama yang dibahas adalah transformasi peran perempuan, yang menghadirkan dua akademisi dari Universitas Nusa Nipa (Unipa), yaitu Intan Mustafa dan Desak Made Anggreni.
Paradigma Lama yang Harus Dihancurkan
Paradigma lama yang menempatkan perempuan hanya pada ranah domestik, seperti sumur, dapur, dan kasur, dinilai sudah saatnya dipatahkan melalui penguatan literasi dan pendidikan kritis. Di NTT, pendidikan bagi perempuan bukan sekadar upaya meraih gelar, tetapi juga menjadi instrumen vital untuk memutus rantai kemiskinan dan mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Intan Mustafa menjelaskan bahwa salah satu tantangan terbesar perempuan di NTT adalah budaya patriarki yang masih sangat dominan. Namun, ia menekankan bahwa beban ganda yang sering dialami perempuan seharusnya dimaknai sebagai tanggung jawab yang dijalani dengan kegemaran.
“Diksi ‘beban’ itu secara psikologis membebani kita. Ini sebenarnya adalah tanggung jawab. Mencintai pekerjaan, baik di ranah domestik maupun profesional, membuat kita menikmatinya,” ujar Intan yang telah 14 tahun berkarier sebagai dosen.
Literasi Kritis dan Lawan TPPO
Masalah pelik yang juga dibahas adalah posisi NTT sebagai “zona merah” kasus perdagangan orang. Menurut Intan, para calo tenaga kerja ilegal seringkali lebih berhasil memengaruhi warga pelosok karena menggunakan pendekatan human interest yang menyentuh sisi personal dan ekonomi praktis.
Sebaliknya, pendekatan pemerintah dan akademisi seringkali terlalu mengedepankan logika regulasi yang rumit. “Calo datang sebagai ‘penyelamat’ dengan solusi praktis, sementara narasi pemerintah dianggap ribet. Inilah mengapa literasi media dan pembentukan komunitas informasi di tingkat desa menjadi sangat krusial,” tambahnya.
Senada dengan itu, Desak Made Anggreni menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis bagi siswi sejak di bangku sekolah. Pendidikan harus mampu membekali perempuan untuk membedah informasi sehingga tidak mudah tergiur janji palsu bekerja di luar negeri secara nonprosedural.
“Pendidikan berfungsi sebagai transformasi tanpa menghilangkan konteks peran domestik. Kita butuh lebih banyak role model perempuan berpendidikan tinggi yang kembali ke desa dan terbukti mampu membangun komunitasnya,” kata Anggra.
Laboratorium Tenun dan Integrasi Kearifan Lokal
Selain isu sosial, diskusi ini juga memunculkan gagasan segar mengenai integrasi kearifan lokal ke dalam kurikulum pendidikan. Tenun ikat NTT, yang selama ini dikerjakan secara konvensional oleh para ibu di desa, diusulkan menjadi “laboratorium bisnis” di sekolah.
Anggra menjelaskan, tenun bisa dipelajari dari berbagai disiplin ilmu; mulai dari matematika untuk menghitung luas geometris motif, sains untuk identifikasi pewarna alami, hingga kewirausahaan untuk menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP).
“Kita tidak bisa lagi menuntut ibu-ibu penenun yang sudah sepuh untuk belajar digitalisasi. Fokusnya harus pada regenerasi, yakni anak-anak mereka. Merekalah yang harus menguasai literasi digital untuk memasarkan produk tenun secara mandiri agar tidak lagi bergantung pada tengkulak,” tegas Anggra.
Kartini di Masa Kini
Anggra dan Intan menegaskan bahwa, Kartini di masa kini adalah keberanian perempuan untuk bersuara (speak up). Perempuan NTT diharapkan tidak lagi menjadi objek pembicaraan, melainkan subjek yang aktif menentukan arah kebijakan dan kedaulatan ekonomi mereka sendiri.
