Upaya Mediasi Konflik Iran-AS-Israel: Tantangan dan Sikap Indonesia
Rencana Indonesia, yang diwakili oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menjadi juru damai dalam konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran, bukanlah sekadar soal kemampuan atau kapabilitas negara semata. Mantan Menteri Luar Negeri Noer Hassan Wirajuda menekankan bahwa peran mediasi yang krusial ini lebih bergantung pada kesediaan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima tawaran perdamaian. Hal ini disampaikan Hassan usai menghadiri pertemuan strategis dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka pada Selasa, 3 Maret 2026. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para mantan presiden, wakil presiden, menteri luar negeri terdahulu, serta pimpinan partai politik di parlemen, menunjukkan pentingnya forum ini dalam membahas isu-isu nasional dan internasional yang krusial.
“Kami tidak membicarakan apa Indonesia mampu atau tidak. Itu kan pemikiran awal. Untuk menjadi mediator kan harus juga ada penerimaan dari dua pihak yang bertikai. Dan kami belum melihat tanda-tanda itu,” ujar Hassan di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa malam, menegaskan bahwa penerimaan dari pihak-pihak yang berseteru adalah prasyarat mutlak bagi keberhasilan mediasi.
Pertemuan yang berlangsung selama 3,5 jam itu dimanfaatkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memaparkan perkembangan terkini mengenai eskalasi konflik di kawasan Teluk. Fokus utama pembahasannya adalah situasi terbaru terkait serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. “Khususnya berkaitan dengan yang selama ini sudah menjadi perhatian banyak diantara kita yaitu mengenai yang paling mutakhir tentunya perkembangan perang atau serangan Amerika dan Israel terhadap Iran,” jelas Hassan.
Presiden RI, menurut Hassan, secara khusus menyoroti implikasi mendalam dari konflik AS-Israel dengan Iran terhadap Indonesia dan tatanan dunia global. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika tatanan dunia yang ada tidak lagi efektif, dan negara-negara yang menjadi korban serangan militer merasa tidak memiliki tempat untuk mengadu. “Ketika tatanan dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer mengadu kepada siapa,“ tuturnya.
Keterbatasan PBB dan Dilema Geopolitik Global
Salah satu poin krusial yang diangkat dalam pertemuan adalah melemahnya peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan konsep rule-based order yang kini lebih banyak menjadi retorika di atas kertas. “Dan memang tidak ada kekuatan memaksa apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar,” kata Hassan, menggambarkan realitas geopolitik yang semakin menunjukkan ketidakberdayaan institusi internasional dalam menghadapi kekuatan negara-negara adidaya.
Situasi ini, menurut Hassan, menciptakan dilema yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Oleh karena itu, Presiden Prabowo menganggap penting untuk mengkomunikasikan secara terbuka permasalahan-permasalahan yang dihadapi kepada para tokoh nasional yang hadir dalam pertemuan tersebut. Diskusi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan merumuskan langkah strategis bersama dalam menghadapi tantangan global yang kian kompleks.
Implikasi Ekonomi dan Perhitungan Durasi Perang
Selain isu keamanan dan geopolitik, Presiden Prabowo juga membahas implikasi ekonomi dari perang yang dilancarkan oleh AS-Israel terhadap Iran. Perhitungan mengenai potensi dampak perang ini terhadap ekonomi dunia, khususnya terkait pasokan minyak dan gas, menjadi perhatian serius. “Potensi efek dari perang ini terhadap kepada ekonomi dunia khususnya yang menyangkut supply, oil, minyak, dan gas kita berhitung semua apa efeknya terhadap kita,” ujar Hassan.
Menteri luar negeri periode 2001-2009 ini menambahkan bahwa diskusi juga mencakup kalkulasi mengenai perkiraan durasi perang tersebut. Perubahan pandangan dari pihak-pihak terkait mengenai lamanya konflik, dari yang awalnya diperkirakan hanya berlangsung beberapa hari menjadi berminggu-minggu, menunjukkan ketidakpastian yang tinggi. “Tapi juga dari sisi kalkukasi berapa lama perang ini akan berlangsung. Sebelumnya (Presiden AS) Donald Trump mengatakan berapa hari, tetapi sekarang bicara berapa minggu,” kata Hassan.
Peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian
Lebih lanjut, Presiden Prabowo dan para tokoh nasional yang hadir juga membahas mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Mengingat situasi geopolitik yang kian memanas, diskusi ini menjadi penting untuk menentukan arah langkah Indonesia ke depan dalam menjaga stabilitas regional dan global.
Pertimbangan mendalam dilakukan terkait bagaimana perang yang berkecamuk di Iran ini dapat memengaruhi posisi dan mandat Dewan Perdamaian. “Kami bahas, tapi juga dalam konteks perkembangan mutakhir apakah dengan perang yang berkecamuk di Iran ini akan melemahkan posisi dan mandat BoP, kita akan berhitung lagi sisi itu,” tutur Hassan. Diskusi ini mencerminkan kesadaran Indonesia akan peranannya dalam upaya perdamaian dunia dan perlunya penyesuaian strategi dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah.
