3 Berita Populer Malut: Uang Raib di Bank Mandiri Ternate & Safari Ramadan Sherly Laos

Sorotan Tiga Berita Terpopuler Maluku Utara: Dari Kasus Uang Raib Hingga Janji Kesejahteraan

Maluku Utara kembali menjadi sorotan dengan sejumlah peristiwa penting yang berhasil menarik perhatian publik. Tiga berita utama yang paling banyak dibaca pekan ini mencakup isu krusial terkait dunia perbankan, penegakan disiplin aparatur sipil negara, serta komitmen pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berita-berita ini memberikan gambaran yang beragam mengenai dinamika yang terjadi di berbagai sektor di provinsi yang kaya akan keindahan alam ini.

Kasus Uang Nasabah Raib Rp5 Miliar: Bank Mandiri Ternate Buka Suara

Salah satu isu yang paling mengemuka adalah klaim hilangnya dana nasabah senilai Rp5 miliar di Bank Mandiri cabang Ternate. Ismet Baradi, seorang nasabah, melalui kuasa hukumnya, Supriadi Hamisi, telah menyampaikan tuntutan keadilan terkait hilangnya dana tersebut. Kejadian ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat pengguna layanan perbankan, terutama terkait keamanan aset mereka.

Pihak manajemen Bank Mandiri cabang Kota Ternate, yang berlokasi di Jalan Pahlawan Revolusi, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait kasus yang mencuat ini. Pernyataan dari pihak bank diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan solusi yang memuaskan bagi nasabah yang terdampak, serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Detail mengenai duduk perkara, investigasi yang sedang berjalan, dan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pihak bank menjadi poin penting yang dinantikan oleh masyarakat. Penting bagi institusi keuangan untuk bersikap transparan dan proaktif dalam menangani setiap keluhan nasabah, terlebih jika menyangkut jumlah dana yang signifikan.

Tindak Tegas PPPK “Bandel”: Pemkab Halmahera Selatan Ambil Langkah Konkret

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan dilaporkan akan mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dinilai “bandel”. Kealpaan para PPPK ini terjadi setelah mereka menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan pada tanggal 12 Desember 2025 lalu, namun tidak kunjung menjalankan tugasnya di lokasi penempatan yang telah ditentukan.

Sikap tegas ini diambil sebagai respons terhadap pelanggaran disiplin yang dianggap serius. Dua nama yang secara spesifik disebutkan dalam pemberitaan adalah Fadli Haddar dan Nursan Rajak. Keduanya diketahui tidak melaksanakan tugas di lokasi penempatan resmi mereka, yaitu di Rumah Sakit Pratama (RSP) Bisui, Kecamatan Gane Timur.

Sekretaris Kabupaten Halmahera Selatan, Munawir Kasuba, menegaskan bahwa praktik seperti ini tidak dapat dibiarkan. Tindakan tegas ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap aparatur negara menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi PPPK lainnya agar senantiasa disiplin dan profesional dalam menjalankan amanah yang telah diberikan. Penegakan disiplin yang konsisten merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal.

Safari Ramadan Gubernur Maluku Utara: Janji Kesejahteraan untuk Guru dan Santri

Dalam rangka mempererat silaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat, Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, melanjutkan agenda Safari Ramadan. Kunjungan kali ini dilakukan di Pesantren Nurul Hidayah Muda Sidangoli, milik Ustaz Nur, yang berlokasi di Desa Sidangoli Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat, pada Selasa (3/3/2026).

Dalam kunjungan yang penuh kehangatan tersebut, Gubernur Sherly Laos tidak datang dengan tangan kosong. Didampingi oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Provinsi Samsuddin A. Kadir, Kepala Biro Kesra Asrul Gailea, serta Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Musrifah Alhadar, beliau membawa kabar gembira yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para pengajar dan santri.

Komitmen pemerintah provinsi diwujudkan dengan janji pembangunan tiga unit rumah layak huni yang diperuntukkan bagi para pengajar di pesantren tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan hibah uang tunai sebesar Rp50 juta. Dana hibah ini direncanakan akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan dapur pesantren, sebuah fasilitas penting yang menunjang aktivitas sehari-hari para santri.

Melalui program-program seperti ini, pemerintah provinsi menunjukkan perhatiannya terhadap sektor pendidikan agama dan kesejahteraan tenaga pengajar. Upaya ini sejalan dengan tema silaturahmi Ramadan yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial. Komitmen terhadap pembangunan rumah layak dan dukungan terhadap fasilitas pendidikan agama diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di Halmahera Barat dan Maluku Utara secara umum.

Pos terkait