Harga BBM Subsidi Tetap Stabil Sampai Akhir 2026, Purbaya: Dana Melimpah

Pemerintah Jamin Harga BBM Bersubsidi Tidak Naik hingga Akhir 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Ia memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah memiliki dana yang cukup untuk menanggung konsekuensi biaya dari kebijakan ini.

Kondisi keuangan negara saat ini dinilai dalam posisi aman, sehingga mendukung kelanjutan subsidi BBM. Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi perhitungan dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata berada di level 100 dolar AS per barel hingga pengujung tahun.

Dalam rangka menjaga defisit anggaran tetap terkendali, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan sejumlah langkah penghematan dan pemotongan anggaran di berbagai sektor. Dengan demikian, defisit anggaran dipastikan tetap berada di kisaran 2,9 persen.

“Kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9 persen, di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup,” ujarnya.

Dana Darurat untuk Menghadapi Lonjakan Harga Minyak

Selain itu, Purbaya juga menyampaikan bahwa pemerintah masih memiliki cadangan dana berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun. Dana ini dapat digunakan sebagai bantalan jika terjadi lonjakan harga minyak dunia yang tak terkendali.

“Kita masih punya bantalan uang sebesar Rp420 triliun yang sekarang dalam bentuk Sisa Anggaran Lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai,” paparnya.

Meski demikian, dia menilai risiko penggunaan dana darurat tersebut masih kecil. Purbaya melihat peluang harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS dalam jangka waktu lama cukup rendah jika menilik dinamika politik yang terjadi di Amerika Serikat saat ini.

Usulan Pengurangan Subsidi BBM oleh Jusuf Kalla

Di sisi lain, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyarankan pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM daripada melakukan work from home (WFH). Menurut JK, di tengah naiknya harga minyak dunia, pengurangan subsidi BBM merupakan hal yang perlu dilakukan agar tidak terjadi defisit anggaran.

“Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga dan itu dilakukan di banyak negara,” ujar JK di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026).

JK mengatakan, bila harga BBM tetap murah, tidak ada penghematan. Sebab, masyarakat akan tetap membeli BBM seperti biasa. “Jadi itulah sebabnya memang ada mengatakan jangan dinaikkan, iya betul, tidak dinaikkan mungkin sementara bagus tetapi utang akan menumpuk dengan subsidi yang besar. Itu yang paling berbahaya untuk kita semua.”

Penjelasan Lebih Lanjut tentang Kebijakan BBM

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah siap mempertahankan harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun 2026. Ia menekankan bahwa kebijakan ini didasarkan pada kondisi keuangan negara yang stabil dan adanya dana cadangan yang cukup.

Pos terkait