I Gede Pasek Suardika Kembali Pimpin Partai Kebangkitan Nusantara
DENPASAR – Dinamika perpolitikan Tanah Air kembali diwarnai pergeseran pucuk pimpinan di salah satu partai politik. I Gede Pasek Suardika, yang akrab disapa GPS, secara resmi kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Keputusan ini diambil menyusul pengunduran diri Anas Urbaningrum dari posisi tersebut, yang dilatarbelakangi oleh kesibukan pribadi yang membutuhkan fokus lebih besar.
Penyerahan estafet kepemimpinan ini ditandai dengan penerimaan Surat Keputusan (SK) penetapan dirinya sebagai Ketua Umum PKN dari Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada hari Senin, 2 Maret 2026. Kembalinya GPS ke tampuk kekuasaan partai ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, di awal pendirian PKN, GPS memangku jabatan sebagai Ketua Umum. Namun, pada tahun 2023, ia secara sukarela menyerahkan posisinya kepada Anas Urbaningrum, sementara dirinya memilih untuk memegang peran sebagai Ketua Majelis Agung.
Kembalinya GPS sebagai nahkoda PKN kali ini dipandang sebagai refleksi dari sifat politik yang kerap kali tidak terduga. Hal ini sejalan dengan perjalanan karier politik GPS yang selalu bergerak dinamis dan adaptif terhadap perubahan.
“Saya saat ini kembali menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) karena Ketum yang lama Anas Urbaningrum mengundurkan diri akibat ada kesibukan domestik yang mengharuskan memfokuskan waktunya tahun-tahun ini dan tahun ke depannya,” jelas GPS pada Rabu, 4 Maret 2026.
Dengan kembali memegang kendali partai, GPS kini dihadapkan pada tugas berat untuk mempersiapkan PKN menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Ini akan menjadi periode kedua bagi GPS memimpin partai yang ia rintis dan kembangkan bersama para aktivis yang memiliki kecintaan terhadap ke-Nusantaraan. Periode kepemimpinannya yang pertama adalah saat proses perintisan partai hingga berhasil ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024.
GPS mengakui bahwa membagi waktu antara kesibukan profesionalnya dengan tanggung jawab sebagai Ketua Umum partai politik berskala nasional merupakan tantangan yang sangat besar. Namun, ia melihatnya sebagai panggilan sejarah yang harus dijalani dengan keberanian.
“Sangat berat memang, tetapi ini tantangan yang harus dilewati sebagai bagian panggilan sejarah berani membuat partai politik. Paling tidak di posisi ketua umum, ada wajah Bali juga berada di partai politik yang sah berbadan hukum,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.
Ia pun tak lupa memohon doa restu dan dukungan dari masyarakat luas agar dapat diberikan kekuatan dan semangat ekstra dalam menghadapi perjalanan yang tidak mudah ini.
Menjalin Silaturahmi dan Mematangkan Isu Politik
Sehari setelah resmi menjabat sebagai Ketua Umum PKN, GPS langsung terlibat dalam sebuah kegiatan penting. Ia menghadiri sebuah seminar yang membahas mengenai ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold). Acara tersebut menghadirkan para pakar terkemuka di bidang hukum dan politik, seperti Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Prof. Dr. Mahfud MD, Prof. Dr. Arief Hidayat, serta Titi Anggraini.
Seminar ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai partai politik non-parlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR). Dalam kesempatan tersebut, GPS merasakan adanya nostalgia ketika bertemu kembali dengan banyak sahabat lama dari Partai Hanura, termasuk dengan Oesman Sapta.
Pengalaman GPS tidak hanya sebatas di PKN. Sebelum memutuskan untuk mendirikan partai politiknya sendiri, ia pernah mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) di Partai Hanura. Pengalaman ini tentu memberikannya bekal berharga dalam memahami denyut nadi perpolitikan nasional.
Selain itu, dalam acara tersebut, GPS juga berkesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan perwakilan dari partai-partai lain seperti Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Perindo, Partai Berkarya, dan Partai Bulan Bintang (PBB).
“Membangun komunikasi politik dengan sesama politisi di tingkat nasional sangat penting untuk bisa saling mematangkan atas berbagai isu politik yang sedang berkembang,” tegas GPS mengenai pentingnya dialog antarpolitisi.
PKN: Mahakarya untuk Masa Depan Nusantara
GPS memandang Partai Kebangkitan Nusantara sebagai sebuah mahakarya politik. Ia meyakini bahwa partai ini dapat menjadi wadah bagi individu-individu minoritas yang berasal dari daerah-daerah kecil untuk turut serta dalam arus besar pembangunan bangsa di seluruh penjuru Nusantara.
“Satu keyakinan, Nusantara pada saatnya akan bangkit dalam menata Bumi Nuswantara menuju alur yang lebih jelas menuju Gemah Ripah Loh Jinawi,” ujarnya penuh optimisme.
Bagi mereka yang memiliki semangat untuk menjadi pembuat sejarah (history maker), GPS mengajak untuk merajut dan menenun ladang pengabdian bersama di PKN. Ia menekankan bahwa setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil di tingkat akar rumput.
