Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, secara tegas menyampaikan bahwa tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat merupakan salah satu tolok ukur krusial dalam menilai keberhasilan seorang kepala daerah dalam memimpin wilayahnya. Oleh karena itu, ia menekankan urgensi bagi para kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap Program Tiga Juta Rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan ini disampaikan Mendagri saat menghadiri acara Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Sarana Multigriya Finansial Melawan Rentenir yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, pada hari Selasa, 3 Maret.
Indikator Keberhasilan Kepala Daerah: Lebih dari Sekadar Administrasi
Mendagri menjelaskan lebih lanjut bahwa penilaian terhadap kepemimpinan seorang kepala daerah tidak semata-mata berfokus pada aspek administratif semata. Lebih dari itu, kemampuan kepala daerah untuk secara nyata mengangkat derajat kehidupan masyarakat menjadi indikator yang jauh lebih penting. Indikator-indikator tersebut mencakup berbagai aspek, seperti:
- Penurunan Angka Kemiskinan: Kepala daerah yang berhasil akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan di wilayahnya.
- Penurunan Stunting: Upaya penanggulangan stunting pada anak-anak juga menjadi parameter penting.
- Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM yang terus meningkat menunjukkan kemajuan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
- Bertambahnya Jumlah Kepemilikan Rumah Layak Huni: Ketersediaan hunian yang layak bagi warga adalah bukti nyata keberhasilan.
“Kalau kepala daerahnya nggak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang nggak punya rumah, gagal kepala daerah itu,” tegas Mendagri, menggarisbawahi betapa vitalnya isu perumahan ini.
Tantangan Perumahan Nasional dan Solusi Inovatif
Mendagri mengakui bahwa persoalan perumahan masih menjadi tantangan yang sangat besar di tingkat nasional. Masih terdapat puluhan juta masyarakat yang belum memiliki rumah sendiri atau terpaksa tinggal di hunian yang tidak layak. Menyadari urgensi ini, pemerintah pusat memberikan perhatian yang sangat serius terhadap sektor perumahan melalui berbagai kebijakan strategis dan terobosan dalam skema pembiayaan.
Upaya pemerintah tidak hanya terbatas pada pembangunan unit rumah baru, tetapi juga mencakup program perbaikan rumah-rumah yang sudah tidak layak huni. Pemerintah secara aktif memanfaatkan beragam skema pembiayaan, termasuk dukungan yang kuat dari sektor perbankan, serta mendorong sinergi lintas sektor untuk mempercepat realisasi program-program perumahan ini.
Dampak Ganda Pembangunan Perumahan terhadap Ekonomi
Lebih lanjut, Mendagri mengemukakan bahwa pembangunan sektor perumahan memiliki efek ganda (multiplier effect) yang sangat luas terhadap pertumbuhan perekonomian. Sektor ini secara langsung maupun tidak langsung akan mendorong pertumbuhan berbagai industri terkait, seperti:
- Sektor Perbankan: Kebutuhan akan pembiayaan perumahan mendorong aktivitas kredit perbankan.
- Industri Bahan Bangunan: Permintaan akan material konstruksi meningkat pesat.
- Sektor Transportasi: Logistik dan distribusi bahan bangunan serta mobilitas pekerja konstruksi turut terdorong.
- Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM): Berbagai UMKM yang bergerak di bidang furnitur, dekorasi rumah, hingga jasa terkait akan merasakan dampaknya.
Peran Pemerintah Daerah dalam Meringankan Beban Masyarakat
Mendagri juga memberikan apresiasi tinggi kepada pemerintah daerah yang telah mengambil inisiatif menerbitkan kebijakan yang meringankan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Beberapa kebijakan yang dinilai sangat efektif antara lain:
- Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Mengurangi beban biaya transaksi pembelian properti.
- Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Mempermudah proses perizinan pembangunan rumah.
Kebijakan-kebijakan ini terbukti mampu menekan biaya pembangunan secara signifikan, sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Mendagri secara khusus mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk terus meningkatkan realisasi kebijakan serupa. Ia menekankan bahwa regulasi yang telah diterbitkan harus diikuti dengan implementasi nyata di lapangan agar benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dorongan untuk Gentengisasi dan Estetika Hunian
Selain itu, Mendagri juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap program “gentengisasi” yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan bahwa kualitas dan estetika hunian merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan, terutama di kota-kota yang memiliki potensi pariwisata seperti Singkawang.
Mendagri mengamati bahwa di wilayah Singkawang, masih banyak ditemukan penggunaan atap seng yang mendominasi. Meskipun seng dikenal murah dan mudah didapat, penggunaannya dinilai kurang memberikan kesan asri dan estetis. “Jadi tolong buat program juga yang tidak menggunakan seng. Seng itu oke, murah, tapi enggak asri,” ujar Mendagri.
Menurutnya, penggunaan genteng atau material atap lain yang lebih estetis tidak hanya akan memperkuat daya tarik visual kota, tetapi juga berpotensi membuka peluang pengembangan industri lokal. Ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada kuantitas pembangunan unit rumah, tetapi juga memberikan perhatian yang sama pada kualitas visual keseluruhan kawasan permukiman. Hal ini sangat penting terutama di daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama.
Dalam acara tersebut, turut hadir pula Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta sejumlah pejabat terkait lainnya yang turut menyaksikan dan mendukung upaya peningkatan kualitas perumahan di Indonesia.
