Penolakan Undangan Istana: Ketua BEM UGM Ungkap Alasan Kritis Terhadap Program Makan Bergizi Gratis
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, baru-baru ini menjadi sorotan publik menyusul teror yang dialaminya setelah menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam sebuah kesempatan, Tiyo membeberkan fakta mengejutkan bahwa ia pernah menerima undangan resmi dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bertemu di Istana pada Agustus 2025. Namun, alih-alih menerima tawaran tersebut, Tiyo justru memilih untuk menolaknya. Keputusan ini diambil demi menjaga konsistensi sikap kritisnya dalam mengawal kebijakan publik, terutama terkait program MBG yang terus menjadi perhatiannya.
Pengakuan ini diungkapkan Tiyo saat menjadi bintang tamu dalam sebuah sesi podcast di kanal YouTube Terus Terang Media pada Rabu malam (25/1/2026). Ia menegaskan bahwa sikap kritis yang ia tunjukkan bukanlah reaksi sesaat, melainkan sebuah prinsip yang telah dipikirkan secara matang.
“Kita itu tidak tiba-tiba marah ke presiden. Kita itu sudah sejak setahun yang lalu banyak mengkritik kebijakan-kebijakan publik yang dihasilkan dari rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi,” ungkap Tiyo.
Sikap kritis ini telah disuarakan Tiyo sejak lama, bahkan jauh sebelum isu MBG mencuat. Ia telah menyoroti berbagai isu strategis lainnya, termasuk revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan mekanisme mandatory spending yang erat kaitannya dengan alokasi anggaran pendidikan.
“Ternyata seluruh kritik yang disampaikan oleh publik itu tidak terolah dengan baik oleh pemerintah. Jadi ada jarak antara suara, telinga, dan otak,” papar Tiyo, menggambarkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
Di Balik Penolakan Undangan Istana: Konsistensi dan Keterbukaan Informasi
Meskipun kesempatan untuk bertemu langsung dengan kepala negara terbuka lebar, Tiyo Ardianto memilih jalan yang berbeda. Ia secara gamblang menyatakan telah menolak undangan resmi dari Istana tersebut demi menjaga konsistensi perjuangan yang ia usung.
“Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi enggak usah bicara kalau. Kita sudah pernah nolak itu,” tegas Tiyo.
Menurutnya, seluruh kritik yang telah ia sampaikan sudah dapat diakses oleh publik, termasuk oleh Presiden, melalui berbagai platform media. Oleh karena itu, pertemuan tatap muka secara langsung tidak lagi menjadi prioritas utama.
“Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi enggak perlu ketemu,” ujarnya.
Tiyo Soroti Risiko Pergeseran Dana Pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan utama Tiyo adalah dugaan pergeseran atau pemangkasan pos anggaran pendidikan demi mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berpendapat bahwa langkah ini berisiko mengganggu keberlangsungan sektor pendidikan nasional jika skema pendanaannya tidak dikelola secara transparan dan tepat sasaran.
“Yang terjadi adalah demi memberi nutrisi dia melanggar konstitusi. Pasal 31 ayat 4 tentang anggaran pendidikan yang jelas-jelas dirampas oleh BGN dari anggaran pendidikan,” kata Tiyo, merujuk pada potensi pelanggaran terhadap amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.
Tiyo mengungkap estimasi angka yang cukup fantastis, yaitu sebesar Rp223 triliun, sebagai nilai anggaran pendidikan yang berpotensi terdampak akibat kebijakan tersebut. Ia membandingkan jumlah tersebut dengan kebutuhan untuk pendidikan tinggi gratis.
“Kalau 223 triliun anggaran pendidikan yang dirampas oleh MBG itu kita kelola untuk pendidikan, kita hanya butuh 180 triliun untuk menggratiskan seluruh mahasiswa,” ungkapnya, menunjukkan prioritas anggaran yang menurutnya perlu dipertimbangkan kembali.
Meskipun melayangkan kritik keras, Tiyo memberikan catatan penting. Ia menegaskan bahwa BEM UGM sama sekali tidak menolak upaya pemerintah dalam pengentasan stunting di Indonesia.
“BEM UGM tidak pernah mengatakan untuk MBG itu dihentikan karena kita sadar bahwa persoalan stunting itu penting. Tapi MBG yang ugal-ugalan, MBG yang total, MBG yang jadi celah bagi korupsi itulah yang kami kritisi,” ujar Tiyo.
Ia bahkan menyebut program MBG berpotensi membuka ruang penyimpangan dan lebih mengarah pada kepentingan politik daripada kesejahteraan rakyat.
“MBG itu investasi yang baik bagi kemenangan politikmu, bukan bagi kesejahteraan rakyat… Justru lebih dekat pada korupsi yang tersistematis, korupsi yang dilegalkan,” tegas Tiyo.
Menilik Respons Pejabat: Antara Kritik, Tekanan, dan Kemunduran Demokrasi
Tiyo Ardianto juga turut memberikan pandangannya terkait sikap para pemangku kebijakan dalam menanggapi suara kritis mahasiswa. Ia menekankan bahwa peran mahasiswa sebagai pengawas kebijakan publik adalah sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi.
“Kami ini bosmu… Sebagai rakyat kalian itu buruh outsourcing yang dipekerjakan oleh rakyat,” tegas Tiyo, mengingatkan kembali siapa yang sebenarnya memegang kedaulatan dalam pemerintahan.
Ia menyebut kritik keras yang dilontarkannya lahir dari keprihatinan mendalam terhadap arah kebijakan pemerintah.
“Ketika kita yang terbiasa pada kesantunan, terpaksa mengatakan presiden bodoh, berarti ini kejahatannya sudah tidak termaafkan,” katanya, menyiratkan bahwa situasi telah memaksa adanya kritik yang lebih tajam.
Lebih lanjut, Tiyo mengaitkan adanya teror yang dialaminya sebagai indikator kemunduran demokrasi. Ia berpendapat bahwa intimidasi terhadap suara kritis justru menunjukkan kelemahan sistem demokrasi.
“Teror sebenarnya adalah tanda cacatnya demokrasi. Apalagi ketika teror, pemerintah tidak berpihak pada korban,” papar Tiyo, menyoroti pentingnya perlindungan bagi warga negara yang menyampaikan aspirasi.
Seruan Reformasi Jilid Dua dan Harapan Perubahan
Di akhir pernyataannya, Tiyo Ardianto menyerukan refleksi besar terhadap kondisi demokrasi di Indonesia. Ia mengajak para mahasiswa dan elemen masyarakat untuk mulai memikirkan kembali arah reformasi.
“Saya ngajak teman-teman… untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid dua. Karena seluruh syarat terjadinya reformasi itu sudah lengkap,” ujarnya, mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk perubahan fundamental.
Meskipun kritis dan tegas dalam menyampaikan pandangannya, Tiyo menyatakan tetap membuka ruang untuk perubahan positif. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk mendukung jika ada kemauan politik yang tulus dari pemerintah.
“Kalau saja Pak Presiden bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau,” ungkap Tiyo, menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah perbaikan negara.
Baginya, rakyat tidak menginginkan konflik berkepanjangan dengan pemimpinnya. Sebaliknya, rakyat mendambakan kepemimpinan yang dapat diandalkan dan dibanggakan.
“Rakyat ini enggak pengin punya pemimpin yang harus dikritik. Penginnya punya pemimpin yang bisa kita andalkan, bisa kita banggakan.”
