Korea Selatan Luncurkan Kebijakan Pariwisata Baru, Termasuk Bebas Visa untuk Rombongan WNI
Pemerintah Korea Selatan telah mengumumkan serangkaian reformasi kebijakan pariwisata yang signifikan, yang dirancang untuk mendongkrak jumlah wisatawan internasional hingga 30 juta dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu terobosan utama dalam paket kebijakan ini adalah rencana pemberian fasilitas bebas visa bagi warga negara Indonesia (WNI) dalam skema tertentu. Pengumuman penting ini disampaikan dalam Rapat Strategi Pariwisata Nasional ke-11 yang dipimpin langsung oleh Presiden Lee Jae Myung, dihadiri oleh Perdana Menteri Kim Min-seok, perwakilan dari 15 kementerian terkait, serta para pemangku kepentingan dari industri pariwisata Korea Selatan.
Rincian Kebijakan Bebas Visa untuk Warga Negara Indonesia
Fasilitas bebas visa yang ditawarkan kepada WNI ini akan diberlakukan dalam tahap uji coba. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah wisatawan Indonesia harus melakukan perjalanan dalam sebuah rombongan yang terdiri dari minimal tiga orang. Dengan demikian, kebijakan ini tidak berlaku bagi individu yang bepergian sendirian atau yang dikenal sebagai solo traveler.
Tujuan utama dari perjalanan tersebut haruslah murni untuk keperluan wisata. Meskipun mendapatkan fasilitas bebas visa, proses pemeriksaan dokumen di imigrasi tetap akan dilakukan. Wisatawan wajib menunjukkan paspor yang masih berlaku, bukti tiket pulang-pergi, serta konfirmasi akomodasi selama berada di Korea Selatan.
Pemerintah Korea Selatan optimis bahwa kebijakan bebas visa untuk rombongan WNI ini akan mampu meningkatkan minat kunjungan dari Indonesia. Pasar pariwisata Indonesia dinilai memiliki potensi yang besar di kawasan Asia Tenggara, dan fasilitas ini diharapkan dapat mempermudah serta mendorong lebih banyak warga Indonesia untuk menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya Korea Selatan.
Perluasan Visa Multiple-Entry dan Akses Imigrasi yang Lebih Mudah
Selain kemudahan bebas visa bagi rombongan WNI, Korea Selatan juga memperluas cakupan kebijakan visa multiple-entry. Fasilitas ini kini akan diberikan kepada warga negara Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang sebelumnya pernah berkunjung ke Korea. Visa multiple-entry dengan masa berlaku lima tahun ini bertujuan untuk mendorong kunjungan berulang dan membangun loyalitas wisatawan terhadap destinasi Korea Selatan.
Lebih lanjut, bagi penduduk kota-kota besar di negara-negara tersebut, ada kemungkinan untuk mengajukan visa kunjungan dengan masa berlaku yang lebih panjang, hingga 10 tahun. Hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan Korea Selatan tetap menjadi pilihan utama bagi wisatawan internasional.
Upaya peningkatan kenyamanan wisatawan juga terlihat dari perluasan sistem gerbang imigrasi otomatis atau automated gates. Sebelumnya, fasilitas ini hanya tersedia bagi warga dari 18 negara, termasuk Jepang, Singapura, dan Australia. Kini, sistem ini diperluas untuk mencakup seluruh warga negara Uni Eropa. Langkah ini merupakan bagian dari strategi komprehensif untuk mempercepat proses imigrasi dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan asing secara keseluruhan.
Kinerja Pariwisata Korea Selatan dan Perbandingan dengan Jepang
Sepanjang tahun 2025, Korea Selatan berhasil mencatat lebih dari 18 juta kunjungan wisatawan asing. Angka ini telah melampaui rekor sebelum pandemi COVID-19, yang berada di kisaran 17 juta kunjungan. Peningkatan ini menunjukkan pertumbuhan sekitar 15% dibandingkan dengan tahun 2024, menandakan pemulihan yang positif di sektor pariwisata.
Namun demikian, capaian ini masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan tetangganya, Jepang. Jepang berhasil mencetak rekor luar biasa dengan 43 juta kunjungan wisatawan pada periode yang sama. Salah satu faktor yang berkontribusi pada keunggulan Jepang adalah pelemahan nilai tukar Yen, yang membuat biaya perjalanan ke Jepang menjadi lebih terjangkau dan menarik bagi turis internasional.
Strategi Komprehensif untuk Meningkatkan Kunjungan Turis
Pemerintah Korea Selatan tidak hanya mengandalkan kebijakan bebas visa sebagai satu-satunya strategi untuk mendongkrak jumlah kunjungan turis. Ada upaya serius untuk mendiversifikasi destinasi wisata dan mengurangi konsentrasi turis di ibu kota, Seoul. Salah satu strategi utamanya adalah memperkuat infrastruktur pariwisata di kota-kota lain di luar Seoul, serta meningkatkan promosi destinasi wisata lokal yang belum banyak dikenal.
Untuk mendukung hal ini, Korea Selatan berencana untuk menambah jumlah rute penerbangan internasional langsung ke bandara-bandara di kota-kota lain. Selain itu, penerbangan domestik yang menghubungkan Bandara Internasional Incheon dengan bandara-bandara regional juga akan diperbanyak.
Kenyamanan mobilitas wisatawan juga menjadi perhatian. Layanan bus bandara malam hari, yang sebelumnya hanya beroperasi di 13 rute wilayah Seoul, akan diperluas jangkauannya hingga Provinsi Chungcheong dan Gangwon. Tiket kereta cepat KTX juga akan mengalami kemudahan pemesanan, di mana batas waktu pemesanan yang saat ini hanya satu bulan sebelum keberangkatan akan diperpanjang.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah Korea Selatan berencana untuk mengesahkan Undang-Undang Promosi Akomodasi. Inisiatif ini mencakup pengembangan model penginapan premium yang terinspirasi dari konsep parador di Spanyol. Rencananya adalah mengubah bangunan bersejarah seperti hanok tradisional, kuil, dan desa-desa rakyat menjadi destinasi penginapan kelas atas yang menawarkan pengalaman unik dan otentik bagi wisatawan.
