Pemprov Kalteng Tegaskan ASN Tetap Masuk Kerja Penuh Pasca-Idulfitri 2026
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) telah mengambil sikap tegas terkait kebijakan kerja pasca-Hari Raya Idulfitri 2026. Berbeda dengan wacana kebijakan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) yang dipertimbangkan di tingkat nasional, Pemprov Kalteng memastikan tidak akan menerapkannya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan perbedaan mendasar antara kondisi geografis dan sosial di Kalimantan Tengah dengan kota-kota metropolitan di Indonesia.
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kalteng, Leonard S Ampung, menjelaskan bahwa kebijakan WFH yang digagas pemerintah pusat lebih berorientasi pada solusi penanganan masalah kemacetan lalu lintas di daerah perkotaan yang padat. “Sementara WFH kita tidak lakukan di Kalimantan Tengah, itu beda dengan di kota-kota besar,” ujar Leonard. Ia menekankan bahwa alasan utama di balik usulan WFH adalah untuk mengurai kepadatan arus mudik dan arus balik yang kerap menimbulkan kemacetan parah.
Alasan Kalteng Berbeda dengan Kota Besar
Menurut Leonard, di kota-kota besar, WFH menjadi salah satu strategi untuk memungkinkan masyarakat bekerja dari mana saja ketika mobilitas fisik terhambat oleh kemacetan. “Karena intinya adalah WFH itu karena arus mudik atau arus balik yang macet, padat, nah sehingga ya perlu dari anywhere aja bisa dia kerja di mana saja,” tuturnya.
Namun, kondisi di Kalimantan Tengah dinilai sangat berbeda. Leonard berpendapat bahwa lalu lintas di provinsi ini relatif lancar dan tidak mengalami kepadatan yang signifikan seperti di wilayah metropolitan. Dengan demikian, tidak ada urgensi untuk menerapkan kebijakan WFH demi mengatasi masalah kemacetan. “Kalau di Kalimantan Tengah kan relatif tidak terjadi kemacetan, ini bisa kita lakukan dan kami harapkan bisa kembali untuk bekerja sehingga pelayanan publik ini tidak kita kurangi,” tegasnya.
Komitmen Pelayanan Publik Tetap Optimal
Keputusan untuk tidak menerapkan WFH ini didasari oleh komitmen Pemprov Kalteng untuk menjaga kualitas dan kontinuitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan ASN tetap masuk kerja secara penuh sesuai jadwal, diharapkan roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal tanpa hambatan. ASN di lingkungan Pemprov Kalteng dijadwalkan untuk kembali aktif bekerja di kantor setelah masa libur Idulfitri 2026 berakhir, sesuai dengan kalender kerja yang telah ditetapkan.
“Sesuai dengan jadwal yang ada. Jadi 25 Maret ya sudah balik (masuk kerja),” tandas Leonard, menegaskan kembali tanggal kembalinya ASN ke kantor.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengisyaratkan adanya kemungkinan penerapan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN dan pekerja swasta setelah Lebaran 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas kerja sekaligus mengurangi beban transportasi dan emisi karbon. Namun, hingga berita ini ditulis, aturan teknis pelaksanaan kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan.
Di sisi lain, Pemprov Kalteng juga secara proaktif mengingatkan seluruh ASN di wilayahnya untuk tidak menambah masa libur di luar jadwal resmi yang telah ditetapkan. Upaya ini dilakukan guna memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan tetap berjalan normal pasca-libur panjang Idulfitri. Kepatuhan terhadap jadwal kerja ini menjadi kunci utama dalam menjaga efektivitas dan efisiensi birokrasi serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima.
