JAKARTA,
Sabrang Mowo Damar Panuluh atau dikenal dengan nama Noe Letto mengambil alih posisi sebagai Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia (RI) pada Sabtu (17/1/2026). Ia memberikan penjelasan melalui kanal YouTube resmi miliknya, Sabrang MD0 Official. Noe menekankan bahwa jabatannya saat ini tidak membuat peraturan, tetapi lebih berupa masukan kepada pemerintah.
“Mungkin (masukkannya) bisa diteruskan ke Presiden, (masukkan tenaga ahli itu) terhadap situasi, risiko, dan rekomendasi. Jadi ini sebagai indra, mata, akal, telinga. Apa sih yang terjadi? Harusnya gimana sih untuk bisa memperbaiki situasi?” ujar Noe dalam video yang dirilis pada Kamis (22/1/2026).
Anak sulung dari budayawan sekaligus cendekiawan muslim Emha Ainun Najib atau Cak Nun ini menyadari bahwa setelah dilantik, ia mendapat banyak kritik dari masyarakat. Namun, menurut Noe, kritik bukanlah ancaman, melainkan data yang perlu diolah dan dipahami.
“Walaupun mungkin dibungkus dengan kata-kata kasar, perlu dibersihin, didestilasi. Terus kemudian dilihat, oh kalau memang pertanyaannya valid, harus dijawab. Walaupun kadang-kadang kalimatnya kasar,” jelas Noe.
Ia juga menjelaskan bahwa rakyat yang marah atas keputusannya adalah pihak yang harus didengar, bukan musuh. Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki cara menyampaikan kritik secara logis dan baik, namun yang keluar pertama kali adalah emosionalnya. Hal ini terjadi juga terhadap dirinya dan urusan sebagai Tenaga Ahli.
Noe menilai bahwa video yang ia unggah ke YouTube tentang pelantikannya dapat menjadi tutorial bagaimana menghadapi gelombang kritik. Ia berharap pihak terkait seperti public relation pemerintah bisa belajar dari sini.
“Ngadepin kritis, ngadepin kritik tuh gimana. Enggak harus dihajar dengan kebencian juga. Ada metodologinya,” tegas Noe.
Menurutnya, pola respons pemerintah terhadap kritik sering kali adalah diam dengan harapan publik lupa atau marah dan menyalahkan pengkritik. Selain itu, pemerintah juga kerap menggunakan buzzer atau memberikan klarifikasi panjang yang tidak menjawab inti masalah.
“No, coba kita buat pola nih. Gimana sih sebenarnya ngerespon kritik-kritik itu? Dan kebetulan kasusnya adalah pertanyaan kepada sebuah keputusan saya. Yang tentu akan saya jawab dengan jujur dan sebaik-baiknya seperti yang seharusnya pemerintah lakukan ketika menjawab kritik-kritik tersebut,” tambahnya.
Dalam hal ini, Noe menegaskan bahwa posisinya sebagai Tenaga Ahli Madya DPN RI tidak akan mengubah pribadi dan pandangannya. Ia menekankan bahwa dirinya tidak berada di bawah siapa pun, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Jadi tenang saja. Kalau di bawah Bahlil, di bawah siapa segala macam, no no no no. Kita enggak di bawah siapa-siapa,” ujarnya.
Alasan Masuk
Noe merespons kritik publik terkait keputusannya yang dinilai “masuk sistem”. Ia menyatakan memahami skeptisisme masyarakat dan menilai kritik tersebut sebagai bentuk pengawasan yang wajar terhadap figur publik.
Sebagian kritik yang muncul di media sosial kerap disampaikan dengan bahasa keras dan emosional. Namun, menurut dia, substansi kritik tersebut perlu dipisahkan dari emosinya agar dapat dipahami secara jernih.
Ia menilai, inti pertanyaan publik adalah apakah langkah yang diambilnya bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini ia pegang.
“Saya paham kenapa banyak yang skeptis. Sejarah memang penuh contoh orang yang masuk sistem lalu kehilangan suara. Skeptisisme ini bukan serangan, ini pengawasan. Dan ini wajar. Dan harusnya memang skeptis,” ucap dia.
“‘Nanti Sabrang yang kemarin ngomongnya kayak gitu, apakah jadi ayam sayur? Apakah terus kemudian enggak jadi ngomong lagi? Jadi letoy apa lagi?’ Ya, sangat wajar, sangat wajar ditanyain seperti itu,” ujar dia.
Lebih lanjut, Noe memaparkan pandangannya mengenai konsep “masuk sistem”. Ia membedakan antara bangsa, negara, dan pemerintah. Menurut dia, bangsa Indonesia telah ada secara organik jauh sebelum bentuk negara dan pemerintahan saat ini.
Sementara itu, pemerintah bersifat periodik dan lekat dengan dinamika politik lima tahunan. Noe menilai, negara memiliki kepentingan jangka panjang agar Indonesia terus berjalan dan berkembang. Karena itu, negara membutuhkan mekanisme umpan balik agar pemerintah dapat melakukan perbaikan.
Dalam kerangka tersebut, ia menyebut peran pengawasan dan masukan dari masyarakat menjadi penting.
“Jadi posisinya Maiyah itu, yang kita lakukan selama ini adalah mencoba di luar sistem pemerintahan tapi masih di dalam negara. Karena kita masih ngomong cinta Indonesia nih, gimana dandaninya dan seterusnya. Kita sudah melakukan itu puluhan tahun,” ujar dia.
“Kita melakukan forum bulanan untuk kemudian memberi input-input masukan. Yang kalau sekarang, peta terakhir ini bisa enggak didengerin. Kalah sama asymmetric war, kalah sama sosial media, kalah sama buzzer, dan seterusnya,” tambah dia.
Terkait anggapan bahwa dirinya kini masuk ke dalam sistem pemerintahan, Noe menegaskan posisinya berada pada ranah negara, bukan pemerintah. Ia merujuk pada pandangan Cak Nun yang sejak lama menekankan pentingnya membedakan secara tegas antara negara dan pemerintah.
Noe mengakui bahwa posisinya saat ini memang berada dalam sistem yang dilahirkan oleh bangsa. Namun, ia menegaskan bahwa peran tersebut dijalankan dari sudut pandang negara dan rakyat, bukan sebagai bagian dari kepentingan politik pemerintahan.
“Tapi yang kita lakukan sama kok. Bedanya cuman ini ada sebuah kebutuhan tertentu berhubungan dengan eksperimen. Bahwa mau tidak mau harus pakai peci, pakai dasi (saat dilantik),” kata dia.
“Ya males jane. Enggak bisa rokokan. Harus kayak gitu, dasi miring-miring enggak karuan. Well, tapi kalau itu what it takes, ada kans perubahan yang berbeda, itu tentu harus dilakukan juga,” lanjut dia.
