Berita Populer Kota Padang: Kasus Kematian Pengamen, Fenomena Menyimpang di Sumbar, dan Penerapan WFH
Kota Padang kembali menjadi sorotan dengan sejumlah berita menarik yang muncul dalam 24 jam terakhir. Berikut adalah rangkuman informasi terkini mengenai kasus kematian pengamen Karim, fenomena menyimpang di Sumatera Barat (Sumbar), serta penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).
DPRD Dorong Pemko Padang Bentuk Tim Investigasi Kasus Kematian Karim
DPRD Kota Padang mendorong Pemerintah Kota (Pemko) untuk membentuk tim investigasi khusus terkait kematian pengamen bernama Karim (32). Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Rachmad Wijaya, menjelaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, namun menilai perlu adanya langkah konkret untuk mengungkap fakta secara transparan.
“Kasus ini sedang berproses dan sudah dilaporkan oleh pihak keluarga ke pihak kepolisian. Kita dari DPRD tentu tidak boleh mendahului,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kejelasan penyebab kematian menjadi hal penting, mengingat adanya berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Rachmad juga menyebut DPRD tidak menutup kemungkinan akan memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk meminta penjelasan lebih lanjut. “Kemungkinan DPRD bisa saja memanggil OPD yang terduga. Walaupun ini bukan di komisi kami, tapi kami tetap mendorong agar kasus ini menjadi jelas,” tambahnya.
Sebelumnya, keluarga Karim membantah tudingan yang menyebut korban sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Ayah korban, Rafles, menyebut anaknya dikenal sebagai pendakwah jalanan dan aktif mengikuti kegiatan keagamaan.
Keluarga Bantah Korban ODGJ
Ayah korban menegaskan Karim dikenal sebagai sosok yang baik oleh keluarga dan orang-orang di Pasar Raya Padang. Pernyataan itu disampaikan Rafles saat mengikuti aksi bersama keluarga dan pedagang di kawasan Pasar Raya Padang Kamis (2/4/2026) siang.
Dalam pernyataan sang ayah, ia membantah anaknya disebut sebagai ODGJ, baik melalui postingan akun Instagram Dinsos maupun keterangan RS HB Saanin Padang. Sebab sang anak kata Rafles, sering dijuluki oleh orang-orang sebagai pendakwah jalanan.
“Ungkapan ODGJ ini sangat salah, bisa fatal akibatnya, menuduh sembarangan,” ucap Rafles kepada . Sang ayah juga menyebut Karim sebagai sosok yang baik di rumah maupun ketika mengamen di Pasar Raya Padang.
Karim Kenal dengan Anggota Satpol PP
Kematian pengamen Karim menyisakan tanda tanya besar bagi pihak keluarga dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cakra Nusantara Indonesia Bersatu. Meski Satpol PP menyebut korban diamankan karena mengamuk, tim investigasi menemukan fakta bahwa anggota Satpol PP sebenarnya sudah mengenal sosok Karim di lapangan.
Pengamen Karim diangkut Satpol PP tepatnya di pertigaan depan Trend Shop, kawasan Pasar Raya, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Senin (23/3/2026) pagi lalu. Melalui kuasa hukum almarhum Karim, Afrinaldo mengatakan telah melaporkan kasus kematian korban yang diduga terjadi akibat penganiayaan berat ke kepolisian.
Penjelasan Satpol PP
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang, Chandra Eka Putra, memaparkan kronologi lengkap terkait upaya petugas amankan pengamen ngamuk bawa sajam di kawasan Pasar Raya Padang. Karim diamankan petugas Satpol PP pada Senin (23/3/2026) dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (25/3/2026).
Eka menyebut, peristiwa bermula saat personel BKO Pasar Raya melaksanakan apel pagi di pos Simpang Trend Shop.
Heboh Perilaku Menyimpang di Sumbar, Wako Padang Soroti Pentingnya Penguatan Pendidikan Agama
Sejumlah fenomena yang dinilai menyimpang dan viral di media sosial belakangan ini memicu perhatian masyarakat Sumatera Barat (Sumbar). Berbagai kasus yang mencuat memunculkan reaksi publik hingga memantik diskusi terkait nilai adat dan agama di Ranah Minang.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan pentingnya memperkuat nilai agama dan budaya sebagai benteng dalam menghadapi pengaruh negatif perkembangan zaman. Ia menyebut, masyarakat Minangkabau memiliki kekuatan pada nilai adat dan agama yang harus terus dijaga, terutama dalam membentengi generasi muda dari pengaruh pergaulan bebas dan perkembangan teknologi komunikasi.
Pemko Padang Terapkan WFH Bergiliran
Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diimbau pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai disikapi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Padang. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan pihaknya telah membahas penerapan kebijakan tersebut dan akan menyesuaikannya dengan kebutuhan daerah, terutama agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Fadly Amran mengingatkan agar penerapan WFH disertai aturan yang jelas serta pengawasan ketat. Ia menegaskan, tidak semua instansi bisa menerapkan WFH, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik seperti sektor kesehatan.
