Gejolak Timur Tengah: Serangan Gabungan AS-Israel ke Iran Picu Krisis Suksesi dan Perpecahan Publik
Peristiwa besar mengguncang Timur Tengah pada Sabtu, 28 Februari 2026, ketika Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Operasi militer berskala besar ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan, tetapi juga memicu krisis suksesi di Iran setelah kematian Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Di sisi lain, respons publik di Amerika Serikat sendiri terbelah tajam terkait tindakan militer tersebut.
Serangan gabungan yang diberi nama sandi “Operasi Tempur Besar” ini menargetkan beberapa kota di Iran, termasuk ibu kotanya, Teheran. Tindakan ini terjadi di tengah ketegangan yang memuncak terkait program nuklir dan rudal balistik Iran, serta ancaman yang dilontarkan oleh Washington selama berminggu-minggu. Laporan dari Bulan Sabit Merah Iran menyebutkan angka korban yang tragis, dengan sedikitnya 201 orang tewas dan 747 lainnya luka-luka akibat serangan AS-Israel.
Sebagai respons, Iran tidak tinggal diam. Negara tersebut membalas dengan melancarkan serangan rudal ke wilayah Israel utara dan pangkalan militer AS yang berlokasi di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump mengklaim bahwa tujuan operasi militer AS adalah untuk menghancurkan persenjataan rudal Iran dan melumpuhkan industri rudal negara tersebut. Ia menggambarkan serangan itu sebagai upaya masif yang sedang berlangsung untuk menghilangkan ancaman dari pemerintah Iran.
Empat Negara yang Mendukung Serangan Israel-Amerika Serikat ke Iran
Serangan gabungan AS-Israel ke Iran tidak dilakukan secara terisolasi. Sejumlah negara menyatakan dukungan mereka terhadap tindakan militer ini. Dukungan tersebut mengemuka dalam berbagai forum internasional, termasuk pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB di New York.
Amerika Serikat
Melalui Duta Besar AS Mike Waltz, Amerika Serikat menegaskan bahwa serangan ke Iran memiliki tujuan yang spesifik dan strategis. Duta Besar Waltz menyatakan bahwa serangan tersebut dirancang untuk:- Melumpuhkan kemampuan rudal Iran yang dinilai mengancam sekutu AS.
- Melemahkan aset angkatan laut Iran yang diduga mengganggu perairan internasional.
- Mengganggu mekanisme yang digunakan Iran untuk mempersenjatai milisi proksi.
- Memastikan bahwa rezim Iran tidak akan pernah dapat mengancam dunia dengan senjata nuklir.
Israel
Duta Besar Israel Danny Dannon menyatakan kesepakatan dengan pandangan Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa serangan tersebut bertujuan untuk menghentikan ancaman yang dirasakan Israel dan menjaga stabilitas global.Selain kedua negara tersebut, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber asli, dukungan terhadap tindakan ini seringkali melibatkan sekutu-sekutu strategis AS dan Israel di kawasan tersebut maupun di panggung internasional.
Krisis Suksesi Iran: Siapa Pengganti Ayatollah Ali Khamenei?
Kematian Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, akibat serangan gabungan AS-Israel, secara instan menimbulkan kekosongan kekuasaan dan memicu krisis suksesi di negara tersebut. Untuk sementara waktu, kekosongan jabatan ini diisi oleh sebuah dewan transisi.
Dewan Transisi Pemimpin Tertinggi
Berdasarkan konstitusi Iran, tugas Pemimpin Tertinggi untuk sementara akan dijalankan oleh sebuah dewan yang terdiri dari tiga orang kunci:- Presiden Iran.
- Ketua pengadilan Iran.
- Seorang anggota Dewan Wali Iran.
Kantor berita IRNA melaporkan bahwa ketiga tokoh ini akan menjalankan tugas Pemimpin Tertinggi selama periode kekosongan jabatan.
Proses Pemilihan Pemimpin Tertinggi Baru
Jabatan Pemimpin Tertinggi di Iran memiliki kedudukan yang sangat sentral, berbeda dengan Presiden yang merupakan kepala eksekutif yang dipilih rakyat. Pemimpin Tertinggi adalah pemimpin politik dan agama tertinggi di Republik Islam Iran. Konstitusi Iran menetapkan bahwa Majelis Pakar, yang beranggotakan 88 orang, akan bertanggung jawab untuk memilih dan mengawasi pemimpin tertinggi selanjutnya.Diberitakan oleh Al Jazeera, 88 anggota Majelis Pakar ini akan berkumpul untuk melakukan diskusi mendalam guna menentukan siapa yang paling layak untuk menggantikan Ayatollah Ali Khamenei. Terdapat dua skenario utama yang dipertimbangkan dalam proses penggantian ini:
1. Khamenei Telah Menunjuk Kandidat: Skenario pertama adalah bahwa Ayatollah Ali Khamenei, sebelum wafat, telah memberikan daftar empat nama kandidat penggantinya.
2. Dewan Transisi Memimpin: Skenario kedua adalah bahwa selama periode transisi, dewan yang terdiri dari empat orang (seperti yang disebutkan di atas) akan memimpin negara hingga pemimpin baru terpilih.Proses pemilihan ini diawasi ketat. Kandidat untuk Majelis Pakar sendiri harus melalui pemeriksaan oleh Dewan Penjaga, yang anggotanya diangkat secara langsung atau tidak langsung oleh pemimpin tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses suksesi di Iran sangat terkontrol dan terencana dalam lingkaran rezim.
Perpecahan Publik di Amerika Serikat Pasca Serangan Iran
Di tengah klaim kemenangan dari Presiden AS Donald Trump, serangan militer ke Iran yang berujung pada kematian Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei justru memecah belah opini publik di Amerika Serikat. Sebagian besar warga AS menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap operasi militer tersebut, meskipun Trump menyebutnya sebagai “kemenangan besar melawan kejahatan.”
Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Reuters bersama Ipsos pada Minggu, 1 Maret 2026, menunjukkan dukungan publik yang relatif rendah terhadap tindakan tersebut. Survei yang melibatkan 1.282 orang dewasa di seluruh penjuru AS mengungkap kekhawatiran yang meluas mengenai kecenderungan Presiden Trump dalam menggunakan kekuatan militer.
Respon Publik terhadap Serangan AS di Iran:
- Setuju: 27 persen
- Tidak Setuju: 43 persen
- Ragu-ragu atau Tidak Yakin: 29 persen
Data ini mengindikasikan bahwa meskipun 90 persen responden telah mendengar berita mengenai serangan yang menewaskan Khamenei, mayoritas tidak memberikan dukungan.
Pandangan Mengenai Penggunaan Kekuatan Militer Trump:
Lebih lanjut, sekitar 56 persen warga AS berpandangan bahwa Presiden Trump terlalu “ringan tangan” atau terlalu bersedia menggunakan kekuatan militer untuk memajukan kepentingan AS di luar negeri. Sentimen ini tidak hanya muncul dari pendukung partai oposisi, tetapi juga mulai merambah ke dalam Partai Republik yang mengusung Trump:- Partai Demokrat: 87 persen menganggap Trump terlalu agresif.
- Independen: 60 persen memegang pandangan serupa.
- Partai Republik: 23 persen responden dari partai ini mulai meragukan kebijakan militer Trump.
Perpecahan opini publik ini menjadi indikator penting mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan AS dalam mempertahankan dukungan domestik untuk kebijakan luar negeri yang agresif, terutama ketika melibatkan konflik militer berskala besar di luar negeri.
