Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik inisiatif Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi juru runding dalam konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran. Inisiatif ini dipandang sebagai cerminan semangat perdamaian dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
Respons Positif PKB
Kepala Departemen Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional DPP PKB, Luluk Nur Hamidah, menyatakan bahwa partainya memberikan respons positif terhadap keinginan Presiden Prabowo untuk menengahi konflik tersebut. Menurut Luluk, sikap Presiden sejalan dengan aspirasi rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perdamaian.
“Soal bagaimana mekanismenya, strateginya. Kami rasa sikap Presiden selaras dengan suara hati rakyat Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan dan perdamaian,” ujar Luluk melalui pesan WhatsApp pada Senin, 2 Maret 2026.
Luluk menambahkan bahwa inisiatif Presiden Prabowo untuk menjadi juru damai dalam konflik AS-Israel dengan Iran kemungkinan besar dipicu oleh pengalaman panjang bangsa Indonesia dalam menolak segala bentuk penjajahan. Pengalaman pahit masa kolonialisme membuat Indonesia sangat memahami pentingnya menjaga martabat dan kedaulatan sebuah bangsa.
“Pengalaman panjang kolonialisme membuat kita tahu sekali bagaimana rasanya harus menjaga martabat dan kedaulatan,” tegas mantan calon Gubernur Jawa Timur tersebut.
Latar Belakang Inisiatif
Inisiatif Presiden Prabowo ini muncul beberapa jam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangkaian serangan ke wilayah Iran. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Sabtu, 28 Februari 2026, mengumumkan bahwa Presiden Prabowo bersedia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog antara pihak-pihak yang berkonflik.
“Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi,” demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri saat itu.
Pertimbangan Diplomasi
Menanggapi inisiatif Presiden, Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin, menilai bahwa kesediaan Presiden Prabowo untuk menjadi juru runding konflik AS-Israel dengan Iran sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia.
Namun, Tubagus menekankan bahwa pelaksanaan inisiatif ini memerlukan setidaknya tiga pertimbangan utama agar dapat berjalan efektif:
- Penerimaan Kedua Belah Pihak: Fasilitator dialog harus diterima dengan baik oleh kedua pihak yang sedang berkonflik. Tanpa persetujuan dari Iran dan AS-Israel, upaya mediasi akan sulit terwujud.
- Komitmen Serius Fasilitator: Fasilitator harus menunjukkan komitmen yang tulus, termasuk kesediaan untuk meluangkan waktu, tenaga, dan bahkan anggaran yang memadai untuk memfasilitasi proses dialog antara pihak-pihak yang berselisih.
- Kejelasan Kepentingan Nasional: Perlu adanya kejelasan mengenai kepentingan nasional Indonesia dalam konflik yang sedang berlangsung. Hal ini penting agar Indonesia dapat bertindak secara objektif dan strategis.
Menurut Tubagus, pertimbangan pertama menjadi tantangan terbesar. Ia menilai bahwa gerak diplomasi Indonesia saat ini cenderung lebih condong ke poros AS-Israel, terutama melalui keterlibatan dalam Board of Peace (BoP).
“Sulit rasanya membayangkan Iran bisa menerima dengan mudah,” ujar politikus PDI Perjuangan itu pada Ahad, 1 Maret 2026, menyiratkan keraguan atas penerimaan Iran terhadap mediasi Indonesia mengingat dinamika politik saat ini.
Pandangan Skeptis Terhadap Realisme
Di sisi lain, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, berpandangan bahwa ide Presiden Prabowo untuk menjadi juru runding dinilai kurang realistis. Salah satu alasannya adalah keengganan Amerika Serikat untuk menerima mediasi pihak ketiga ketika mereka melancarkan serangan militer.
“Ego Amerika sebagai negara superpower terlalu tinggi untuk menerima itu,” jelas Dino.
Dino juga meyakini bahwa Presiden AS saat itu, Donald Trump, tidak akan menginginkan campur tangan Indonesia. Menurut Dino, Trump sedang dalam ambisi kuat untuk menjatuhkan pemerintahan Iran.
Alasan lain yang dikemukakan Dino adalah hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah Iran dan Indonesia belakangan ini. Ia mencatat bahwa dalam 15 bulan terakhir, Presiden Prabowo tidak pernah mengunjungi Iran maupun bertemu dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, meskipun terdapat undangan dari Iran yang ditujukan kepada Presiden Indonesia.
Kronologi Serangan dan Dampaknya
Peristiwa yang memicu inisiatif mediasi ini terjadi pada Sabtu, 28 Februari pagi waktu setempat, ketika AS dan Israel melancarkan serangkaian serangan udara ke wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan ini dilaporkan menyebabkan kerusakan infrastruktur yang signifikan dan jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil.
Yang paling mengejutkan, dalam serangan rudal yang dilancarkan AS dan Israel tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dikabarkan gugur. Kejadian ini mengguncang dunia internasional dan memicu reaksi keras dari pemerintah Iran.
Sebagai respons atas wafatnya Pemimpin Tertinggi, pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung selama 40 hari dan menetapkan libur kerja selama sepekan. Kejadian ini semakin memperkeruh situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah dan meningkatkan ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel.
