Kecaman Keras Terhadap Serangan Militer Gabungan yang Menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran
Jakarta – Serangan militer gabungan yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada Sabtu (28/2) waktu setempat, menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya menyasar simbol kepemimpinan sebuah negara berdaulat, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya dalam tatanan hubungan internasional.
“Serangan ini bukan sekadar operasi militer. Ini adalah tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal dan mengancam fondasi perdamaian dunia. Terlebih dilakukan di bulan suci Ramadan, hal ini melukai rasa keagamaan umat Islam dan mencederai kedaulatan serta otoritas negara lain,” ujar Idrus kepada wartawan pada Senin (2/3).
Idrus Marham menekankan bahwa pembunuhan terhadap seorang pemimpin negara melalui serangan militer terbuka memiliki potensi besar untuk memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Hal ini dikhawatirkan dapat menyeret kekuatan global ke dalam pusaran perang terbuka yang lebih besar. Ia menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan yang wajib dihormati. Tindakan militer sepihak merupakan bentuk pengingkaran terhadap prinsip hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Apapun dalihnya, pendekatan kekuatan bersenjata yang menghilangkan nyawa dan menghancurkan infrastruktur sipil adalah kemunduran peradaban. Dunia seharusnya bergerak menuju dialog, bukan dominasi militer,” tegasnya.
Dampak Kemanusiaan yang Mengerikan
Selain dampak geopolitik, Idrus juga menyoroti dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh serangan tersebut. Berdasarkan laporan dari berbagai media internasional, serangan tersebut tidak hanya menargetkan fasilitas militer, tetapi juga menyebabkan kerusakan luas di sejumlah wilayah strategis di Iran, termasuk di kawasan Teheran. Laporan menyebutkan adanya korban sipil yang berjatuhan dan ribuan warga terpaksa mengungsi dari rumah mereka.
“Ketika bom dijatuhkan, yang paling menderita adalah rakyat sipil. Anak-anak, perempuan, dan orang tua yang tidak tahu-menahu soal geopolitik menjadi korban. Ini tragedi kemanusiaan,” ujarnya dengan nada prihatin.
Sikap Politik Indonesia dan Seruan untuk Diplomasi
Idrus Marham juga menyampaikan sikap politik Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil posisi tegas di forum internasional. Sikap ini menekankan pentingnya menyerukan penghentian kekerasan dan mendorong terciptanya gencatan senjata.
“Indonesia, sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Kita tidak boleh diam,” tuturnya.
Ia meminta agar jalur diplomasi diintensifkan, termasuk melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna mencegah konflik agar tidak semakin meluas.
Ancaman Eskalasi Global
Idrus menilai bahwa jika konflik terus bereskalasi, dampaknya tidak hanya akan bersifat regional, tetapi juga global. Hal ini dapat mengancam stabilitas ekonomi, pasokan energi, dan keamanan internasional secara keseluruhan.
Karena itu, ia berharap tragedi ini dapat menjadi momentum refleksi global untuk menata ulang arsitektur keamanan internasional. Penataan ulang ini diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan berorientasi pada perlindungan manusia, bukan semata-mata kepentingan geopolitik.
“Kita harus mendorong dunia kembali pada kesadaran bahwa kekuatan sejati bukan pada rudal dan bom, melainkan pada kemampuan membangun perdamaian. Jika kekerasan terus dijadikan solusi, maka dunia sedang berjalan mundur,” pungkasnya.
