Jakarta – Upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan dan tata kota tampaknya akan segera menemui titik terang baru. Rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam, Kepulauan Riau, untuk mendalami berbagai strategi dan inovasi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah setempat. Kunjungan yang berlangsung pada Selasa (2/6/2026) ini berfokus pada pertukaran informasi mengenai pembangunan infrastruktur, pengelolaan sampah, hingga inovasi tata kelola perkotaan yang berhasil membawa Batam menjadi salah satu kota dengan kualitas lingkungan yang semakin baik.
Sinergi Pembangunan Batam: Kunci Pertumbuhan Ekonomi dan Pelayanan Publik
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Wali Kota Batam, Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, memaparkan bagaimana sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam menjadi pondasi kuat bagi pertumbuhan ekonomi serta peningkatan pelayanan publik. Ia menekankan pentingnya koordinasi tanpa ego sektoral demi tujuan bersama menyejahterakan masyarakat dan mengakselerasi pembangunan.
“Pemko Batam dan BP Batam terus bersinergi dalam mendukung pembangunan. Tidak ada lagi ego sektoral maupun tumpang tindih kewenangan. Semua berjalan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah,” ujar Li Claudia.
Pertumbuhan ekonomi Batam yang diklaim mencapai 6,8 persen, melebihi rata-rata nasional, ditopang oleh tingginya realisasi investasi dan aktivitas sektor pariwisata. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam yang menembus lebih dari Rp4 triliun, dengan sebagian besar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan geliat ekonomi yang positif.
Tantangan Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Layanan Dasar
Meskipun mencatat pertumbuhan ekonomi yang impresif, Batam dihadapkan pada tantangan signifikan akibat pesatnya pertumbuhan penduduk. Tingginya arus migrasi yang didorong oleh peluang kerja menciptakan lonjakan kebutuhan akan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja yang memadai.
“Pertumbuhan penduduk Batam sangat tinggi. Banyak masyarakat datang untuk mencari pekerjaan. Karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan dasar sekaligus memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat,” jelas Li Claudia.
Inovasi Pengelolaan Sampah Menuju Waste to Energy
Salah satu fokus utama kunjungan DPRD DKI Jakarta adalah pembedahan strategi pengelolaan sampah di Batam. Pemko Batam tengah berupaya keras memperkuat sistem persampahan melalui langkah-langkah strategis, termasuk pembangunan blok sel baru di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Proyeksi ini menargetkan penampungan volume sampah Kota Batam yang mencapai 1.000 hingga 1.300 ton per hari untuk empat tahun ke depan.
Lebih jauh lagi, Batam memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan teknologi Waste to Energy (WTE), yaitu pengolahan sampah menjadi sumber energi. Dengan ketersediaan lahan yang memadai, Batam berambisi menjadikan sampah sebagai aset bernilai ekonomi sekaligus solusi energi terbarukan.
“Kami sedang mempersiapkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern. Ke depan, arah kebijakan kami adalah menjadikan sampah sebagai sumber energi. Saat ini Batam masih memiliki ketersediaan lahan yang memadai untuk mendukung proses transisi menuju sistem tersebut,” ungkap Li Claudia.
Belajar dari IKN dan Singapura: Menuju Sistem Pengelolaan Sampah Modern
Upaya reformasi total sistem pengelolaan sampah yang ditargetkan Pemko Batam pada 2026, melibatkan studi banding langsung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Singapura. Kedua wilayah ini dianggap telah menerapkan praktik pengelolaan sampah modern, mulai dari pemilahan di hulu hingga pemanfaatan energi terbarukan.
Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, secara tegas menyatakan komitmennya untuk mengubah sistem pengelolaan sampah Batam menjadi lebih tertib, modern, dan minim dampak negatif terhadap lingkungan. Ia menargetkan masalah sampah yang berserakan di ruang publik dapat diatasi, serta Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) menjadi lebih baik, rapi, dan tidak menimbulkan bau atau masalah lainnya.
“Tahun depan (masalah) sampah di Batam harus beres, tidak boleh lagi berserakan. TPS harus menjadi tempat yang baik, rapi, dan tidak bau serta tidak menimbulkan masalah lainnya lagi,” tegasnya.
Proses pembenahan ini juga akan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk sosialisasi dan diskusi mengenai penentuan lokasi Tempat Pemrosesan Sampah (TPS) baru. Hal ini untuk memastikan aspirasi warga terakomodir sebelum pembangunan dimulai, demi terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman bagi semua.
Kunjungan DPRD DKI Jakarta ke Batam ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam mengadopsi praktik-praktik terbaik di bidang pengelolaan lingkungan dan tata kota. Pembelajaran dari keberhasilan Batam dalam mensinergikan pembangunan, mengelola tantangan urbanisasi, serta berinovasi dalam pengelolaan sampah, menjadi modal berharga untuk mewujudkan Jakarta yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan.
Penulis: Hermanto
