Kehidupan yang Tersisih di Balik Gemerlap Karnaval Mamasa
Di tengah gemerlap karnaval yang berlangsung di Kabupaten Mamasa, terdapat sebuah cerita yang tidak pernah disampaikan di panggung utama. Di Desa Pamoseang, seorang ibu bernama Murniati menyaksikan anak-anaknya, Salsabila dan Abizar, hidup dalam kesulitan tanpa dukungan yang layak. Salsabila mengalami epilepsi sejak 10 tahun lalu, sedangkan Abizar lahir dengan sindrom Down dan tidak pernah mendapatkan terapi yang memadai.
Ketidakadilan yang Tersembunyi
Karnaval Mamasa, yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 30 April 2026, menjadi momen besar bagi masyarakat setempat. Ribuan orang hadir di Lapangan Kondosapata, menari dalam balutan “sambu” sambil merayakan keberhasilan kabupaten yang baru saja genap berusia 24 tahun. Gubernur dan bupati hadir dengan senyum lebar, memproklamirkan jumlah peserta yang mencapai 5.000 orang dari 17 kecamatan. Namun, di balik pesta ini, ada pertanyaan yang tak pernah terucap: siapa yang tidak diundang? Siapa yang tidak bisa menari?
Salsabila dan Abizar adalah dua dari banyak warga yang tidak bisa ikut serta dalam pesta ini. Mereka hidup dalam sunyi, jauh dari sorotan publik. Salsabila terbaring lemah, tubuhnya kurus dan ringkih, sementara Abizar tumbuh tanpa stimulasi atau terapi. Di titik ini, biopolitik seperti yang dianalisis Michel Foucault menjadi nyata. Negara mengelola hidup bukan untuk merawat, melainkan untuk menghitung produktivitas. Tubuh dihargai sejauh ia menghasilkan. Yang sakit dan tak produktif perlahan disingkirkan dari perhatian.
Akses Layanan Kesehatan yang Tidak Efektif
Di puskesmas Mambi, obat antiepilepsi habis, sementara rujukan ke rumah sakit di Polewali Mandar terhenti di tengah jalan. Bukan karena jarak atau keterbatasan medis, tetapi karena akses yang tidak benar-benar bekerja. Kepemilikan BPJS tidak serta-merta menjamin layanan itu tercapai, ia berhenti sebagai status administratif tanpa daya jangkau. Tanpa mekanisme pendampingan yang efektif, layanan kesehatan berubah menjadi ruang yang secara formal ada, tetapi secara faktual tak tersentuh.
Ketimpangan dalam Distribusi Sumber Daya
Dalam kerangka teori keadilan distributif John Rawls, ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Namun di Mamasa, logika tersebut justru terbalik. Karnaval menyedot anggaran besar untuk kostum dan dekorasi, bahkan diperluas dengan janji dukungan dana provinsi agar naik kelas ke Kharisma Event Nusantara. Pertanyaannya sederhana, siapa yang benar-benar menikmati?
Jawabannya tidak mengarah pada mereka yang paling membutuhkan. Manfaat ekonomi dan simbolik berputar di lingkaran yang sama. Pejabat, pelaku jasa event, dan mereka yang berada dekat dengan pusat kekuasaan. Sementara itu, Murniati, Salsabila, dan Abizar tetap berada di luar jangkauan. Mereka tidak tersentuh oleh distribusi manfaat apa pun. Dalam situasi seperti ini, pengalihan anggaran ke panggung bukan sekadar pilihan kebijakan, tetapi bentuk ketidakadilan yang konkret.
Kritik atas Politik Simbolik
Dari panggung gemerlap itu, ketika lampu sorot padam dan tepuk tangan usai, yang tersisa hanyalah sunyi. Sunyi yang selama ini tertutup riuh karnaval, sunyi dari rumah-rumah reyot Pamoseang. Di sanalah Salsabila masih kejang tanpa obat, sementara Abizar hidup tanpa terapi. Sunyi inilah kebenaran yang tak pernah diundang ke panggung.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, karnaval tidak pernah netral, ia adalah arena produksi modal simbolik. Di atas panggung, kekuasaan mengakumulasi prestise dan legitimasi melalui senyum, lambaian tangan, dan narasi kemajuan yang dipentaskan. Namun di balik itu, akses layanan tidak berjalan, pendampingan tidak hadir, dan jembatan menuju perawatan kesehatan terputus. Salsabila dan Abizar terdeprivasi dari seluruh modal. Ekonomi, sosial, maupun simbolik. Mereka tersingkir dari ruang yang disebut publik.
Disinilah kekuasaan bekerja bukan melalui kekerasan yang tampak, melainkan melalui estetika, panggung megah, cahaya terarah, dan tepuk tangan yang membentuk ilusi kemajuan. Judith Butler menyebutnya performativitas. Pengulangan yang mengendap menjadi kebenaran yang tak lagi dipertanyakan. Setiap kali perayaan datang, senyum akan selalu sama, narasi kemajuan terus diucapkan. Namun pengulangan itu justru memperlebar jarak antara simbol dan substansi. Ruang representasi meluas, sementara ruang kehidupan dasar menyempit; pelayanan digantikan pertunjukan.
Maka kritik ini bukan pada budaya, melainkan pada politik simbolik yang menjadikan perayaan sebagai pengganti kerja nyata. Salsabila dan Abizar tidak sekadar terpinggirkan, mereka dihapus dari panggung representasi, tanpa suara, tanpa visibilitas. Yang tersisa hanyalah kejang yang tenggelam di balik gemuruh tepuk tangan. Larik DeLeon kembali hidup: “All their mothers can do is stand and watch their children suffer”.
