Kritik terhadap Capaian Swasembada Beras Dinilai Tidak Sesuai Fakta
Banyak kritik yang menyatakan bahwa capaian swasembada beras di Indonesia tidak sesuai dengan realitas lapangan. Namun, menurut Ketua Harian Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Bachtiar Utomo, pernyataan tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
Bachtiar Utomo merespons kritik dari pengamat tata negara Feri Amsari, yang disebut tidak berdasarkan fakta aktual sektor pertanian nasional. Ia menegaskan bahwa kunjungan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ke gudang Perum Bulog menjadi bukti nyata kondisi pangan nasional.
“Pemerintah tidak bekerja berdasarkan asumsi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa cadangan beras pemerintah dalam kondisi sangat kuat. Gudang-gudang terisi optimal dan distribusi terpantau dengan baik,” ujar Bachtiar.
Ia menekankan bahwa hasil pantauan langsung menunjukkan stok beras nasional berada pada level tinggi, bahkan disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah. Kondisi ini mencerminkan kesiapan negara dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.
Selain itu, Bachtiar juga menyoroti peningkatan produksi nasional yang signifikan. Dalam satu tahun terakhir, produksi beras mengalami lonjakan yang cukup besar, didorong oleh perluasan area tanam, perbaikan infrastruktur irigasi, serta kebijakan yang lebih berpihak kepada petani.
“Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Produksi meningkat nyata, panen bertambah, dan petani merasakan langsung dampaknya,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa kombinasi antara stok yang melimpah dan produksi yang terus meningkat menjadi indikator kuat bahwa Indonesia berada di jalur yang benar menuju swasembada beras.
“Kalau stok penuh dan produksi naik, maka arah swasembada itu bukan lagi wacana, tetapi proses yang sedang berjalan dan semakin mendekati target,” lanjut Bachtiar.
Terkait kritik yang dilontarkan Feri Amsari, Bachtiar menilai pernyataan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi menimbulkan kegaduhan di kalangan petani.
“Pernyataan yang tidak berbasis data lapangan justru memicu keresahan. Banyak petani merasa apa yang mereka capai hari ini seolah diabaikan. Ini yang kemudian memunculkan protes,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa petani adalah pihak yang paling memahami kondisi riil produksi. Oleh karena itu, suara dan pengalaman mereka harus menjadi rujukan utama dalam menilai capaian sektor pangan nasional.
HKTI, lanjut Bachtiar, akan terus mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan, termasuk memastikan sinergi antara produksi di tingkat petani dan pengelolaan cadangan nasional berjalan optimal.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah menjaga momentum, bukan membangun narasi yang tidak sesuai kenyataan. Fakta sudah jelas: stok kuat, panen meningkat, dan swasembada semakin nyata,” kata dia.
Penjelasan Terkait Kritik Feri Amsari
Feri Amsari, pengamat hukum tata negara, dilaporkan ke polisi terkait kritiknya tentang swasembada pangan. Laporan tersebut diajukan oleh kelompok petani yang tergabung dalam gerakan Tani Merdeka Indonesia ke Polda Metro Jaya pada Jumat (17/4/2026).
Pernyataan Feri yang menyebut swasembada pangan sebagai kebohongan dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat antara para pengamat dan realitas lapangan.
