Ketua BEM UGM Tolak Undangan Istana, Ungkap Keresahan atas Kebijakan Publik
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, membeberkan sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima undangan resmi dari Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025. Namun, Tiyo memilih untuk menolak undangan tersebut. Keputusan ini diambil bukan karena ketidakpedulian, melainkan sebagai bentuk konsistensi dalam menyuarakan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilainya bermasalah.
Dalam sebuah kesempatan wawancara yang disiarkan melalui kanal YouTube Terus Terang Media pada Rabu malam, 25 Januari 2026, Tiyo menjelaskan alasan di balik penolakannya. Ia menegaskan bahwa sikap kritis yang ia tunjukkan bukanlah ekspresi emosi sesaat, melainkan hasil dari refleksi mendalam dan pengamatan yang telah berlangsung sejak lama.
“Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi,” ujar Tiyo. Ia merinci bahwa kritik tersebut telah disuarakan jauh sebelum momen wawancara, termasuk mengenai revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan kebijakan mandatory spending yang terkait erat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut pandangan Tiyo, masukan dan kritik yang datang dari publik seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam proses perumusan kebijakan oleh pemerintah. Namun, ia merasa bahwa aspirasi tersebut belum terkelola dengan baik. “Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak,” paparnya. Baginya, inti persoalan bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan adanya jurang pemisah yang terasa lebar antara ruang dialog pemerintah dan masyarakat.
Penolakan Undangan Istana: Konsistensi dalam Kritik
Tiyo Ardianto secara gamblang menyatakan penolakannya terhadap undangan Istana. “Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu,” tegasnya. Ia berpendapat bahwa seluruh kritik dan pandangannya telah tersampaikan secara publik melalui berbagai platform, termasuk podcast yang ia ikuti. Oleh karena itu, pertemuan tatap muka secara langsung tidak lagi menjadi sebuah keharusan. “Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu,” imbuhnya.
Kritik Mendalam Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Salah satu poin krusial yang disoroti oleh Tiyo adalah dugaan adanya pergeseran anggaran pendidikan yang digunakan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyoroti potensi pelanggaran terhadap konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat 4 yang mengatur alokasi anggaran pendidikan. “Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” ungkapnya.
Tiyo menyebutkan angka yang cukup fantastis, yaitu Rp 223 triliun, sebagai nilai anggaran pendidikan yang ia klaim terdampak oleh program MBG. Ia membandingkan potensi pemanfaatan anggaran tersebut, “Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa.”
Namun, penting untuk dicatat bahwa Tiyo menegaskan bahwa BEM UGM tidak menolak upaya pengentasan stunting secara keseluruhan. “BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” tegasnya. Ia bahkan menyuarakan kekhawatiran bahwa program tersebut berpotensi membuka celah bagi penyimpangan dan korupsi yang tersistematis. “MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat… Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” kata Tiyo.
Respons Pemerintah dan Isu Teror Demokrasi
Tiyo juga mengomentari cara pejabat pemerintah merespons kritik yang disampaikan oleh mahasiswa. Ia menekankan posisi rakyat sebagai pemegang kedaulatan. “Kami ini bosmu… Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” tegasnya. Ia menganggap kritik keras yang dilontarkannya lahir dari keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi negara. “Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” katanya dengan nada prihatin.
Lebih lanjut, Tiyo menyoroti isu teror yang ia anggap sebagai indikator kemunduran demokrasi. “Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” papar Tiyo. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran terhadap iklim kebebasan berpendapat di tengah masyarakat.
Seruan Reformasi Jilid Dua dan Harapan Perubahan
Di penghujung pernyataannya, Tiyo Ardianto menyerukan sebuah refleksi besar terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mulai membayangkan dan mengupayakan “reformasi jilid dua”. “Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya.
Meski menyuarakan kritik yang tajam, Tiyo menegaskan bahwa ia tetap membuka pintu bagi kemungkinan perubahan positif. Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk mendukung jika Presiden menunjukkan itikad baik. “Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkap Tiyo. Baginya, esensi dari kepemimpinan adalah mampu menjadi sosok yang dapat diandalkan dan dibanggakan oleh rakyat, bukan justru menjadi pemimpin yang terus-menerus menuai kritik. “Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan,” pungkasnya.
