Masalah Air Bersih yang Menghantui Warga Tapanuli Selatan
Sebagai wilayah rendah, Tapanuli Selatan masih menghadapi kondisi yang tidak baik pasca banjir dan longsor. Bencana tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu masalah utama yang dihadapi warga adalah kesulitan mendapatkan air bersih.
Kebutuhan Dasar yang Tidak Terpenuhi
Dua bulan setelah bencana banjir dan longsor, warga Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, masih kesulitan mendapatkan air bersih. Banyak warga terpaksa membeli air dengan harga Rp 1.000 per jeriken. Meski terlihat murah, banyak warga mengeluh karena air menjadi kebutuhan utama sehari-hari.
Salah satu warga, Yani, dari Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, mengungkapkan kesulitannya. Ia harus membeli air dari tempat yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Air itu digunakan untuk mandi, cuci, dan kamar mandi (MCK), serta pembersihan rumah usai diperbaiki setelah bencana.
“Sulit kali, tiap hari mengantre pagi dan sore hari. Sudah sejak bencana belum ada air hidup. Lumayan juga tempat beli air itu di belakang Sekolah Matauli Pandan. Dan kita beli harganya Rp 1.000 di kali 15 jeriken selama 30 hari, berat juga kan,” keluh Yani.
Menurut Yani, ia harus menghabiskan setidaknya Rp 450 ribu per bulan untuk kebutuhan air bersih. Apalagi, ia memiliki tiga orang anak yang harus mandi setiap pagi untuk berangkat sekolah. Rumahnya sudah selesai diperbaiki, tetapi pembersihan membutuhkan air dalam jumlah besar.
Pilihan Bayar Seikhlasnya
Selain Yani, Ansyah Sitompul juga mengeluhkan kesulitan mendapatkan air bersih. Namun, ia lebih memilih mengambil air dengan sistem bayar seikhlasnya. Menurutnya, terdapat masjid yang menyediakan pengambilan air bersih dengan sistem pembayaran infaq atau seikhlasnya untuk pembangunan masjid.
“Gimana ya, tiap hari kita mengantre mengambil air, angkat air. Capek juga. Paling lama itu pernah saya mengantre air setengah jam. Dan pernah juga mengambil air Subuh-subuh, biar nggak mengantre,” ucap Ansyah.
Ia berharap agar air di rumahnya bisa hidup seperti sebelum bencana. Menurutnya, air adalah kebutuhan utama masyarakat. “Karena sudah dua bulan berlalu ini, berharap lah ini menjadi perhatian khusus untuk pemerintah. Karena kalau tidak ada air, penyakit bisa mulai bermunculan,” katanya.
Tanggung Jawab Pemerintah dan KLHK
Atas keluhan ini, Tribun Medan mencoba konfirmasi ke Bupati Tapteng, namun belum mendapat respons. Sementara itu, informasi dari akun Instagram resmi Pemkab Tapteng @pemkabtapanulitengah menyebutkan bahwa perbaikan air yang sudah selesai 100 persen adalah Kecamatan Barus Sosorgodang, Manduamas, Sorkam, Tapian Nauli, Sitahuis, dan Lumut.
Untuk perbaikan air yang masih dalam proses pekerjaan 79,18 persen dan masih dalam tahap perbaikan aktif yakni kecamatan Pandan, Sarudik, dan Tukka. Kemudian yang baru selesai 80 persen dan masih dalam perbaikan aktif adalah kecamatan Pinang Sori dan Kolang.
Kecamatan yang perbaikan air belum dilakukan yakni Badiri, Sibabangun, dan Sitahuis (Aek Marende). Upaya pemerintah adalah melakukan penanganan kesehatan di seluruh Posko setiap hari. Mereka juga menyediakan sanitasi seperti tempat cuci tangan atau disinfektan untuk meminimalisir penyakit ISPA.
Harapan untuk Kehidupan yang Lebih Baik
Warga berharap agar pemerintah segera merespons masalah ini. Air bersih adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Tanpa air yang layak, kesehatan masyarakat akan terancam, terutama bagi anak-anak dan lansia.
Banyak warga yang mengeluhkan ketidakadilan dalam distribusi air bersih. Ada yang harus membayar mahal, sementara yang lain bisa mendapatkan air secara gratis. Hal ini memperkuat permintaan mereka agar pemerintah lebih proaktif dalam mengatasi masalah ini.
Tidak hanya itu, warga juga meminta agar pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan rencana perbaikan air. Dengan begitu, masyarakat dapat mempersiapkan diri dan merasa aman.
Kesimpulan
Masalah air bersih di Tapanuli Selatan adalah cerminan dari ketidakmampuan pemerintah dalam menghadapi bencana alam. Meskipun telah berlalu dua bulan, kondisi masyarakat masih sulit. Diperlukan langkah-langkah nyata dari pemerintah dan lembaga terkait agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
