Potensi Pemangkasan Anggaran Makan Bergizi Gratis di Tengah Ancaman Defisit APBN 2026
Jakarta – Pemerintah tengah mengevaluasi berbagai opsi untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, termasuk kemungkinan melakukan penyesuaian pada anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai antisipasi jika lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit APBN melampaui batas aman 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi risiko atau stress test terhadap skenario kenaikan harga minyak dunia. Simulasi ini memproyeksikan harga minyak mentah mencapai rata-rata US$ 92 per barel sepanjang tahun 2026, yang dipicu oleh eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat.
Hasil simulasi tersebut menunjukkan potensi pelebaran defisit APBN hingga mencapai 3,6% terhadap PDB jika harga minyak global bertahan pada level tersebut selama satu tahun penuh. “Kita sudah melakukan exercise kalau harga minyak US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih tadi,” ujar Purbaya dalam acara Buka Puasa Bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).
Untuk mengantisipasi skenario terburuk ini dan mencegah defisit anggaran membengkak, pemerintah telah menyiapkan serangkaian strategi penyesuaian belanja negara. Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah melakukan efisiensi anggaran pada beberapa program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Efisiensi Anggaran MBG: Fokus pada Belanja Pendukung
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa efisiensi anggaran pada program MBG tidak akan menyentuh anggaran utama yang dialokasikan untuk penyediaan makanan bagi para penerima manfaat. Penerima manfaat program ini mencakup kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.
Fokus efisiensi lebih diarahkan pada pos-pos belanja pendukung yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan penyediaan nutrisi. “Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelasnya.
Dengan demikian, pemerintah berupaya memastikan bahwa kualitas dan kuantitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat tidak terganggu, sembari mencari celah penghematan pada aspek operasional dan administratif program.
Penundaan Belanja Infrastruktur Multi-Years
Selain penyesuaian pada program MBG, pemerintah juga mengkaji opsi penundaan sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years atau proyek-proyek yang dapat ditunda pelaksanaannya ke tahun berikutnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk merespons gejolak ekonomi akibat kenaikan harga minyak.
Purbaya mencontohkan potensi penyesuaian pada proyek-proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Beberapa proyek pembangunan, seperti jembatan atau fasilitas pendidikan, yang memiliki skema pendanaan multi-years dapat dijadwalkan ulang pelaksanaannya. “Misalnya di Kementerian PU, mungkin ada belanja-belanja yang bisa digeser ke tahun depan. Macam-macam program yang mereka punya kan, jembatan, ada sekolah,” ungkapnya.
Penyesuaian ini akan dilakukan secara selektif, mempertimbangkan urgensi dan dampak dari setiap proyek terhadap pembangunan nasional.
Anggaran MBG yang Meningkat Signifikan
Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 335 triliun dengan target menjangkau 82,9 juta penerima manfaat. Angka ini menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan untuk program MBG tercatat sebesar Rp 71 triliun, dengan target penerima manfaat sebanyak 17,9 juta orang. Peningkatan anggaran yang drastis ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan dan dampak program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan.
Meskipun demikian, tantangan ekonomi global, seperti fluktuasi harga minyak, mengharuskan pemerintah untuk senantiasa waspada dan siap mengambil langkah-langkah adaptif demi menjaga kesehatan fiskal negara. Evaluasi dan penyesuaian anggaran, termasuk pada program-program prioritas seperti MBG, menjadi bagian integral dari upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
