Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Membuat Warga Banua Kaget
Pada akhir pekan ketiga April 2026, warga Banua merasa kaget dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang dijual di SPBU Pertamina. Kenaikan ini terjadi secara drastis, terutama pada BBM untuk kendaraan diesel. Berdasarkan data yang diperoleh dari Banjarmasin Post, per Sabtu 18 April 2026, harga Pertamax Turbo naik sebesar Rp 6.600 per liter. Sebelumnya, harga Pertamax Turbo adalah Rp 13.650 per liter, dan kini menjadi Rp 20.250 per liter.
Kenaikan tertinggi terjadi pada Dexlite dan Pertamina Dex. Dexlite mengalami kenaikan sebesar Rp 9.850 per liter, dari sebelumnya Rp 14.800 menjadi Rp 24.650 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex juga naik sebesar Rp 9.850 per liter, dari sebelumnya Rp 15.100 menjadi Rp 24.950 per liter. Sedangkan Pertamax masih bertahan di harga Rp 12.900 per liter. Untuk BBM bersubsidi, seperti Pertalite tetap dijual dengan harga Rp 10.000 per liter, dan Biosolar seharga Rp 6.800 per liter.
Banyak orang mulai mengeluh karena pengeluaran untuk membeli BBM semakin membengkak. Terlebih, kenaikan tertinggi terjadi pada bahan bakar khusus kendaraan bermesin diesel, yang mayoritas digunakan oleh kendaraan usaha—meskipun ada pula mobil mewah yang menggunakan jenis BBM tersebut. Efek domino dari kenaikan harga BBM nonsubsidi ini juga patut diwaspadai. Setelah harga BBM nonsubsidi naik, langsung berdampak pada kenaikan harga BBM subsidi yang dijual eceran. Misalnya, Solar yang sebelumnya dijual sekitar Rp 12.500 per liter, kini dipatok Rp 15.000 per liter.
Alasan yang disampaikan oleh pedagang klasik adalah bahwa mereka juga membeli BBM dari pemasok yang harganya telah naik. Sebelumnya, pemerintah melalui BPH Migas telah mengeluarkan Keputusan Kepala BPH Migas RI No 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang mulai berlaku pada 1 April 2026. Keputusan ini membatasi pembelian BBM subsidi Solar dan Pertalite hanya untuk kendaraan roda empat, enam, dan pelayanan umum.
Keluhan warga atas kenaikan harga BBM nonsubsidi ini pun membanjiri linimasa. Hal ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Tidak hanya menambah beban pengeluaran, tapi juga menjadi ancaman terjadinya gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena menambah beban operasional perusahaan. Seperti yang dikhawatirkan oleh Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kalsel, Zulfikar, dan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel, Winardi Sethiono. Mereka menyatakan bahwa efek domino tidak hanya terhadap kenaikan harga barang di pasar dan naiknya biaya operasional perusahaan, tapi juga berpotensi menimbulkan efisiensi tenaga kerja melalui PHK.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini memang mengejutkan, tapi sebenarnya merupakan kebijakan yang tertunda. Sejak perang Iran melawan Israel yang dibekingi Amerika Serikat meletus, pasokan minyak dunia terguncang. Perang ini memicu terganggunya jalur distribusi energi global, termasuk penutupan Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Tidak hanya Indonesia, tapi hampir semua negara di dunia merasakan krisis global akibat perang ini.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi memang mengikuti mekanisme pasar, namun pemerintah tidak boleh gegabah dan abai pada efek domino yang bakal terjadi. Rakyat butuh perlindungan di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit. Pejabat pemerintah juga harus lebih peka dan berempati. Jangan sampai rakyat marah, karena pernyataan kontroversial pejabat atau aksi pamer kemewahan saat rakyat diminta berhemat dan dibebani banyak kewajiban.
