Berkah Ramadan: Empat Provinsi Gelar Diskon dan Pemutihan Pajak Kendaraan di Awal 2026
Bagi para pemilik kendaraan, awal tahun 2026 membawa angin segar berupa program keringanan pajak kendaraan bermotor. Empat provinsi di Indonesia secara serentak menggelar program diskon dan pemutihan pajak kendaraan, memberikan kesempatan emas bagi masyarakat untuk melunasi kewajiban mereka tanpa beban denda yang memberatkan. Kebijakan ini dirancang khusus untuk meringankan beban finansial masyarakat, terutama bagi mereka yang mungkin terlambat dalam membayar pajak kendaraan selama beberapa tahun terakhir. Dengan adanya program ini, pemilik kendaraan dapat memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tanpa harus khawatir mengenai denda keterlambatan yang biasanya cukup besar. Bahkan, di beberapa wilayah, pemerintah provinsi juga menawarkan pembebasan pokok tunggakan pajak untuk tahun-tahun tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Program-program ini, meskipun memiliki tujuan yang sama, hadir dengan skema, periode, dan persyaratan yang berbeda-beda di setiap provinsinya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Berikut adalah rincian provinsi yang memberikan keringanan pajak kendaraan di awal tahun 2026:
1. Jawa Tengah: Keringanan ‘Gas Jateng 5 Persen’
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meluncurkan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diberi nama ‘Gas Jateng 5 Persen’. Program ini merupakan respons strategis terhadap penerapan opsen pajak kendaraan, yang bertujuan memberikan potongan sebesar 5 persen dari pokok PKB bagi masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan.
Diskon sebesar 5 persen ini telah resmi diberlakukan sejak 20 Februari 2026 dan akan berlangsung hingga 21 Desember 2026. Diharapkan, kebijakan ini dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor mereka.
Landasan hukum dari kebijakan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/43 Tahun 2026 tentang Pemberian Pengurangan atas Pajak Kendaraan Bermotor bagi Masyarakat. Keputusan ini mencakup empat poin kemudahan utama:
- Pengurangan Pokok PKB Sebesar 5 Persen: Ini adalah inti dari program, di mana wajib pajak akan langsung mendapatkan potongan 5 persen dari total pokok pajak yang harus dibayarkan.
- Sanksi Administratif Dihitung Setelah Pengurangan: Sanksi administratif, seperti denda keterlambatan, akan dihitung berdasarkan nilai pokok PKB setelah dikurangi diskon 5 persen. Ini berarti besaran denda juga akan lebih ringan.
- Pengurangan Tunggakan Pokok PKB dan Sanksi Administratif: Program ini juga memberikan keringanan untuk tunggakan pokok PKB beserta sanksi administrasinya untuk masa pajak tertentu.
- Periode Pembayaran untuk Mendapatkan Keringanan: Pengurangan pokok, sanksi administrasi, dan tunggakan hanya berlaku bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran dalam periode 20 Februari hingga 21 Desember 2026.
2. Sulawesi Tenggara: Pemutihan Khusus Pelajar dan Mahasiswa
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melanjutkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang memberikan angin segar hingga April 2026. Program istimewa ini dirancang khusus untuk kalangan pelajar dan mahasiswa, mencakup penghapusan denda serta pokok tunggakan pajak kendaraan bermotor tahun 2024 dan sebelumnya.
Langkah proaktif ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 100.3.3.1/107 Tahun 2025. Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk membantu generasi muda agar dapat lebih fokus menempuh pendidikan tanpa dibebani oleh kewajiban administrasi pajak yang mungkin memberatkan.
Bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin memanfaatkan program ini, beberapa persyaratan dokumen perlu disiapkan:
- KTP dan STNK Asli: Dokumen identitas diri (KTP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli harus atas nama pelajar atau mahasiswa. Jika kendaraan belum atas nama sendiri, wajib melakukan proses balik nama terlebih dahulu.
- Bukti Status Pelajar atau Mahasiswa: Kartu pelajar atau kartu mahasiswa yang masih berlaku harus disertakan sebagai bukti keabsahan.
- Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB): Dokumen kepemilikan kendaraan bermotor ini juga menjadi salah satu syarat wajib.
3. Bali: Keringanan Berjenjang Berdasarkan Kapasitas Mesin
Provinsi Bali turut serta dalam memberikan keringanan pajak kendaraan melalui kebijakan yang telah berlaku sejak 5 Januari 2026. Aturan ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Bentuk keringanan yang ditawarkan di Bali cukup beragam, disesuaikan dengan kapasitas mesin kendaraan:
- Pengurangan 8 Persen untuk Kendaraan di Bawah 200 cc: Pemilik kendaraan dengan kapasitas mesin hingga 200 cc akan mendapatkan pengurangan pokok PKB sebesar 8 persen.
- Pengurangan 9 Persen untuk Kendaraan di Atas 200 cc: Bagi pemilik kendaraan dengan kapasitas mesin di atas 200 cc, keringanan yang diberikan adalah sebesar 9 persen dari pokok PKB.
- Tambahan Diskon 10 Persen untuk Wajib Pajak Patuh: Terdapat insentif tambahan sebesar 10 persen bagi wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak dan tidak memiliki tunggakan. Diskon tambahan ini berlaku untuk kendaraan hingga 200 cc.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
4. Aceh: Perpanjangan Program Pemutihan Hingga April 2026
Pemerintah Provinsi Aceh telah mengambil langkah proaktif dengan memperpanjang program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kebijakan ini diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2025 dan diperpanjang hingga tanggal 30 April 2026.
Melalui program ini, masyarakat diberikan kesempatan emas untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan mereka tanpa dikenakan denda keterlambatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Kasi Pendataan dan Penetapan UPTD PPA Wilayah XII BPKA atau Samsat Aceh Barat, Awal Muhaddir.
Untuk dapat memanfaatkan program pemutihan pajak di Aceh, beberapa dokumen pendukung yang perlu disiapkan antara lain:
- KTP Pemilik Kendaraan: Kartu Tanda Penduduk asli dari pemilik kendaraan.
- Nota Pajak Asli: Dokumen bukti pembayaran pajak sebelumnya.
- STNK Asli atau Surat Keterangan Kehilangan: Surat Tanda Nomor Kendaraan asli. Jika STNK hilang, surat keterangan kehilangan dari kepolisian yang sah dapat digunakan sebagai pengganti.
- Berkas Pendukung Lain: Dokumen tambahan lain yang mungkin diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Samsat setempat.
Keempat provinsi ini menunjukkan komitmennya dalam meringankan beban masyarakat di awal tahun 2026, terutama di bulan puasa yang seringkali identik dengan peningkatan kebutuhan pengeluaran. Kesempatan ini sebaiknya dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pemilik kendaraan untuk menertibkan administrasi kendaraan mereka.
