Kepala Daerah Diukur dari Ketersediaan Rumah Layak Huni, Dukung Program Tiga Juta Rumah
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan bahwa salah satu indikator keberhasilan seorang kepala daerah dalam memimpin wilayahnya adalah sejauh mana masyarakatnya memiliki rumah yang layak huni. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya para pemimpin daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap Program Tiga Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan oleh Mendagri saat menghadiri acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Sosialisasi Rumah Subsidi yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada Selasa, 3 Maret 2026.
Kepemimpinan yang Melampaui Aspek Administratif
Menurut Mendagri Tito Karnavian, tolok ukur kepemimpinan seorang kepala daerah seharusnya tidak terbatas pada aspek administratif semata. Lebih dari itu, kemampuan seorang pemimpin harus tercermin dari upayanya dalam mengangkat derajat kehidupan masyarakatnya. Indikator keberhasilan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti penurunan angka kemiskinan dan stunting (gagal tumbuh pada anak), peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta yang paling krusial, bertambahnya jumlah warga yang memiliki rumah atau menempati hunian yang layak.
“Kalau kepala daerahnya tidak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang tidak punya rumah, berarti kepala daerah itu gagal,” tegasnya, menekankan bahwa penyediaan hunian yang layak adalah tanggung jawab fundamental seorang pemimpin daerah.
Perumahan: Tantangan Nasional yang Membutuhkan Solusi Komprehensif
Mendagri Tito juga menyoroti bahwa masalah perumahan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia secara nasional. Hingga kini, masih terdapat puluhan juta masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri atau terpaksa tinggal di hunian yang tidak layak. Menyadari urgensi persoalan ini, pemerintah pusat memberikan perhatian yang sangat serius terhadap sektor perumahan melalui berbagai kebijakan strategis dan terobosan dalam skema pembiayaan.
Upaya pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah-rumah baru, tetapi juga mencakup program perbaikan rumah tidak layak huni. Untuk mempercepat realisasi program ini, pemerintah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan yang tersedia, termasuk dukungan dari sektor perbankan dan sinergi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Lebih lanjut, Tito menilai bahwa pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda ( multiplier effect ) yang sangat luas terhadap perekonomian. Sektor-sektor lain seperti perbankan, industri bahan bangunan, sektor transportasi, hingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipastikan akan merasakan dorongan pertumbuhan yang signifikan berkat geliat pembangunan perumahan.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang telah proaktif mengeluarkan kebijakan strategis, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan-kebijakan ini dinilai sangat efektif dalam menekan biaya pembangunan, yang pada akhirnya membuat harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.
Mendorong Program Gentengisasi untuk Estetika dan Kualitas Hunian
Selain fokus pada ketersediaan unit rumah, Mendagri Tito Karnavian juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap program gentengisasi yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Ia secara khusus menyoroti krusialnya aspek kualitas dan estetika hunian, terutama di kota-kota wisata seperti Singkawang.
Mendagri mengamati bahwa penggunaan atap seng masih mendominasi di beberapa wilayah, termasuk Singkawang. Ia mendorong penggunaan genteng sebagai alternatif yang lebih baik. “Jadi tolong buat program juga yang non-senglah. Seng tuh oke, murah, tapi tidak asri,” ujarnya, menyiratkan bahwa meskipun seng menawarkan keuntungan dari segi biaya, estetika dan kenyamanan visual yang ditawarkan genteng jauh lebih unggul.
Menurut Tito, penggunaan genteng atau material atap lain yang memiliki nilai estetika lebih tinggi tidak hanya akan memperkuat daya tarik visual sebuah kota, tetapi juga berpotensi membuka peluang pengembangan industri lokal. Ia menghimbau agar pemerintah daerah tidak hanya memprioritaskan pembangunan jumlah unit rumah, tetapi juga memberikan perhatian yang sama besarnya terhadap kualitas visual dan keindahan kawasan permukiman, khususnya di daerah-daerah yang sektor pariwisatanya menjadi penggerak ekonomi utama.
