Peran Semangat Bandung dalam Pembelaan Irian Barat di PBB
Pada 19 November 1969, delegasi Indonesia menghadapi situasi yang sangat kompleks dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Saat itu, masalah Irian Barat (kini dikenal sebagai Papua) sedang dibahas dalam sebuah perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda terkait West New Guinea (West Irian). Masalah utamanya adalah hasil Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dilaksanakan di Irian Barat pada pertengahan 1969. Hasil Pepera menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat menyatakan kembali bergabung dengan Republik Indonesia.
Pemerintah Indonesia dan Belanda sama-sama ingin agar hasil Pepera tersebut dicatat dan diketahui oleh PBB dalam pembicaraan di majelis umumnya. Awalnya, delegasi Indonesia berharap keinginan ini akan disetujui tanpa hambatan. Namun, muncul tantangan dari sejumlah negara Afrika, terutama Ghana.
Wakil Ghana, Duta Besar Akwei, didukung oleh sekitar 30 negara, terutama dari Afrika Tengah, mengusulkan agar debat ditunda sementara dan memberi waktu kepada rakyat Irian Barat hingga akhir tahun 1975 untuk menyatakan pendapatnya. Usulan ini memicu perdebatan sengit karena mencoba mempertanyakan apakah Irian Barat benar-benar ingin bergabung dengan Indonesia atau ingin merdeka sendiri sesuai tuntutan Gerakan Papua Merdeka. Ada juga opsi lain, yaitu membentuk Negara Merdeka ‘Melanesia’ bersama Irian Timur.
Ghana menuduh Indonesia menjalankan Pepera secara paksa dengan melibatkan TNI, sehingga prosesnya tidak jujur dan demokratis. Mereka bahkan menyebut tindakan Indonesia sebagai “kolonialisme baru” di Irian Barat. Usulan ini memberikan angin segar bagi gerakan pro-kemerdekaan Irian Barat, yang ingin terpisah dari Indonesia.
Namun, berkat semangat yang lahir dari Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955, solusi mulai muncul. Di tengah perdebatan yang memanas, Ketua Delegasi Aljazair, Yazid, mendekati tempat duduk delegasi Indonesia dan berbisik bahwa ia akan berbicara dan “melabrak” Wakil Ghana.
Yazid sudah dikenal baik oleh Roeslan Abdulgani, salah satu delegasi Indonesia. Sebelumnya, Yazid tinggal di Jakarta sebagai pelarian politik dari Aljazair karena menentang kolonialisme Prancis. Selama masa itu, pemerintah Indonesia memberinya perlindungan dan status resmi.
Meskipun delegasi Indonesia sudah menyiapkan anggotanya untuk menjawab tuduhan Ghana, Yazid tetap maju ke mimbar dan berbicara lebih dulu. Dengan bahasa Prancis yang fasih dan indah, ia berpidato selama 40 menit. Ia menjelaskan sejarah perjuangan Indonesia dalam membebaskan tanah airnya, termasuk Irian Barat. Di akhir pidatonya, ia menyebut KAA dan Semangat Bandung.
“Siapa yang menyamakan politik Indonesia terhadap Irian Barat dengan politik rasialis di Afrika Selatan atau Portugal, mereka lupa akan Konferensi Bandung. Di Bandung, pejuang kemerdekaan seluruh Asia-Afrika dibela oleh Indonesia,” ujarnya. Ia juga menyinggung bahwa saat KAA belum merdeka penuh, tokoh-tokoh Ghana diundang ke Bandung dan Indonesia memainkan peran penting dalam membela gerakan-gerakan kemerdekaan nasional.
Pidato Yazid sangat berpengaruh. Dengan demikian, dukungan negara-negara pendukung Ghana mulai melemah. Bahkan, saat pemungutan suara dilakukan, para penyokong Ghana dan penentang Indonesia mundur secara teratur.
Akhirnya, hasil Pepera diterima dengan 84 suara pro, 0 suara kontra, dan 30 suara abstain. Semangat Bandung tetap hidup dan menjadi kekuatan dalam diplomasi Indonesia saat itu.
Momentum lain yang menunjukkan relevansi Semangat Bandung adalah ingatan Roeslan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok VI di Havana pada September 1979. Saat itu, gerakan non-blok perlu dimurnikan karena adanya tekanan dari berbagai pihak. Semangat Bandung kembali digali dan dipelajari. Dan kemudian diakui bahwa keberhasilan KTT Non-Blok di Havana itu justru karena Semangat Bandung dapat dipelihara terus, meskipun ada tarikan dan desakan dari kanan maupun kiri terhadap gerakan non-blok tersebut.
