Seruan dari Kampus: Ketua BEM UGM Mendesak ‘Taubat Politik’ Presiden Prabowo
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, menyampaikan pandangan kritisnya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah kesempatan podcast, Tiyo secara tegas menyerukan agar Presiden Prabowo melakukan “taubat politik” dan berupaya menjadi pemimpin yang lebih baik demi kemajuan bangsa. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi salah satu pendukung pertama jika perubahan sikap tersebut benar-benar terjadi.
Pernyataan Tiyo ini muncul di tengah berbagai kritik yang dilontarkan oleh BEM UGM terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tiyo menekankan bahwa perubahan mendasar dari seorang pemimpin dapat membuka pintu bagi dukungan publik yang tulus dan tanpa pamrih.
Pengalaman Undangan Istana yang Ditolak
Tiyo mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima undangan resmi dari Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke Istana Negara pada Agustus tahun lalu. Namun, ia secara terbuka menyatakan telah menolak undangan tersebut. Baginya, penolakan ini bukan sekadar sikap defensif, melainkan sebuah pernyataan bahwa kritik yang disampaikannya sudah dapat diakses dan dipantau langsung oleh Presiden melalui berbagai platform publik, termasuk podcast yang ia hadiri.
“Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu,” ujar Tiyo. Ia menambahkan, “Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu.”
Kritik yang Konsisten, Bukan Reaksi Spontan
Tiyo menegaskan bahwa sikap kritis yang diusungnya bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau sebagai reaksi sesaat. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan hasil dari pengamatan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi selama setahun terakhir.
“Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi,” jelas Tiyo. Ia merujuk pada beberapa kritik spesifik yang telah disuarakan sejak awal, termasuk mengenai Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dan kebijakan mandatory spending yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting (MBG).
Menurut Tiyo, pemerintah dinilai belum mampu mengolah kritik yang disampaikan oleh publik dengan baik. Hal ini menciptakan kesenjangan komunikasi yang ia gambarkan sebagai “jarak antara suara, telinga, dan otak.”
Polemik Anggaran Pendidikan dan Program MBG
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Tiyo adalah dugaan pergeseran anggaran pendidikan untuk mendanai program percepatan penurunan stunting. Ia mengklaim bahwa demi membiayai program tersebut, pemerintah terkesan melanggar konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat 4 yang mengatur alokasi anggaran pendidikan.
“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” ungkap Tiyo. Ia menyebutkan angka fantastis sebesar Rp 223 triliun sebagai nilai anggaran pendidikan yang diduga terdampak.
Tiyo membandingkan potensi penggunaan anggaran tersebut jika dikelola secara optimal untuk sektor pendidikan. “Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa,” paparnya.
Meskipun demikian, Tiyo menegaskan bahwa BEM UGM tidak serta-merta menolak upaya pengentasan stunting. “BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” tegasnya.
Ia bahkan berani menyatakan bahwa program MBG berpotensi menjadi lahan subur bagi penyimpangan dan korupsi yang dilegalkan. “MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat… Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” ujar Tiyo.
Menegaskan Posisi Rakyat dan Kritik Konstruktif
Menanggapi potensi respons negatif dari pihak pemerintah terhadap kritik yang dilontarkan, Tiyo mengingatkan bahwa posisi rakyat adalah sebagai “bos” bagi para pejabat publik. Ia menekankan bahwa para pejabat adalah “buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat.”
Kritik keras yang dilontarkannya, menurut Tiyo, lahir dari keprihatinan mendalam terhadap kondisi bangsa. Ia menyatakan, “Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan.”
Tiyo juga menyoroti fenomena “teror” yang ia anggap sebagai indikator kemunduran demokrasi. Ia berpendapat bahwa teror merupakan tanda cacatnya sistem demokrasi, terutama ketika pemerintah tidak berpihak pada korban.
Seruan Reformasi Jilid Dua dan Harapan akan Perubahan
Di penghujung pernyataannya, Tiyo Ardianto menyerukan sebuah refleksi besar mengenai kondisi demokrasi di Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mulai berimajinasi tentang kemungkinan terjadinya “reformasi jilid dua,” karena menurutnya, seluruh syarat untuk terjadinya reformasi tersebut kini telah terpenuhi.
Meskipun melontarkan kritik yang tajam, Tiyo tetap membuka ruang bagi adanya perubahan positif. “Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkapnya, menunjukkan bahwa pintu dialog dan dukungan masih terbuka lebar.
Bagi Tiyo, esensi kepemimpinan yang diinginkan oleh rakyat bukanlah sosok yang senantiasa menimbulkan konflik dan membutuhkan kritik terus-menerus. Sebaliknya, rakyat mendambakan seorang pemimpin yang dapat diandalkan, dibanggakan, dan mampu membawa kesejahteraan. “Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan,” pungkasnya.
