Konflik yang memanas antara Amerika Serikat dan Iran kini tidak lagi dapat dianggap sebagai sekadar perseteruan regional. Potensi ancaman terhadap Selat Hormuz, jalur vital yang menyalurkan sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, telah meluas menjadi ancaman serius terhadap krisis energi global. Situasi ini berpotensi mengguncang sendi-sendi ekonomi dunia, termasuk perekonomian Indonesia.
Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, mengamati bahwa eskalasi konflik, yang ditandai dengan serangkaian serangan udara, balasan drone dan rudal, serta perluasan area konflik hingga mendekati Lebanon, menunjukkan pergeseran drastis dari ranah diplomasi menuju konfrontasi terbuka.
“Ketika Selat Hormuz terseret ke dalam pusaran konflik, dunia tidak lagi berbicara tentang perang yang terbatas. Dunia kini berbicara tentang risiko sistemik,” ujar Azis Subekti dalam sebuah pernyataan pada Rabu, 4 Maret 2026.
Menurut pandangannya, Indonesia perlu segera merumuskan respons strategis yang matang untuk menghadapi berbagai dampak yang mungkin timbul dari perang di Timur Tengah ini. Dampak tersebut berpotensi menjalar ke sektor energi, memengaruhi nilai tukar rupiah, hingga memicu inflasi di dalam negeri.
Krisis Hormuz: Efek Domino Ancaman Ekonomi Berlapis
Azis Subekti menekankan bahwa Selat Hormuz lebih dari sekadar sebuah wilayah geografis. Jalur ini adalah arteri utama pasokan energi dunia. Gangguan sekecil apa pun pada jalur ini dapat memicu lonjakan harga minyak global secara signifikan.
Kenaikan harga energi akan berimbas luas ke berbagai sektor. Biaya transportasi akan meningkat, industri akan menghadapi tantangan baru, dan harga pangan pun diprediksi akan melonjak. Premi asuransi pelayaran kemungkinan besar akan mengalami kenaikan, mengganggu kelancaran rantai pasok global. Para investor pun mungkin akan menahan ekspansi bisnis mereka di tengah ketidakpastian.
“Dunia yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan geopolitik sebelumnya kembali dihadapkan pada ancaman inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi,” jelas Azis.
Bagi Indonesia, konsekuensi dari situasi ini sangat nyata. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan energi strategis, lonjakan harga global berpotensi memberikan tekanan besar pada neraca perdagangan dan melemahkan nilai tukar rupiah. Inflasi impor pun akan meningkat, membebani daya beli masyarakat.
Situasi ini menempatkan pemerintah Indonesia dalam dilema yang pelik. Pemerintah harus memilih antara mempertahankan subsidi energi dengan beban fiskal yang semakin berat, atau menyesuaikan harga energi dengan risiko munculnya tekanan sosial dari masyarakat.
Azis Subekti mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa bersikap apatis atau merasa aman terlepas dari pusaran konflik ini. Sebagai anggota G20 dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki bobot strategis yang signifikan, sekaligus memikul tanggung jawab moral untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas global.
Indonesia Perkuat Diplomasi Aktif dan Substantif
Langkah pertama yang sangat didorong adalah penguatan diplomasi aktif untuk mendorong de-eskalasi konflik dan tercapainya gencatan senjata. Upaya ini harus dilakukan melalui berbagai forum internasional yang ada.
“Netralitas tidak berarti pasif; ia berarti menjaga jarak dari blok kekuatan yang berseteru sambil secara aktif membangun ruang dialog untuk mencari solusi damai,” tegas Azis Subekti.
Indonesia juga dinilai perlu memperkuat suara negara-negara berkembang atau Global South. Penegasan bahwa stabilitas jalur energi global merupakan kepentingan bersama seluruh negara di dunia harus terus digaungkan.
Momentum Percepat Diversifikasi Energi
Jalur strategis kedua yang perlu ditempuh adalah pembenahan struktural di dalam negeri. Azis Subekti melihat bahwa krisis yang berpotensi terjadi di Selat Hormuz ini harus dijadikan momentum untuk mempercepat diversifikasi sumber energi dan memperkuat cadangan strategis nasional.
Reformasi kebijakan subsidi agar lebih tepat sasaran, serta percepatan investasi di sektor energi terbarukan, menjadi agenda yang sangat mendesak.
“Transisi energi bukan lagi sekadar agenda jangka panjang yang bisa ditunda; ia kini telah menjadi strategi ketahanan nasional yang krusial,” ujarnya.
Selain itu, Azis juga menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter yang disiplin untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan laju inflasi. Persiapan bantalan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan juga harus dilakukan sejak dini, agar guncangan ekonomi global tidak berubah menjadi krisis domestik yang lebih parah.
Azis Subekti mengingatkan bahwa di balik seluruh kalkulasi ekonomi yang rumit, dimensi kemanusiaan tidak boleh diabaikan.
“Krisis di Selat Hormuz mungkin terjadi ribuan kilometer dari Nusantara. Namun, ketika jalur energi global bergetar, dampaknya akan terasa hingga ke dapur rumah tangga kita,” ucap Azis.
“Pilihan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin dunia hari ini akan menentukan stabilitas ekonomi global di masa depan. Dan pilihan yang kita ambil di dalam negeri—baik dalam ranah diplomasi maupun dalam pembenahan struktur ekonomi—akan menentukan apakah Indonesia hanya akan menjadi negara yang terdampak, atau mampu berdiri tegak sebagai kekuatan menengah yang tangguh dan bermoral di tengah dunia yang penuh ketidakpastian,” pungkasnya.
