Selama setahun lebih memimpin, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan ke luar negeri sebanyak 49 kali. Dalam waktu tersebut, dia mengunjungi 28 negara. Kunjungan ini terbagi dalam berbagai bentuk, baik bilateral maupun multilateral. Beberapa negara bahkan dikunjungi lebih dari sekali, seperti Malaysia yang menjadi tujuan utama dengan lima kali kunjungan.
Kebijakan Diplomasi Global
Presiden Prabowo menegaskan bahwa tujuan kunjungan ke luar negeri adalah untuk menjaga kebutuhan minyak Indonesia. Menurutnya, kunjungan tersebut penting untuk memastikan pasokan energi tetap stabil, terlebih dalam situasi di mana perang antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran menyebabkan penutupan jalur Selat Hormuz.
Namun, kritik terhadap kunjungan Prabowo tidak jarang muncul. Beberapa ahli mengatakan bahwa diplomasi global yang dilakukan Prabowo cenderung tidak jelas arahnya. Dosen hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menyatakan bahwa prinsip bebas aktif yang dianut Indonesia selama ini mulai memudar. Ia menyoroti bahwa bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian Gaza yang dipimpin Donald Trump membuat Indonesia sulit mengkritik posisi AS.
Kinerja Diplomasi Indonesia
Meski demikian, ada pihak yang melihat hasil positif dari kunjungan luar negeri Prabowo. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa pemerintah berhasil mencapai beberapa kesepakatan strategis. Misalnya, Indonesia bergabung dengan BRICS, serta mencatat kesepakatan tarif dagang nol persen bersama 27 negara Uni Eropa.
Kunjungan ke Rusia juga menghasilkan kerja sama bisnis senilai Rp35 triliun antara Danantara dan Russian Direct Investment Fund (RDIF). Di samping itu, kunjungan ke Britania Raya dan Korea Selatan-Jepang memberikan komitmen investasi sebesar Rp90 triliun dan Rp575 triliun.
Tantangan dan Kritik
Namun, kritik terhadap efektivitas diplomasi Indonesia juga muncul. Dosen hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kibtiah, mengatakan bahwa meskipun banyak kunjungan, hasilnya belum sepenuhnya terlihat. Dia menyoroti bahwa investor asing yang masuk ke Indonesia masih dominan dari Asia, dan belum ada perubahan signifikan dalam hal distribusi investasi.
Tia juga menyoroti bahwa diplomasi Indonesia kurang efektif dalam mempercepat rute keluarnya kapal tanker Pertamina dari Selat Hormuz. Sebaliknya, Malaysia dinilai lebih berani mengkritik serangan AS-Israel, sehingga mendapatkan akses tanpa kendala.
Efisiensi Anggaran
Di tengah efisiensi anggaran yang dicanangkan oleh pemerintah, Presiden Prabowo mengumumkan penghematan besar-besaran di pemerintahannya. Penghematan ini rencananya dialokasikan ke program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, atau percepatan infrastruktur. Namun, di sisi lain, Prabowo tetap rajin berkunjung ke luar negeri.
Tia menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan kunjungan bilateral. Menurutnya, fokus pada kepentingan dalam negeri lebih penting dibandingkan terlalu banyak kunjungan luar negeri.
Masalah Politik Luar Negeri
Dari segi politik luar negeri, Indonesia terus berusaha mempertahankan prinsip bebas aktif. Namun, beberapa kebijakan pemerintah terkesan bingung dalam menentukan arah. Dosen hubungan internasional dari Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra, menyatakan bahwa prinsip bebas aktif saat ini tidak jelas definisinya.
Ia mencontohkan bagaimana Indonesia bergabung dengan BRICS yang didominasi China dan Rusia, sementara di sisi lain mendukung Dewan Perdamaian yang dipimpin AS. Hal ini menimbulkan keraguan tentang kejelasan sikap Indonesia dalam konteks politik global.
Perspektif Masa Depan
Radityo menegaskan bahwa ketidakjelasan arah diplomasi Indonesia bisa berdampak buruk jika situasi global semakin meruncing. Jika Indonesia tidak memiliki posisi yang jelas, maka negara-negara besar akan memandang Indonesia sebagai bagian dari blok mereka.
Sementara itu, Prabowo tetap yakin bahwa kunjungan luar negeri yang dilakoninya adalah langkah penting untuk kepentingan bangsa. Ia menegaskan bahwa tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, terutama dalam situasi global yang terus berubah.
