Banjir Balikpapan Selatan: Lebih dari Sekadar Curah Hujan Tinggi, Peran Bendali Perumahan Krusial
BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR – Fenomena banjir yang kerap melanda kawasan Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur, ternyata tidak melulu disebabkan oleh tingginya intensitas curah hujan. Sebuah penelaahan mendalam oleh Komisi III DPRD Balikpapan mengungkap akar masalah yang lebih kompleks, yang sebagian besar bersumber dari minimnya atau ketidakoptimalan bangunan pengendali banjir atau yang dikenal sebagai bozem atau bendali di kawasan perumahan. Jalan MT Haryono, yang telah lama dikenal sebagai area rawan banjir, menjadi sorotan utama dalam temuan ini.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh lembaganya, sekitar 80 persen kontribusi terjadinya banjir, khususnya di wilayah Balikpapan Selatan, berasal dari ketiadaan bendali yang memadai di kawasan perumahan. Bahkan, jika bendali tersebut ada, fungsinya seringkali tidak optimal.
“Menurut kajian kami, sebesar 80 persen penyumbang banjir terutama di wilayah Balikpapan Selatan adalah belum tersedianya bendali perumahan. Kalaupun ada, bendali tidak berfungsi optimal,” ujar Yusri pada Senin, 2 Maret 2026.
Situasi ini mendorong Komisi III untuk mendesak para pengembang perumahan agar segera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada pemerintah kota. PSU ini mencakup berbagai elemen penting dalam sebuah kawasan perumahan, termasuk sistem drainase dan fasilitas pengendali banjir yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengembang hingga diserahterimakan.
Namun, upaya penyerahan PSU ini menemui kendala serius akibat lemahnya koordinasi antar 17 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam proses verifikasi. Perbedaan standar dan persepsi antar OPD menjadi hambatan utama yang memperlambat dan memperumit proses tersebut.
Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memiliki standar yang sangat ketat, mengharuskan seluruh aspek terkait PSU dalam kondisi “clear and clean” atau bersih dan rapi sebelum dapat diterima. Di sisi lain, beberapa OPD lain memiliki pandangan yang lebih fleksibel, menilai bahwa sebagian komponen PSU sudah dapat diterima meskipun belum sepenuhnya rampung.
“Kelemahannya adalah antar OPD ini belum klik, belum sama pemikirannya,” jelas Yusri, menyoroti inkonsistensi dalam proses verifikasi yang berujung pada penundaan yang tidak perlu.
Data yang berhasil dihimpun oleh Komisi III menunjukkan gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Dari total 191 pengembang perumahan yang beroperasi di Kota Balikpapan, baru sekitar 24 perumahan yang secara resmi telah menyerahkan PSU kepada pemerintah kota. Angka ini sangatlah minim jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan pengembang.
Lebih lanjut, dari 24 perumahan tersebut, penyerahan PSU sebagian besar masih bersifat parsial atau per item, bukan penyerahan menyeluruh yang mencakup seluruh aspek yang seharusnya. Hal ini tentu saja belum mampu mengatasi akar permasalahan banjir secara komprehensif.
Tantangan Penyerahan PSU: Koordinasi Antar OPD dan Dampaknya pada Pengendalian Banjir
Masalah penyerahan PSU oleh pengembang perumahan kepada pemerintah kota merupakan isu krusial yang berkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan penanggulangan banjir di Balikpapan. Ketiadaan bendali yang berfungsi optimal di kawasan perumahan menjadi salah satu penyebab utama mengapa banjir seringkali terjadi, bahkan saat curah hujan tidak terlalu ekstrem.
Mengapa Bendali Perumahan Penting?
Bendali atau bozem memiliki fungsi vital dalam sistem pengelolaan air di sebuah kawasan perumahan. Fungsinya antara lain:
- Menampung Air Hujan: Bendali berfungsi sebagai reservoir sementara untuk menampung volume air hujan yang tinggi, mencegah air tersebut langsung mengalir deras ke saluran drainase utama atau permukiman warga.
- Mengendalikan Laju Aliran: Dengan adanya bendali, laju aliran air dapat dikendalikan, sehingga tidak membebani sistem drainase yang ada dan mengurangi risiko terjadinya genangan atau banjir.
- Mencegah Erosi: Bendali membantu mengurangi kecepatan aliran air yang dapat menyebabkan erosi tanah di sekitar kawasan perumahan.
- Meningkatkan Kualitas Air: Beberapa bendali dirancang untuk membantu proses sedimentasi, sehingga kualitas air yang dialirkan ke hilir menjadi lebih baik.
Ketika bendali tidak dibangun atau tidak berfungsi dengan baik, air hujan yang seharusnya tertampung akan langsung mengalir ke saluran drainase. Jika kapasitas saluran drainase tidak memadai, atau jika saluran tersebut tersumbat, maka banjir tidak dapat dihindari.
Kendala Koordinasi OPD: Hambatan dalam Verifikasi PSU
Lemahnya koordinasi antar OPD dalam proses verifikasi penyerahan PSU menjadi hambatan signifikan yang memperlambat penyelesaian masalah ini. Perbedaan standar dan interpretasi terhadap kelengkapan PSU oleh masing-masing dinas menciptakan kebingungan dan penundaan.
DPU: Standar “Clear and Clean”
Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menuntut agar seluruh elemen PSU dalam kondisi sempurna sebelum diterima. Ini mencakup kualitas konstruksi, fungsi, dan kelengkapan administrasi.OPD Lain: Fleksibilitas dalam Verifikasi
Sementara itu, beberapa OPD lain mungkin memiliki kebijakan yang lebih lunak, bersedia menerima PSU meskipun belum sepenuhnya rampung, dengan alasan bahwa beberapa komponen dapat diselesaikan di kemudian hari.
Perbedaan pendekatan ini menciptakan situasi di mana pengembang kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari semua pihak, dan proses verifikasi menjadi berlarut-larut. Akibatnya, tanggung jawab atas pemeliharaan dan optimalisasi bendali serta infrastruktur lainnya tetap berada di tangan pengembang, yang terkadang tidak memiliki komitmen jangka panjang.
Minimnya Penyerahan PSU: Ancaman Banjir yang Berkelanjutan
Jumlah perumahan yang telah menyerahkan PSU kepada pemerintah kota yang masih sangat sedikit menjadi indikator betapa besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
- Jumlah Pengembang: Terdapat 191 pengembang perumahan di Balikpapan.
- Penyerahan PSU: Baru sekitar 24 pengembang yang menyerahkan PSU.
- Sifat Penyerahan: Sebagian besar penyerahan bersifat parsial, bukan menyeluruh.
Situasi ini menciptakan potensi banjir yang berkelanjutan, terutama di kawasan-kawasan perumahan baru yang belum sepenuhnya menyerahkan tanggung jawab infrastruktur kepada pemerintah kota. Komisi III DPRD Balikpapan terus berupaya mendorong percepatan proses ini demi menciptakan Balikpapan yang lebih aman dari ancaman banjir.
