Iran Menuduh AS Melanggar Gencatan Senjata di Selat Hormuz
Pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat (AS) melanggar kesepakatan gencatan senjata setelah melakukan serangan udara di dekat Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa serangan tersebut, yang terjadi di Provinsi Hormozgan pada dini hari hari Selasa (26/5/2026), merupakan pelanggaran berat terhadap gencatan senjata yang telah berlangsung selama hampir tujuh minggu.
Ketegangan baru di jalur pelayaran paling krusial di dunia ini dikhawatirkan akan memperburuk situasi dan mempersulit upaya diplomatik untuk mengakhiri perang. Selat Hormuz menjadi jalur vital bagi perdagangan global, dengan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia melewati kawasan ini. Namun, sejak perang pecah, lalu lintas kapal di kawasan itu menurun tajam.
Di sisi lain, Washington berdalih bahwa operasi militer mereka bersifat defensif. Militer AS mengklaim serangan tersebut ditujukan pada situs rudal dan kapal-kapal Iran yang diduga mencoba memasang ranjau di kawasan perairan tersebut. Meski demikian, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) melaporkan bahwa 25 kapal tanker minyak dan kapal lainnya diizinkan melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Teheran disebut menerapkan kebijakan selektif dengan memprioritaskan kapal dari negara-negara sekutu dekatnya.
Negosiasi Masih Buntu
Di tengah meningkatnya ketegangan, upaya diplomasi masih terus berlangsung. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan diperlukan beberapa hari lagi untuk merundingkan kesepakatan penghentian konflik secara menyeluruh. Sebelum serangan terbaru terjadi, kedua pihak sempat menunjukkan sinyal positif terkait draf awal kesepakatan damai yang mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz.
Dalam rancangan awal tersebut, para negosiator diberi waktu 60 hari untuk menyelesaikan isu-isu yang lebih kompleks, termasuk program nuklir Iran. Menurut sumber dari pihak Iran, fase awal perjanjian ditargetkan mampu menghentikan pertempuran di semua lini dan memulihkan lalu lintas kapal dalam 30 hari. Namun, persoalan finansial menjadi hambatan utama. Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, dilaporkan kembali dari Qatar untuk menuntut pencairan dana Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dollar AS sebagai syarat kesepakatan awal.
Kantor berita Fars menyebut isu dana beku tersebut menjadi poin krusial terakhir yang menghambat tercapainya kesepakatan.
Saling Ancam
Merespons serangan udara AS, Garda Revolusi Iran menegaskan pihaknya memiliki hak untuk melakukan aksi balasan. Mereka mengklaim berhasil menembak jatuh satu drone AS serta melepaskan tembakan ke arah drone lain dan sebuah jet tempur AS yang disebut melanggar wilayah udara Iran di kawasan Teluk.
Ketegangan politik juga diperparah oleh pernyataan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Dalam pesan tertulis di saluran Telegram-nya menjelang musim haji, Khamenei menyerukan perlawanan global. Sementara itu, Presiden AS Donald Trump memanfaatkan situasi ini untuk mendorong negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, menandatangani Abraham Accords guna menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Namun, Arab Saudi tetap menolak ajakan tersebut sebelum ada peta jalan yang jelas terkait pembentukan negara Palestina. Iran juga mendesak penghentian pertempuran di Lebanon. Gencatan senjata yang sempat disepakati pada pertengahan April gagal menghentikan konflik antara militer Israel dan Hizbullah yang didukung Iran.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan negaranya akan terus mengintensifkan serangan. Menurut dia, Israel saat ini memperdalam operasi militernya di Lebanon dengan mengerahkan “pasukan besar di darat”.
